Jokowi menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019.https://economy.okezone.com/read/2019/11/06/320/2126328/buka-rakornas-pengadaan-barang-jokowi-kita-harus-turunkan-defisit-neraca-dagangidhttps://economy.okezone.com/read/2019/11/06/320/2126328/buka-rakornas-pengadaan-barang-jokowi-kita-harus-turunkan-defisit-neraca-daganghttps://economy.okezone.com/read/2019/11/06/320/2126328/buka-rakornas-pengadaan-barang-jokowi-kita-harus-turunkan-defisit-neraca-dagangRabu 06 November 2019 10:49 WIBTaufik FajarJokowi Buka Rakornas Pengadaan Barang (Foto: Okezone.com/Taufik)https://img.okezone.com/content/2019/11/06/320/2126328/buka-rakornas-pengadaan-barang-jokowi-kita-harus-turunkan-defisit-neraca-dagang-DgjIFYwffO.jpg JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di JCC Jakarta, hari ini Baca Juga: Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Baru Kian Mudah Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa semua pihak harus sadar ekonomi global sedang bergejolak. Pertumbuhan ekonomi dunia juga turun. Dunia juga sedang dalam ancaman resesi. Bahkan ada yang sudah masuk resesi dan ada yang menuju resesi. Hal ini disebabkan trade war, brexit, guncangan geopolitik, geoekonomi. "Untuk itu kita harus mampu bertahan dan harus mampu menurunkan defisit neraca perdagangan, defisit neraca transaksi berjalan. Dengan meningkatkan eksor, substitusi impor dan meningkatkan lapangan kerja," ujar Jokowi, Jakarta, Rabu (6/11/2019). Baca Juga: Sri Mulyani Minta Pengadaan Barang dan Jasa Lebih Berkualitas Menurut Jokowi, meskipun peran swasta di bidang ekonomi sangat dominan. Namun peran APBN tetap penting. Maka itu pengadaan barang dan jasa penggerak penting yang memacu pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun daerah. "Apalagi daerah yang swastanya belum kuat. Ini urusan APBD akan memacu perputaran uang di daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi di daerah terebut," tutur dia. Dia menjelaskan, dalam 5 tahun ke depan belanja pemerintah prioritas ke infrastuktur. Di mana infrastuktur menjadi prioritas, tapi yang utamanya ingin di wilayah pembangunan sumber daya manusia. "Ini menjadi fokus dan konsentrasi kita. APBN 2020 kita telah menetapkan anggarannya, secara garis besar Rp423 triliun untuk belanja infrastuktur. Kemudian Rp508 triliun untuk pendidikan dan Rp132 triliun untuk kesehatan," pungkas dia. Acara tersebut juga dihadiri juga oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di JCC Jakarta, hari ini Baca Juga: Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Baru Kian Mudah Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa semua pihak harus sadar ekonomi global sedang bergejolak. Pertumbuhan ekonomi dunia juga turun. Dunia juga sedang dalam ancaman resesi. Bahkan ada yang sudah masuk resesi dan ada yang menuju resesi. Hal ini disebabkan trade war, brexit, guncangan geopolitik, geoekonomi. "Untuk itu kita harus mampu bertahan dan harus mampu menurunkan defisit neraca perdagangan, defisit neraca transaksi berjalan. Dengan meningkatkan eksor, substitusi impor dan meningkatkan lapangan kerja," ujar Jokowi, Jakarta, Rabu (6/11/2019). Baca Juga: Sri Mulyani Minta Pengadaan Barang dan Jasa Lebih Berkualitas Menurut Jokowi, meskipun peran swasta di bidang ekonomi sangat dominan. Namun peran APBN tetap penting. Maka itu pengadaan barang dan jasa penggerak penting yang memacu pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun daerah. "Apalagi daerah yang swastanya belum kuat. Ini urusan APBD akan memacu perputaran uang di daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi di daerah terebut," tutur dia. Dia menjelaskan, dalam 5 tahun ke depan belanja pemerintah prioritas ke infrastuktur. Di mana infrastuktur menjadi prioritas, tapi yang utamanya ingin di wilayah pembangunan sumber daya manusia. "Ini menjadi fokus dan konsentrasi kita. APBN 2020 kita telah menetapkan anggarannya, secara garis besar Rp423 triliun untuk belanja infrastuktur. Kemudian Rp508 triliun untuk pendidikan dan Rp132 triliun untuk kesehatan," pungkas dia. Acara tersebut juga dihadiri juga oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.