Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar swasta dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur ke depannyahttps://economy.okezone.com/read/2019/11/06/320/2126514/jokowi-minta-kontraktor-lokal-diprioritaskan-bangun-infrastruktur-riidhttps://economy.okezone.com/read/2019/11/06/320/2126514/jokowi-minta-kontraktor-lokal-diprioritaskan-bangun-infrastruktur-rihttps://economy.okezone.com/read/2019/11/06/320/2126514/jokowi-minta-kontraktor-lokal-diprioritaskan-bangun-infrastruktur-riRabu 06 November 2019 16:21 WIBGiri HartomoPresiden Jokowi. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2019/11/06/320/2126514/jokowi-minta-kontraktor-lokal-diprioritaskan-bangun-infrastruktur-ri-wBOkWApEJz.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar swasta dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur ke depannya. Khususnya kontraktor lokal yang perannya saat ini masih minim terhadap pembangunan infrastruktur. Jokowi mengungkapkan banyak kontraktor yang mengeluh tidak kebagian proyek infrastruktur. Pasalnya, proyek-proyek yang dibangun di daerah sudah dikuasai oleh perusahaan konstruksi milik negara alias Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Baca Juga: Tertinggal dari Negara Tetangga, Jokowi: Alhamdulillah Kita Miliki 1.500 Km Jalan Tol "Banyak kontraktor lokal berkeluh kesah, Pak kok semuanya diambil BUMN. Saya harapkan peran swasta, kontraktor lokal diberikan tempat sebebsar-besarnya," ujarnya dalam acara IIDF, di Jakarta International Expo, JAKARTA, Rabu (6/11/2019). Menurut Jokowi, peran swasta diperlukan untuk pembangunan infrastruktur. Pasalnya tidak semua proyek bisa dikerjakan pemerintah karena terbatasnya dana. Baca Juga: Realisasi Investasi Proyek Tol dan Air Minum Jauh dari Target Oleh sebab itu, perlu didorong pembiayaan-pembiayaan infrastruktur kreatif. Misalnya, pembiayaan lewat skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)."Tidak mungkin semua bergantung pada APBN harus kreatif pembangunan. Seperti KPBU, PPP, Pina," ucapnya. Mantan Walikota Solo itu menambahkan, nantinya dalam pembangunan infrastruktur harus memprioritaskan pihak swasta dan kontraktor lokal. Jika swasta tak mampu maka diserahkan ke BUMN Karya. "Tolong arahkan berikan prioritas pada swasta dulu. Kalo tidak mau silahkan BUMN. Kalau BUMN tidak mau dikerjakan pemerintah. BUMN jangan ngambil semua. Berikan swasta termasuk pengusaha lokal untuk terlibat dalam pembangunan. Untuk daerah desa internal RR-nya rendah. Dia biar pemerintah yang menangani. Biasanya swasta enggak mau," ujarnya.JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar swasta dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur ke depannya. Khususnya kontraktor lokal yang perannya saat ini masih minim terhadap pembangunan infrastruktur. Jokowi mengungkapkan banyak kontraktor yang mengeluh tidak kebagian proyek infrastruktur. Pasalnya, proyek-proyek yang dibangun di daerah sudah dikuasai oleh perusahaan konstruksi milik negara alias Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Baca Juga: Tertinggal dari Negara Tetangga, Jokowi: Alhamdulillah Kita Miliki 1.500 Km Jalan Tol "Banyak kontraktor lokal berkeluh kesah, Pak kok semuanya diambil BUMN. Saya harapkan peran swasta, kontraktor lokal diberikan tempat sebebsar-besarnya," ujarnya dalam acara IIDF, di Jakarta International Expo, JAKARTA, Rabu (6/11/2019). Menurut Jokowi, peran swasta diperlukan untuk pembangunan infrastruktur. Pasalnya tidak semua proyek bisa dikerjakan pemerintah karena terbatasnya dana. Baca Juga: Realisasi Investasi Proyek Tol dan Air Minum Jauh dari Target Oleh sebab itu, perlu didorong pembiayaan-pembiayaan infrastruktur kreatif. Misalnya, pembiayaan lewat skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)."Tidak mungkin semua bergantung pada APBN harus kreatif pembangunan. Seperti KPBU, PPP, Pina," ucapnya. Mantan Walikota Solo itu menambahkan, nantinya dalam pembangunan infrastruktur harus memprioritaskan pihak swasta dan kontraktor lokal. Jika swasta tak mampu maka diserahkan ke BUMN Karya. "Tolong arahkan berikan prioritas pada swasta dulu. Kalo tidak mau silahkan BUMN. Kalau BUMN tidak mau dikerjakan pemerintah. BUMN jangan ngambil semua. Berikan swasta termasuk pengusaha lokal untuk terlibat dalam pembangunan. Untuk daerah desa internal RR-nya rendah. Dia biar pemerintah yang menangani. Biasanya swasta enggak mau," ujarnya.