Program implementasi mandatori B30, perbaikan ekosistem ketenagakerjaan, Jaminan Produk Halal (JPH)https://economy.okezone.com/read/2019/11/07/320/2127111/ini-15-program-prioritas-bidang-ekonomi-dalam-6-bulanidhttps://economy.okezone.com/read/2019/11/07/320/2127111/ini-15-program-prioritas-bidang-ekonomi-dalam-6-bulanhttps://economy.okezone.com/read/2019/11/07/320/2127111/ini-15-program-prioritas-bidang-ekonomi-dalam-6-bulanKamis 07 November 2019 20:16 WIBYohana Artha UlyPelantikan Menteri Kabinet Indonesia Maju. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2019/11/07/320/2127111/ini-15-program-prioritas-bidang-ekonomi-dalam-6-bulan-AKR1vVtqol.jpgJAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan kementerian terkait mengenai program prioritas (quick wins) dan program kerja 2020-2024 di bidang perekonomian. Menurutnya, ada 4 kelompok program yang disasar pemerintah. Keempatnya, program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (growth), program untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan (inklusif), program untuk mendukung keberlanjutan ekonomi (sustainability), dan program untuk meningkatkan daya saing ekonomi (competitiveness). Baca Juga: Hong Kong dan Singapura Resesi, Dampak Ekonomi ke Indonesia? “Rapat hari ini adalah langkah awal untuk koordinasi dan sinkronisasi kerangka pikir dari program yang selaras antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kementerian/Lembaga di lingkup perekonomian,” ujarnya di kantornya, Jakarta, Kamis (7/11/2019). Dia menyatakan, ada 15 usulan program prioritas yang diharapkan tuntas dalam 6 bulan ke depan. Di antaranya mencakup program implementasi mandatori B30, perbaikan ekosistem ketenagakerjaan, Jaminan Produk Halal (JPH), penelitian dan pengembangan industri farmasi, dan penguatan Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Juga mencakup perbaikan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), penerapan kartu pra kerja, pengembangan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), gasifikasi batubara, pengembangan hortikultura berorientasi ekspor, kemitraan pertanian berbasis teknologi, percepatan elektronifikasi keuangan daerah, green refinery, dan omnibus law cipta kerja. Baca Juga: Jawa Masih Nikmati Kue Ekonomi Terbesar dari PDB Rp4.067 Triliun "Seluruh isu terkait penugasan yang diberikan Bapak Presiden Jokowi," katanya. Airlangga menambahkan, usai rapat koordinasi kali ini, para menteri di bawah Kemenko Perekonomian beserta para Eselon I masing-masing akan menindaklanjuti hasil keputusan rakor tersebut. “Kemudian 10 hari dari sekarang kita rencanakan rakor lagi,” tambahnya. Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono menambahkan, mengenai usulan 15 program prioritas tersebut, pihaknya telah menyiapkan deskripsi program, sasaran/tujuan, uraian program/kegiatan, target/indikator kinerja, beserta kerangka waktu/jadwal pelaksanaan dari masing-masing program. Hal ini untuk mempermudah implementasi dari program-program tersebut.“Dengan begitu, kita berharap hal ini akan memudahkan kita dalam menindaklanjuti dan menuntaskan 15 program prioritas tersebut dengan baik,” katanya. Sekedar diketahui, dalam rapat yang dipimpin Airlangga tersebut, hadir juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, juga Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Selain itu hadir pula Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Teten Masduki, Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, Wakil Menteri Keuangan Suahasil, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto, serta Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Zainal Abidin.JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan kementerian terkait mengenai program prioritas (quick wins) dan program kerja 2020-2024 di bidang perekonomian. Menurutnya, ada 4 kelompok program yang disasar pemerintah. Keempatnya, program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (growth), program untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan (inklusif), program untuk mendukung keberlanjutan ekonomi (sustainability), dan program untuk meningkatkan daya saing ekonomi (competitiveness). Baca Juga: Hong Kong dan Singapura Resesi, Dampak Ekonomi ke Indonesia? “Rapat hari ini adalah langkah awal untuk koordinasi dan sinkronisasi kerangka pikir dari program yang selaras antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kementerian/Lembaga di lingkup perekonomian,” ujarnya di kantornya, Jakarta, Kamis (7/11/2019). Dia menyatakan, ada 15 usulan program prioritas yang diharapkan tuntas dalam 6 bulan ke depan. Di antaranya mencakup program implementasi mandatori B30, perbaikan ekosistem ketenagakerjaan, Jaminan Produk Halal (JPH), penelitian dan pengembangan industri farmasi, dan penguatan Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Juga mencakup perbaikan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), penerapan kartu pra kerja, pengembangan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), gasifikasi batubara, pengembangan hortikultura berorientasi ekspor, kemitraan pertanian berbasis teknologi, percepatan elektronifikasi keuangan daerah, green refinery, dan omnibus law cipta kerja. Baca Juga: Jawa Masih Nikmati Kue Ekonomi Terbesar dari PDB Rp4.067 Triliun "Seluruh isu terkait penugasan yang diberikan Bapak Presiden Jokowi," katanya. Airlangga menambahkan, usai rapat koordinasi kali ini, para menteri di bawah Kemenko Perekonomian beserta para Eselon I masing-masing akan menindaklanjuti hasil keputusan rakor tersebut. “Kemudian 10 hari dari sekarang kita rencanakan rakor lagi,” tambahnya. Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono menambahkan, mengenai usulan 15 program prioritas tersebut, pihaknya telah menyiapkan deskripsi program, sasaran/tujuan, uraian program/kegiatan, target/indikator kinerja, beserta kerangka waktu/jadwal pelaksanaan dari masing-masing program. Hal ini untuk mempermudah implementasi dari program-program tersebut.“Dengan begitu, kita berharap hal ini akan memudahkan kita dalam menindaklanjuti dan menuntaskan 15 program prioritas tersebut dengan baik,” katanya. Sekedar diketahui, dalam rapat yang dipimpin Airlangga tersebut, hadir juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, juga Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Selain itu hadir pula Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Teten Masduki, Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, Wakil Menteri Keuangan Suahasil, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto, serta Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Zainal Abidin.