Pada awal Agustus 2019, blackout atau fenomena di mana listrik padam terjadi secara serentak.https://economy.okezone.com/read/2019/11/11/320/2128031/fakta-menarik-hasil-investigasi-blackout-pln-lalai-hingga-4-kementerian-ikut-terseretidhttps://economy.okezone.com/read/2019/11/11/320/2128031/fakta-menarik-hasil-investigasi-blackout-pln-lalai-hingga-4-kementerian-ikut-terserethttps://economy.okezone.com/read/2019/11/11/320/2128031/fakta-menarik-hasil-investigasi-blackout-pln-lalai-hingga-4-kementerian-ikut-terseretSenin 11 November 2019 07:38 WIBAdhyasta DirgantaraPLN Lalai soal Blackout (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2019/11/10/320/2128031/fakta-menarik-hasil-investigasi-blackout-pln-lalai-hingga-4-kementerian-ikut-terseret-NHrkKlpcax.jpegJAKARTA - Pada awal Agustus 2019, blackout atau fenomena di mana listrik padam terjadi secara serentak. Kala itu, kejadian blackout ini melanda area Jabodetabek, Banten, hingga Jawa Barat. Rupanya, kejadian yang merugikan masyarakat tersebut merupakan kelalaian PT PLN (Persero). Hal ini ditemukan oleh Ombudsman. Pasalnya, beberapa waktu lalu Ombudsman membeberkan hasil temuan faktor penyebab pemadaman listrik total (blackout) yang terjadi di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.  Baca Juga: Hasil Investigasi Blackout, PLN Dinyatakan Lalai Anggota Ombudsman Laode Ida mengatakan bahwa dari hasil investigasi dilakukannya, ditemukan adanya maladminitrasi atau kelalaian yang dilakukan oleh (PLN). "PLN tidak optimal dalam proses antispasi terjadinya blackout," ungkap dia. Tidak hanya merugikan masyarakat, ternyata kejadian ini juga merembet ke beberapa kementerian, di antaranya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).  Baca Juga: Plt Dirut PLN: Kejadian Blackout Jadi Pelajaran Kami Dirangkum dari Okezone, Senin (11/11/2019), berikut beberapa fakta seputar kelalaian PLN dalam kasus blackout hingga membuat Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, dan kementerian lainnya harus bekerja ekstra.   1. Tidak Melakukan Pengawasan Anggota Ombudsman Laode Ida menyatakan kalau PLN gagal melakukan pengawasan terhadap pohon yang berada di jalur transmisi. Pasalnya, pohon sengon menjadi salah satu faktor utama kenapa blackout bisa terjadi. "PLN melakukan kelalaian dalam pemeliharaan dan pengawasan terhadap pohon yang telah melewati jarak bebas minimum di sepanjang jalur transmisi," ujar dia saat konferensi pers di Kantornya, Jakarta.  2. Penyimpangan dalam Pengoperasian GITET Selain itu, Anggota Ombudsman Laode Ida juga menjelaskan temuan lain. Adalah PLN juga melakukan penyimpangan prosedur dalam pengoperasian Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 kV Pemalang yang menjadi faktor utama pemadaman total (blackout) pada tanggal 4 Agustus 2019. "Dan PLN tidak optimal dalam proses antispasi terjadinya blackout," ungkap Laode. 3. Kompensasi ke Masyarakat Atas temuan ini, lanjut dia, pihaknya juga belum melihat optimalnya pelibatan Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah dalam upaya pencegahan terjadinya blackout. Sementara pola ganti rugi yang dilakukan PLN pun belum memadai kepada masyarakat terdampak. "Kami minta agar diakomodir dalam Permen ESDM. Karena tidak seberapa juga kompensasinya dengan dampak kerugian yang dialami masyarakat khsusunya bagi industri yak," tuturnya. Terkait dengan masalah kompensasi, dirinya menarankan agar Perseroan juga melakukan sosialisasi secara masif terhadap pemberian ganti rugi kepada seluruh konsumen. Serta menyusun dan membuat crisis center sebagai pelayanan pengaduan masyarakat atas keluhan terhadap pelayanan oleh PLN. "Mengevaluasi pola pemberian dan besaran ganti rugi yang proporsional serta berkeadilan bagi PLN maupun konsumen selaku pengguna layanan dengan melibatkan pamangku kepentingan," jelas dia.  4. Perbaiki Sistem Secara Menyeluruh Berdasarkan hasil temuan lapangan, analisis, dan maladministrasi yang terjadi, Ombudsman menyampaikan saran kepada PLN sebagai bentuk perbaikan tata kelola ke depannya. Dirinya meminta agar PLN melakukan evaluasi mekanisme, pembiayaan, dan pelaksanaan pemangkasan pohon yang selama ini dilakukan melalui pola kerjasama dengan pihak ketiga untuk memastikan kondisi ROW bebas dari pohon kritis (jarak aman terpenuhi). 