Jangan membiarkan investasi yang sudah masuk ke sebuah daerah, masuk ke negara inihttps://economy.okezone.com/read/2019/11/14/320/2129695/presiden-minta-keroyok-pelayanan-investor-layani-secepat-cepatnyaidhttps://economy.okezone.com/read/2019/11/14/320/2129695/presiden-minta-keroyok-pelayanan-investor-layani-secepat-cepatnyahttps://economy.okezone.com/read/2019/11/14/320/2129695/presiden-minta-keroyok-pelayanan-investor-layani-secepat-cepatnyaKamis 14 November 2019 11:03 WIBFabbiola IrawanPresiden Jokowi di Acara Rakornas Fokopimda 2019. (Foto: Okezone.com/Setkab)https://img.okezone.com/content/2019/11/14/320/2129695/presiden-minta-keroyok-pelayanan-investor-layani-secepat-cepatnya-T5HtcNhRjA.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, kalau ada investasi datang ke sebuah daerah, bukan urusannya gubernur, bupati dan wali kota, tapi juga semuanya. Urusan keamanan, urusan kelancaran, proses-proses perizinan. “Semuanya harus memberikan dukungan; Polri, TNI, Kejaksaan, semuanya memberikan dukungan ke sana. Sehingga investasi itu muncul ke sebuah daerah dan bisa direalisasi,” kata Presiden Jokowi, dikutip dari Setkab, Kamis (14/11/2019). Baca Juga: Mahfud MD Sebut Omnibus Law untuk 'Mendobrak' Investasi Macet Dalam sambutannya saat Pembukaan Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Presiden mewanti-wanti, jangan membiarkan investasi yang sudah masuk ke sebuah daerah, masuk ke negara ini, sudah membuka pintu, sudah ada minat, tidak bisa realisasi gara-gara mereka tidak dilayani dengan baik, izin tidak diurus. “Harusnya kita ini melayani apa yang kurang. Dilayani secepat-cepatnya. Sehingga bisa realisasi dan memunculkan yang namanya lapangan pekerjaan bagi rakyat kita,” tutur Presiden seraya mengingatkan, masih 7 juta rakyat, anak-anak yang belum memikirkan pekerjaan, dan ini tugas bersama. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menitipkan pesan kepada daerah yang hadir dalam acara tersebut. Kalau ada investasi yang orientasinya ekspor, investasi tapi orientasi barangnya akan diekspor, sudah, tutup mata, tanda tangani izinnya, secepat-cepatnya. Baca Juga: Januari 2020, Jokowi Terbitkan Daftar Positif Investasi “Enggak usah ditanya-tanya. Urusan keamanan, back up dari Polres, dari Polda, back up. Agar apa? Muncul cipta lapangan kerja yang kita inginkan. Atau, ada orang datang, investor datang, ingin membangun, pabrik atau industri untuk barang-barang substitusi impor…. secepat-cepatnya,” tutur Presiden. Atau ada orang datang, lanjut Presiden, investor datang, ingin membangun pabrik atau industri untuk barang-barang substitusi impor. Barang- barang yang sekarang ini masih impor, kemudian dia mau mendirikan produk itu di sini, Presiden berpesan agar juga tutup mata tanda tangan secepat-cepatnya.  "Enggak usah ditanya. Di lapangan ada problem apa, pembebasan lahan, bantu, bantu, biar segera terealisasi,” pinta Presiden.Dengan demikian, lanjut Presiden, current account defisit kita menjadi baik, defisit neraca perdagangan menjadi baik. Ia meyakini, kalau dua ini rampung, defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan rampung, mau berantem dengan negara manapun berani. Karena stabilitas ekonomi, lanjut Presiden, stabilitas ekonomi makro sudah stabil. Tapi kalau ini belum bisa diselesaikan, misalnya kita ini di-banned misalnya CPO kita minyak kelapa sawit kita ke Eropa ya kita masih mikir-mikir. Tapi kalau ini sudah bagus yang namanya defisit neraca perdagangan kita udah surplus, defisit transaksi berjalan kita sudah baik, menurut Presiden, dia nge-banned CPO kita ya kita gantian kita potong impor-impor mobil, impor barang-barang dari sana sudah setop juga, berani kita. <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2019/11/12/59513/306131_medium.jpg" alt="Jokowi Pimpin Ratas Bahas Program Kartu Prakerja"  width="100%" /> “Tapi kalau posisinya masih seperti ini ya kita hitung-hitungan, harus hitung-hitungan untung atau rugi,” ujar Presiden seraya menambahkan, kita akan berdaulat betul kalau kita bisa menyelesaikan ini. Kepastian Hukum Artinya apa? Menurut Presiden Jokowi, perizinan harus dipermudah, regulasi disederhanakan, birokrasi juga harus disederhanakan. Selain itu, Presiden mengingatkan, kepastian hukum dijaga, tidak ada pungli tidak ada