Menurut Presiden, reformasi birokrasi harus dilakukan besar-besaran, beriringan paralel dengan pemangkasan regulasi-regulasi yang adahttps://economy.okezone.com/read/2019/11/11/320/2128526/presiden-jokowi-mulai-pangkas-eselon-iv-di-kementerianidhttps://economy.okezone.com/read/2019/11/11/320/2128526/presiden-jokowi-mulai-pangkas-eselon-iv-di-kementerianhttps://economy.okezone.com/read/2019/11/11/320/2128526/presiden-jokowi-mulai-pangkas-eselon-iv-di-kementerianSenin 11 November 2019 19:48 WIBDani Jumadil AkhirJokowi Mulai Pangkas Eselon IV (Foto: Setkab)https://img.okezone.com/content/2019/11/11/320/2128526/presiden-jokowi-mulai-pangkas-eselon-iv-di-kementerian-gzps5YoerR.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, sebaik apapun peraturan, sebaik apapun regulasi jika orientasi birokrasi belum berubah ini juga akan menjadi masalah yang berkaitan dengan kecepatan, yang berkaitan dengan sumbatan. Oleh sebab itu, menurut Presiden, reformasi birokrasi harus dilakukan besar-besaran, beriringan paralel dengan pemangkasan regulasi-regulasi yang ada. Mengubah cara kerja yang manual/analog ke cara kerja digital, mengubah mindset dari dilayani menjadi melayani. “Saya kira di Kementerian PANRB juga sudah menyiapkan yang nanti akan memangkas, yang pertama mungkin eselon 4 terlebih dahulu di setiap kementerian, meskipun ini juga harus dilihat secara cermat kajiannya,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas mengenai Program Cipta Lapangan Kerja, di Kantor Presiden seperti dilansir setkab, Jakarta, Senin (11/11/2019).  Baca Juga: Bisakah Jumlah Eselon Dipangkas? Ini Faktanya! Namun Presiden mengingatkan, yang tidak kalah pentingnya adalah mengubah orientasi prosedur ke orientasi hasil. “Jangan sampai kita masih bertele-tele di prosedur tapi golnya, hasilnya justru itu tidak dilihat. Sekali lagi mengubah orientasi prosedur ke orientasi hasil,” tegasnya.  Baca Juga: Jokowi Mau Hapus Eselon, Jabatan Apa Saja yang Bisa Dipangkas? Sebelumnya pada awal arahannya Presiden Jokowi menyampaikan, agar terjadi perbaikan ekosistem regulasi yang mendukung cipta lapangan kerja, seluruh kementerian harus mengidentifikasi regulasi-regulasi yang ada di kementerian yang menghambat. “Jika ada yang menghambat, segera dipangkas atau diusulkan untuk dipangkas pada presiden,” pinta Presiden Jokowi.  Khusus yang berkaitan dengan mandat dalam undang-undang, menurut Presiden, akan dikumpulkan dan nanti akan dilakukan yang namanya omnibus law yang akan dibahas bersama DPR. “Ini perlu saya informasikan bahwa di Amerika, di sana sekarang kalau ada menteri ingin mengeluarkan 1 Permen ia harus mencabut 2 Permen. Di sini mestinya juga bisa kita lakukan itu, menteri kalau mau mengeluarkan 1 permen nyabutnya 40 permen, karena Permen kita di sini terlalu banyak, banyak sekali. Tolong ini nanti dimulai dikaji lagi. Keluar 1 permen potong berapa Permen, kalau Amerika 1 memotong 2,” terang Presiden Jokowi. Tata Hubungan Pusat dan Daerah Secara khusus Presiden Jokowi yang didampingi Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin meminta kepada Mendagri untuk menata lagi tata hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. “Dilihat betul, supaya semuanya satu garis beriringan dalam cipta lapangan kerja,” tutur Presiden Jokowi. Para gubernur, bupati, wali kota sampai DPRD, menurut Presiden, harus semuanya paham dan satu garis tentang urgensinya cipta lapangan kerja. Oleh sebab itu, lanjut Presiden, reformasi yang dilakukan di tingkat pusat bergulir ke provinsi, ke kabupaten, dan kota, baik dari sisi regulasi maupun kewenangan daerah dan juga sistem pelayanan birokrasi yang ada di daerah. Presiden juga meminta dilakukan reformasi besar-besaran dalam penyiapan sumber daya manusia (SDM). Ia mengingatkan, reformasi besar-besaran dalam penyiapan SDM nanti akan menjadi kunci negara kita ini bisa melompat atau tidak bisa melompat. “Pembenahan pendidikan vokasi SMK, politeknik betul-betul harus tereksekusi di lapangan,” tegasnya.  