5. Lakukan Penambahan Transmisi Kemudian, PLN juga diminta untuk menyusun skema pembiayaan yang dapat mengakomodir apabila terdapat kekurangan anggaran dalam pekerjaan pemangkasan dan penebangan pohon. Melakukan pengecekan dan melengkapi setiap instalasi ketenagalistrikan milik PLN yang belum memiliki Rekomendasi Laik Bertegangan (RLB) dan Sertifikat Laik Operasi (SLO) juga penting. "Kami menyarankan agar PLN melakukan penambahan transmisi untuk mendukung penyaluran daya dari pembangkit-pembangkit listrik baru. Serta nenambah fasilitas black start pada pembangkit yang tersedia," jelas dia.   6. Kementerian ESDM Ikut Terseret Anggota Ombudsman Laode Ida memberi saran sebagai bentuk perbaikan tata kelola kepada beberapa kementerian khususnya di bidang ketenagalistrikan. "Kementerian Energi dan dan Sumber Daya Mineral. Pertama menetapkan instalasi sistem transmisi tenaga listrik saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) 500 kV dan 150 kV menjadi Objek Vital Nasional mengikuti Pembangkit, Gardu, SUTT dan SUTET yang sebelumnya sudah ditetapkan menjadi Objek Vital Nasional," ujar dia, di kantornya, Jakarta. 7. Kementerian BUMN Harus Tingkatkan Infrastruktur Kemudian, Ombudsman juga memberikan beberapa saran kepada Kementerian BUMN. BUMN harus melakukan penguatan dan peningkatan kualitas infrastruktur ketenagalistrikan yang andal mulai dari pembangkit, gardu induk, SUTT, SUTTET, jalur transmisi dan distribusi tenaga listrik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) terutama dari sisi anggaran. "Mereka harus melakukan penilaian Key Performance Indicator PT PLN (Persero) secara proporsional dengan memprioritaskan jaminan keandalan penyediaan jaringan tenaga listrik dan tidak hanya memprioritaskan keuntungan perusahaan," kata dia. 8. Kemendagri Harus Melakukan Pembinaan Ombudsman juga memberikan saran kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang membuat surat edaran kepada Gubernur dan/atau Bupati/Wali Kota untuk, menyusun dan membentuk peraturan tentang pelarangan penanaman pohon yang berpotensi melebihi jarak bebas minimum di sepanjang jalur transmisi. "Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah administratif masing-masing. Dan bekerjasama dengan PT PLN (Persero) di wilayah guna mengatasi permasalahan dalam penyediaan tenaga listrik seperti pembersihan jarak bebas minimum dan jaminan distribusi listrik kepada konsumen," ungkap dia.   9. KLHK Harus Dukung Pemangkasan Pohon Dia menambahkan, yang terakhir yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ombudsman ingin mereka memberikan dukungan kegiatan penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) yang menggunakan kawasan hutan melalui IPPKH, pemangkasan pohon di jalur transmisi yang masuk kawasan hutan dan distribusi listrik yang masuk kawasan hutan. "Kami (Ombudsman) meminta kepada semua pihak agar hasil Rapid Assessment ini dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan publik kepada masyarakat yang profesional, berkeadilan dan berkepastian hukum," pungkas dia.JAKARTA - Pada awal Agustus 2019, blackout atau fenomena di mana listrik padam terjadi secara serentak. Kala itu, kejadian blackout ini melanda area Jabodetabek, Banten, hingga Jawa Barat. Rupanya, kejadian yang merugikan masyarakat tersebut merupakan kelalaian PT PLN (Persero). Hal ini ditemukan oleh Ombudsman. Pasalnya, beberapa waktu lalu Ombudsman membeberkan hasil temuan faktor penyebab pemadaman listrik total (blackout) yang terjadi di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.  Baca Juga: Hasil Investigasi Blackout, PLN Dinyatakan Lalai Anggota Ombudsman Laode Ida mengatakan bahwa dari hasil investigasi dilakukannya, ditemukan adanya maladminitrasi atau kelalaian yang dilakukan oleh (PLN). "PLN tidak optimal dalam proses antispasi terjadinya blackout," ungkap dia. Tidak hanya merugikan masyarakat, ternyata kejadian ini juga merembet ke beberapa kementerian, di antaranya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).  Baca Juga: Plt Dirut PLN: Kejadian Blackout Jadi Pelajaran Kami Dirangkum dari Okezone, Senin (11/11/2019), berikut beberapa fakta seputar kelalaian PLN dalam kasus blackout hingga membuat Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, dan kementerian lainnya harus bekerja ekstra.   1. Tidak Melakukan Pengawasan Anggota Ombudsman Laode Ida menyatakan kalau PLN gagal melakukan pengawasan terhadap pohon yang berada di jalur transmisi. Pasalnya, pohon sengon menjadi salah satu faktor utama kenapa blackout bisa terjadi. "PLN melakukan kelalaian dalam pemeliharaan dan pengawasan terhadap pohon yang telah melewati jarak bebas minimum di sepanjang jalur transmisi," ujar dia saat konferensi pers di Kantornya, Jakarta.  2. Penyimpangan dalam Pengoperasian GITET Selain itu, Anggota Ombudsman Laode Ida juga menjelaskan temuan lain. Adalah PLN juga melakukan penyimpangan prosedur dalam pengoperasian Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 kV Pemalang yang menjadi faktor utama pemadaman total (blackout) pada tanggal 4 Agustus 2019. "Dan PLN tidak optimal dalam proses antispasi terjadinya blackout," ungkap Laode. 