<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Hobi Impor Pakai Uang Pemerintah, Jokowi: Kebangetan Banget</title><description>Mengkritik kebiasaan para pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah yang suka mengimpor barang.</description><link>https://economy.okezone.com/read/2019/11/06/320/2126455/hobi-impor-pakai-uang-pemerintah-jokowi-kebangetan-banget</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2019/11/06/320/2126455/hobi-impor-pakai-uang-pemerintah-jokowi-kebangetan-banget"/><item><title>Hobi Impor Pakai Uang Pemerintah, Jokowi: Kebangetan Banget</title><link>https://economy.okezone.com/read/2019/11/06/320/2126455/hobi-impor-pakai-uang-pemerintah-jokowi-kebangetan-banget</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2019/11/06/320/2126455/hobi-impor-pakai-uang-pemerintah-jokowi-kebangetan-banget</guid><pubDate>Rabu 06 November 2019 14:38 WIB</pubDate><dc:creator>Taufik Fajar</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2019/11/06/320/2126455/hobi-impor-pakai-uang-pemerintah-jokowi-kebangetan-banget-UaLul1PmPY.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Jokowi soal Impor (Foto: Setkab)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2019/11/06/320/2126455/hobi-impor-pakai-uang-pemerintah-jokowi-kebangetan-banget-UaLul1PmPY.jpg</image><title>Jokowi soal Impor (Foto: Setkab)</title></images><description>JAKARTA&amp;nbsp; - Di saat neraca perdagangan masih defisit, Current Acount Defisit (CAD) masih defisit, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik kebiasaan para pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah yang suka mengimpor barang. Terlebih impor itu dilakukan dengan menggunakan uang pemerintah.
&amp;ldquo;Kok kita masih hobi impor. Kebangetan banget. Uangnya pemerintah lagi, kebangetan kita ini. Kalau itu masih diterus-teruskan, kebangetan,&amp;rdquo; kata Presiden Jokowi seperti dilansir setkab, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
&amp;nbsp;Baca Juga: Sentil Bank, Jokowi: Jangan Salurkan Kredit ke Perusahaan Besar-Besar Saja
Dia meminta kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memetakan mana yang bisa diproduksi di dalam negeri secara utuh.
&quot;Mana yang assembling harus dirakit di sini? Mana yang impor? Ini harus dicek. Yang impor langsung distabilo merah aja, kengga usah,&amp;rdquo; tegas Presiden.
&amp;nbsp;Baca Juga: Jokowi: Impar Impor Senangnya Kita, Setoplah
Presiden memerintahkan kepada Kepala LKPP untuk memprioritaskan produk dengan komponen lokalnya yang sangat tinggi.
&amp;ldquo;Udah persulit barang yang namanya impar impor itu. Barang impar juga, barang impor juga. Impar impor senengnya kita udah. Udah stoplah gitu-gitu. Ini sekali lagi duit APBN, duit APBD,&amp;rdquo; tegasnya.
&amp;nbsp;Jokowi menekankan, agar diprioritaskan benar bahwa harga murah bukan  menjadi patokan yang utama. Murah kalau diperoleh secara impor, Presiden  mengaku, lebih seneng beli barang yang lokal meskipun harganya sedikit  mahal.
Untuk itu, Presiden meminta agar difasilitasi barang-barang yang ada  di dalam negeri untuk secepatnya bisa masuk E-Katalog. Usaha kecil,  usaha menegah yang punya produk-produk itu, menurut Presiden, segera  masukan ke E-Katalog.
Presiden Jokowi juga mengingatkan, jangan sampai aturan E-Katalog  LKPP mempersulit produk-produk dalam negeri. Sehinga betul-betul produk  lokal jadi tuan rumah di negara sendiri.
&amp;ldquo;Kalau ada aturannya, ubah aturannya. Aturan yang membuat kita kok,  ubah aturan, permudah aturannya, gampangkan aturannya,&amp;rdquo; tutur Presiden  Presiden.
&amp;nbsp;Sebelumnya Presiden menyindir urusan pacul/cangkul yang sampai impor   ratusan ribu. Ia mempertanyakan. Apakah (pacul) tidak bisa didesain   industri UKM (Usaha Kecil Menengah) kita.
&amp;ldquo;Ini Pak Roni (Roni Dwi Susanto, Kepala LKPP), juga Pak Menteri   Bappenas tolong hal-hal seperti ini didesain. Strategi dalam kita   mendesain berkembangnya industri-industri UKM yang ada di negara kita,&amp;rdquo;   tegas Presiden Jokowi.