Kartu pra kerja, sistem manajemen, menurut Presiden, semuanya disiapkan sehingga nanti pada saat Januari dikeluarkan, betul-betul sistem yang terintegrasi dan berbasis digital, mudah dikontrol, mudah dimonitor. Pelatihan vokasi, lanjut Presiden, juga tidak hanya dilakukan oleh BLK (Balai Latihan Kerja). Perlu dilibatkan swasta, Kompas, dan lain-lainnya, dan juga BUMN serta lembaga-lembaga kursus yang lainnya. Tampak hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Moldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Mendag Agus Suparmanto, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menhub Budi K. Sumadi. Selain itu juga hadir Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri BUMN Erick Thohir, Mendagri Tito Karnavian, Menlu Retno Marsudi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Mendikbud Nadiem Makarim, Menkominfo Johnny G. Plate, Menkop UKM Teten Masduki, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, dan Kepala BKPM Bahdil Lahadalia.JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, sebaik apapun peraturan, sebaik apapun regulasi jika orientasi birokrasi belum berubah ini juga akan menjadi masalah yang berkaitan dengan kecepatan, yang berkaitan dengan sumbatan. Oleh sebab itu, menurut Presiden, reformasi birokrasi harus dilakukan besar-besaran, beriringan paralel dengan pemangkasan regulasi-regulasi yang ada. Mengubah cara kerja yang manual/analog ke cara kerja digital, mengubah mindset dari dilayani menjadi melayani. “Saya kira di Kementerian PANRB juga sudah menyiapkan yang nanti akan memangkas, yang pertama mungkin eselon 4 terlebih dahulu di setiap kementerian, meskipun ini juga harus dilihat secara cermat kajiannya,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas mengenai Program Cipta Lapangan Kerja, di Kantor Presiden seperti dilansir setkab, Jakarta, Senin (11/11/2019).  Baca Juga: Bisakah Jumlah Eselon Dipangkas? Ini Faktanya! Namun Presiden mengingatkan, yang tidak kalah pentingnya adalah mengubah orientasi prosedur ke orientasi hasil. “Jangan sampai kita masih bertele-tele di prosedur tapi golnya, hasilnya justru itu tidak dilihat. Sekali lagi mengubah orientasi prosedur ke orientasi hasil,” tegasnya.  Baca Juga: Jokowi Mau Hapus Eselon, Jabatan Apa Saja yang Bisa Dipangkas? Sebelumnya pada awal arahannya Presiden Jokowi menyampaikan, agar terjadi perbaikan ekosistem regulasi yang mendukung cipta lapangan kerja, seluruh kementerian harus mengidentifikasi regulasi-regulasi yang ada di kementerian yang menghambat. “Jika ada yang menghambat, segera dipangkas atau diusulkan untuk dipangkas pada presiden,” pinta Presiden Jokowi.  Khusus yang berkaitan dengan mandat dalam undang-undang, menurut Presiden, akan dikumpulkan dan nanti akan dilakukan yang namanya omnibus law yang akan dibahas bersama DPR. “Ini perlu saya informasikan bahwa di Amerika, di sana sekarang kalau ada menteri ingin mengeluarkan 1 Permen ia harus mencabut 2 Permen. Di sini mestinya juga bisa kita lakukan itu, menteri kalau mau mengeluarkan 1 permen nyabutnya 40 permen, karena Permen kita di sini terlalu banyak, banyak sekali. Tolong ini nanti dimulai dikaji lagi. Keluar 1 permen potong berapa Permen, kalau Amerika 1 memotong 2,” terang Presiden Jokowi. Tata Hubungan Pusat dan Daerah Secara khusus Presiden Jokowi yang didampingi Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin meminta kepada Mendagri untuk menata lagi tata hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. “Dilihat betul, supaya semuanya satu garis beriringan dalam cipta lapangan kerja,” tutur Presiden Jokowi. Para gubernur, bupati, wali kota sampai DPRD, menurut Presiden, harus semuanya paham dan satu garis tentang urgensinya cipta lapangan kerja. Oleh sebab itu, lanjut Presiden, reformasi yang dilakukan di tingkat pusat bergulir ke provinsi, ke kabupaten, dan kota, baik dari sisi regulasi maupun kewenangan daerah dan juga sistem pelayanan birokrasi yang ada di daerah. Presiden juga meminta dilakukan reformasi besar-besaran dalam penyiapan sumber daya manusia (SDM). Ia mengingatkan, reformasi besar-besaran dalam penyiapan SDM nanti akan menjadi kunci negara kita ini bisa melompat atau tidak bisa melompat. “Pembenahan pendidikan vokasi SMK, politeknik betul-betul harus tereksekusi di lapangan,” tegasnya.  Kartu pra kerja, sistem manajemen, menurut Presiden, semuanya disiapkan sehingga nanti pada saat Januari dikeluarkan, betul-betul sistem yang terintegrasi dan berbasis digital, mudah dikontrol, mudah dimonitor. Pelatihan vokasi, lanjut Presiden, juga tidak hanya dilakukan oleh BLK (Balai Latihan Kerja). Perlu dilibatkan swasta, Kompas, dan lain-lainnya, dan juga BUMN serta lembaga-lembaga kursus yang lainnya. Tampak hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Moldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Mendag Agus Suparmanto, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menhub Budi K. Sumadi. Selain itu juga hadir Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri BUMN Erick Thohir, Mendagri Tito Karnavian, Menlu Retno Marsudi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Mendikbud Nadiem Makarim, Menkominfo Johnny G. Plate, Menkop UKM Teten Masduki, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, dan Kepala BKPM Bahdil Lahadalia.