Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa APBN 2020 telah ditetapkan anggarannya.https://economy.okezone.com/read/2019/11/06/320/2126343/bicara-anggaran-infrastruktur-rp423-triliun-jokowi-itu-duit-semua-hati-hatiidhttps://economy.okezone.com/read/2019/11/06/320/2126343/bicara-anggaran-infrastruktur-rp423-triliun-jokowi-itu-duit-semua-hati-hatihttps://economy.okezone.com/read/2019/11/06/320/2126343/bicara-anggaran-infrastruktur-rp423-triliun-jokowi-itu-duit-semua-hati-hatiRabu 06 November 2019 11:15 WIBTaufik FajarJokowi soal Anggaran Infrastruktur (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2019/11/06/320/2126343/bicara-anggaran-infrastruktur-rp423-triliun-jokowi-itu-duit-semua-hati-hati-2DSDD6WEJW.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa APBN 2020 telah ditetapkan anggarannya. Di mana secara garis besar Rp423 triliun untuk belanja infrastuktur. Kemudian Rp508 triliun untuk pendidikan dan Rp132 triliun untuk kesehatan. "Ini adalah duit (uang) semua. Uang semua, hati-hati dengan angka-angka sebesar ini. Belum bidang-bidang yang lainnya. Dengan anggaran sebesar ini tantangannya adalah alokasi efektif," ujar Presiden Jokowi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di JCC Jakarta, Rabu (6/11/2019).  Baca Juga: Anggarannya Paling Besar, Penyerapan Kementerian PUPR Paling Rendah Menurut dia, walaupun kebijakan alokasi anggaran berada di kewenangan K/L. Namun Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dapat proaktif agar segera menggerakkan perekonomian. "Jangan sampai cara yang lalu masih kita gunakan. Tadi saya lihat Ketua LKPP menyampaikan November masih ada e-tendering. Marilah kita ulang-ulang seperti itu. Apakah mau kita ulang-ulang kayak gitu? Ini tinggal November-Desember masih e-tendering. Meski tahu ada yang cepat, tapi apakah sperti ini mau kita teruskan?," tutur dia.  Baca Juga: Alokasi Anggaran Besar, BPK Akan Awasi Kementerian Prabowo dan PUPR Presiden Jokowi menegaskan bahwa sistem seperti ini jangan diterus-teruskan. Pasalnya apabila diteruskan kualitasnya akan jelek. Misalnya jembatan dan Sekolah Dasar ambruk. "Ya kayak gini November masih lelang. Karena kerja cepat-cepatan dan pas kerja pas basah, hujan. Tak mungkin pekerjanya masih payung. Sudah bohong kayak gitu. Kesimpulan jelas jangan seperti ini. Tahun depan saya lihat kalau masih ada di Kabupaten Daerah atau Kementerian," ungkap dia.   Dia menginginkan, bulan Januari harus belanja. Kalau uangnya tidak keluar, artinya perputaran uang di daerah menjadi tidak ada. Apabila uang tidak ada yang berputar, ekonomi growth-nya rendah. "Kalau tidak ada pertumbuhan ekonomi, artinya rakyat kita menderita. Itu kok diulang-ulang. Di mana sejak 15 tahun lalu proses pengadaan kita itu ada e-proc, e-tendering dan e-purchasing. Bagus tapi pada praktiknya masih dengan mindset yang lama. Sekali lagi saya ingatkan Januari main. Terutama di Kementerian PUPR dan Kemenhub. Karena duit atau uang-nya besar," katanya. JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa APBN 2020 telah ditetapkan anggarannya. Di mana secara garis besar Rp423 triliun untuk belanja infrastuktur. Kemudian Rp508 triliun untuk pendidikan dan Rp132 triliun untuk kesehatan. "Ini adalah duit (uang) semua. Uang semua, hati-hati dengan angka-angka sebesar ini. Belum bidang-bidang yang lainnya. Dengan anggaran sebesar ini tantangannya adalah alokasi efektif," ujar Presiden Jokowi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di JCC Jakarta, Rabu (6/11/2019).  Baca Juga: Anggarannya Paling Besar, Penyerapan Kementerian PUPR Paling Rendah Menurut dia, walaupun kebijakan alokasi anggaran berada di kewenangan K/L. Namun Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dapat proaktif agar segera menggerakkan perekonomian. "Jangan sampai cara yang lalu masih kita gunakan. Tadi saya lihat Ketua LKPP menyampaikan November masih ada e-tendering. Marilah kita ulang-ulang seperti itu. Apakah mau kita ulang-ulang kayak gitu? Ini tinggal November-Desember masih e-tendering. Meski tahu ada yang cepat, tapi apakah sperti ini mau kita teruskan?," tutur dia.  Baca Juga: Alokasi Anggaran Besar, BPK Akan Awasi Kementerian Prabowo dan PUPR Presiden Jokowi menegaskan bahwa sistem seperti ini jangan diterus-teruskan. Pasalnya apabila diteruskan kualitasnya akan jelek. Misalnya jembatan dan Sekolah Dasar ambruk. "Ya kayak gini November masih lelang. Karena kerja cepat-cepatan dan pas kerja pas basah, hujan. Tak mungkin pekerjanya masih payung. Sudah bohong kayak gitu. Kesimpulan jelas jangan seperti ini. Tahun depan saya lihat kalau masih ada di Kabupaten Daerah atau Kementerian," ungkap dia.   Dia menginginkan, bulan Januari harus belanja. Kalau uangnya tidak keluar, artinya perputaran uang di daerah menjadi tidak ada. Apabila uang tidak ada yang berputar, ekonomi growth-nya rendah. "Kalau tidak ada pertumbuhan ekonomi, artinya rakyat kita menderita. Itu kok diulang-ulang. Di mana sejak 15 tahun lalu proses pengadaan kita itu ada e-proc, e-tendering dan e-purchasing. Bagus tapi pada praktiknya masih dengan mindset yang lama. Sekali lagi saya ingatkan Januari main. Terutama di Kementerian PUPR dan Kemenhub. Karena duit atau uang-nya besar," katanya.