Menurut Presiden, itu baru satu barang. Barang yang lain masih   ribuan. &amp;ldquo;Enak banget itu, di negara yang dimana barang itu kita impor,   enak banget itu. Kita ini masih defisit transaksi berjalan, kita ini   masih defisit neraca perdagangan. Impor barang seperti itu yang   sebetulnya kita sambil tidur aja bisa buat,&amp;rdquo; kata Presiden menyindir   seraya menambahkan, impor itu enak banget karena harganya pasti murah.
Artinya, yang ngimpor untungnya lebih gede. Tapi di sini ruang untuk   menciptakan lapangan pekerjaan jadi hilang. Tampak hadir dalam   kesempatan itu antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa   dan Kepala LKPP Roni Dwi Susanto.</description><content:encoded>JAKARTA&amp;nbsp; - Di saat neraca perdagangan masih defisit, Current Acount Defisit (CAD) masih defisit, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik kebiasaan para pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah yang suka mengimpor barang. Terlebih impor itu dilakukan dengan menggunakan uang pemerintah.
&amp;ldquo;Kok kita masih hobi impor. Kebangetan banget. Uangnya pemerintah lagi, kebangetan kita ini. Kalau itu masih diterus-teruskan, kebangetan,&amp;rdquo; kata Presiden Jokowi seperti dilansir setkab, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
&amp;nbsp;Baca Juga: Sentil Bank, Jokowi: Jangan Salurkan Kredit ke Perusahaan Besar-Besar Saja
Dia meminta kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memetakan mana yang bisa diproduksi di dalam negeri secara utuh.
&quot;Mana yang assembling harus dirakit di sini? Mana yang impor? Ini harus dicek. Yang impor langsung distabilo merah aja, kengga usah,&amp;rdquo; tegas Presiden.
&amp;nbsp;Baca Juga: Jokowi: Impar Impor Senangnya Kita, Setoplah
Presiden memerintahkan kepada Kepala LKPP untuk memprioritaskan produk dengan komponen lokalnya yang sangat tinggi.
&amp;ldquo;Udah persulit barang yang namanya impar impor itu. Barang impar juga, barang impor juga. Impar impor senengnya kita udah. Udah stoplah gitu-gitu. Ini sekali lagi duit APBN, duit APBD,&amp;rdquo; tegasnya.
&amp;nbsp;Jokowi menekankan, agar diprioritaskan benar bahwa harga murah bukan  menjadi patokan yang utama. Murah kalau diperoleh secara impor, Presiden  mengaku, lebih seneng beli barang yang lokal meskipun harganya sedikit  mahal.
Untuk itu, Presiden meminta agar difasilitasi barang-barang yang ada  di dalam negeri untuk secepatnya bisa masuk E-Katalog. Usaha kecil,  usaha menegah yang punya produk-produk itu, menurut Presiden, segera  masukan ke E-Katalog.
Presiden Jokowi juga mengingatkan, jangan sampai aturan E-Katalog  LKPP mempersulit produk-produk dalam negeri. Sehinga betul-betul produk  lokal jadi tuan rumah di negara sendiri.
&amp;ldquo;Kalau ada aturannya, ubah aturannya. Aturan yang membuat kita kok,  ubah aturan, permudah aturannya, gampangkan aturannya,&amp;rdquo; tutur Presiden  Presiden.
&amp;nbsp;Sebelumnya Presiden menyindir urusan pacul/cangkul yang sampai impor   ratusan ribu. Ia mempertanyakan. Apakah (pacul) tidak bisa didesain   industri UKM (Usaha Kecil Menengah) kita.
&amp;ldquo;Ini Pak Roni (Roni Dwi Susanto, Kepala LKPP), juga Pak Menteri   Bappenas tolong hal-hal seperti ini didesain. Strategi dalam kita   mendesain berkembangnya industri-industri UKM yang ada di negara kita,&amp;rdquo;   tegas Presiden Jokowi.
Menurut Presiden, itu baru satu barang. Barang yang lain masih   ribuan. &amp;ldquo;Enak banget itu, di negara yang dimana barang itu kita impor,   enak banget itu. Kita ini masih defisit transaksi berjalan, kita ini   masih defisit neraca perdagangan. Impor barang seperti itu yang   sebetulnya kita sambil tidur aja bisa buat,&amp;rdquo; kata Presiden menyindir   seraya menambahkan, impor itu enak banget karena harganya pasti murah.
Artinya, yang ngimpor untungnya lebih gede. Tapi di sini ruang untuk   menciptakan lapangan pekerjaan jadi hilang. Tampak hadir dalam   kesempatan itu antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa   dan Kepala LKPP Roni Dwi Susanto.</content:encoded></item></channel></rss>