3. Kompensasi ke Masyarakat Atas temuan ini, lanjut dia, pihaknya juga belum melihat optimalnya pelibatan Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah dalam upaya pencegahan terjadinya blackout. Sementara pola ganti rugi yang dilakukan PLN pun belum memadai kepada masyarakat terdampak. "Kami minta agar diakomodir dalam Permen ESDM. Karena tidak seberapa juga kompensasinya dengan dampak kerugian yang dialami masyarakat khsusunya bagi industri yak," tuturnya. Terkait dengan masalah kompensasi, dirinya menarankan agar Perseroan juga melakukan sosialisasi secara masif terhadap pemberian ganti rugi kepada seluruh konsumen. Serta menyusun dan membuat crisis center sebagai pelayanan pengaduan masyarakat atas keluhan terhadap pelayanan oleh PLN. "Mengevaluasi pola pemberian dan besaran ganti rugi yang proporsional serta berkeadilan bagi PLN maupun konsumen selaku pengguna layanan dengan melibatkan pamangku kepentingan," jelas dia.  4. Perbaiki Sistem Secara Menyeluruh Berdasarkan hasil temuan lapangan, analisis, dan maladministrasi yang terjadi, Ombudsman menyampaikan saran kepada PLN sebagai bentuk perbaikan tata kelola ke depannya. Dirinya meminta agar PLN melakukan evaluasi mekanisme, pembiayaan, dan pelaksanaan pemangkasan pohon yang selama ini dilakukan melalui pola kerjasama dengan pihak ketiga untuk memastikan kondisi ROW bebas dari pohon kritis (jarak aman terpenuhi). 5. Lakukan Penambahan Transmisi Kemudian, PLN juga diminta untuk menyusun skema pembiayaan yang dapat mengakomodir apabila terdapat kekurangan anggaran dalam pekerjaan pemangkasan dan penebangan pohon. Melakukan pengecekan dan melengkapi setiap instalasi ketenagalistrikan milik PLN yang belum memiliki Rekomendasi Laik Bertegangan (RLB) dan Sertifikat Laik Operasi (SLO) juga penting. "Kami menyarankan agar PLN melakukan penambahan transmisi untuk mendukung penyaluran daya dari pembangkit-pembangkit listrik baru. Serta nenambah fasilitas black start pada pembangkit yang tersedia," jelas dia.   6. Kementerian ESDM Ikut Terseret Anggota Ombudsman Laode Ida memberi saran sebagai bentuk perbaikan tata kelola kepada beberapa kementerian khususnya di bidang ketenagalistrikan. "Kementerian Energi dan dan Sumber Daya Mineral. Pertama menetapkan instalasi sistem transmisi tenaga listrik saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) 500 kV dan 150 kV menjadi Objek Vital Nasional mengikuti Pembangkit, Gardu, SUTT dan SUTET yang sebelumnya sudah ditetapkan menjadi Objek Vital Nasional," ujar dia, di kantornya, Jakarta. 7. Kementerian BUMN Harus Tingkatkan Infrastruktur Kemudian, Ombudsman juga memberikan beberapa saran kepada Kementerian BUMN. BUMN harus melakukan penguatan dan peningkatan kualitas infrastruktur ketenagalistrikan yang andal mulai dari pembangkit, gardu induk, SUTT, SUTTET, jalur transmisi dan distribusi tenaga listrik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) terutama dari sisi anggaran. "Mereka harus melakukan penilaian Key Performance Indicator PT PLN (Persero) secara proporsional dengan memprioritaskan jaminan keandalan penyediaan jaringan tenaga listrik dan tidak hanya memprioritaskan keuntungan perusahaan," kata dia. 8. Kemendagri Harus Melakukan Pembinaan Ombudsman juga memberikan saran kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang membuat surat edaran kepada Gubernur dan/atau Bupati/Wali Kota untuk, menyusun dan membentuk peraturan tentang pelarangan penanaman pohon yang berpotensi melebihi jarak bebas minimum di sepanjang jalur transmisi. "Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah administratif masing-masing. Dan bekerjasama dengan PT PLN (Persero) di wilayah guna mengatasi permasalahan dalam penyediaan tenaga listrik seperti pembersihan jarak bebas minimum dan jaminan distribusi listrik kepada konsumen," ungkap dia.   9. KLHK Harus Dukung Pemangkasan Pohon Dia menambahkan, yang terakhir yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ombudsman ingin mereka memberikan dukungan kegiatan penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) yang menggunakan kawasan hutan melalui IPPKH, pemangkasan pohon di jalur transmisi yang masuk kawasan hutan dan distribusi listrik yang masuk kawasan hutan. "Kami (Ombudsman) meminta kepada semua pihak agar hasil Rapid Assessment ini dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan publik kepada masyarakat yang profesional, berkeadilan dan berkepastian hukum," pungkas dia.