korupsi di situ dalam perizinan-perizinan, dijaga, rasa aman harus dijamin, TNI, Polri ini penting sekali. “Jangan sampai kita dilihat dipotret dari luar itu negara ini dianggap tidak aman, ini berbahaya sekali. Yang di dalam juga nggak mau membuka usaha, yang di luar apalagi,” tutur Presiden.Namun Presiden Jokowi juga berpesan, agar setiap investasi itu mengikutkan usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah yang ada di daerah. Presiden mengaku sudah titip ke menteri-menteri jangan ada investasi nanti yang ikut dari Jakarta lagi, daerah diikutkan. Pengusaha daerah diikutkan, pengusaha lokal diikutkan. “Tolong diingatkan, kalau ada yang tidak diikutkan saya diingatkan, akan saya tegor langsung,” tegas Presiden. Presiden Jokowi menegaskan, bahwa cipta lapangan kerja itu agenda besar bangsa kita, meningkatkan ekspor, menurunkan impor juga agenda besar bangsa kita, jangan pernah ada yang bermain-main di area ini. “Saya sudah wanti-wanti betul di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri, akan saya gigit sendiri,” tegas Presiden.JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, kalau ada investasi datang ke sebuah daerah, bukan urusannya gubernur, bupati dan wali kota, tapi juga semuanya. Urusan keamanan, urusan kelancaran, proses-proses perizinan. “Semuanya harus memberikan dukungan; Polri, TNI, Kejaksaan, semuanya memberikan dukungan ke sana. Sehingga investasi itu muncul ke sebuah daerah dan bisa direalisasi,” kata Presiden Jokowi, dikutip dari Setkab, Kamis (14/11/2019). Baca Juga: Mahfud MD Sebut Omnibus Law untuk 'Mendobrak' Investasi Macet Dalam sambutannya saat Pembukaan Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Presiden mewanti-wanti, jangan membiarkan investasi yang sudah masuk ke sebuah daerah, masuk ke negara ini, sudah membuka pintu, sudah ada minat, tidak bisa realisasi gara-gara mereka tidak dilayani dengan baik, izin tidak diurus. “Harusnya kita ini melayani apa yang kurang. Dilayani secepat-cepatnya. Sehingga bisa realisasi dan memunculkan yang namanya lapangan pekerjaan bagi rakyat kita,” tutur Presiden seraya mengingatkan, masih 7 juta rakyat, anak-anak yang belum memikirkan pekerjaan, dan ini tugas bersama. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menitipkan pesan kepada daerah yang hadir dalam acara tersebut. Kalau ada investasi yang orientasinya ekspor, investasi tapi orientasi barangnya akan diekspor, sudah, tutup mata, tanda tangani izinnya, secepat-cepatnya. Baca Juga: Januari 2020, Jokowi Terbitkan Daftar Positif Investasi “Enggak usah ditanya-tanya. Urusan keamanan, back up dari Polres, dari Polda, back up. Agar apa? Muncul cipta lapangan kerja yang kita inginkan. Atau, ada orang datang, investor datang, ingin membangun, pabrik atau industri untuk barang-barang substitusi impor…. secepat-cepatnya,” tutur Presiden. Atau ada orang datang, lanjut Presiden, investor datang, ingin membangun pabrik atau industri untuk barang-barang substitusi impor. Barang- barang yang sekarang ini masih impor, kemudian dia mau mendirikan produk itu di sini, Presiden berpesan agar juga tutup mata tanda tangan secepat-cepatnya.  "Enggak usah ditanya. Di lapangan ada problem apa, pembebasan lahan, bantu, bantu, biar segera terealisasi,” pinta Presiden.Dengan demikian, lanjut Presiden, current account defisit kita menjadi baik, defisit neraca perdagangan menjadi baik. Ia meyakini, kalau dua ini rampung, defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan rampung, mau berantem dengan negara manapun berani. Karena stabilitas ekonomi, lanjut Presiden, stabilitas ekonomi makro sudah stabil. Tapi kalau ini belum bisa diselesaikan, misalnya kita ini di-banned misalnya CPO kita minyak kelapa sawit kita ke Eropa ya kita masih mikir-mikir. Tapi kalau ini sudah bagus yang namanya defisit neraca perdagangan kita udah surplus, defisit transaksi berjalan kita sudah baik, menurut Presiden, dia nge-banned CPO kita ya kita gantian kita potong impor-impor mobil, impor barang-barang dari sana sudah setop juga, berani kita. <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2019/11/12/59513/306131_medium.jpg" alt="Jokowi Pimpin Ratas Bahas Program Kartu Prakerja"  width="100%" /> “Tapi kalau posisinya masih seperti ini ya kita hitung-hitungan, harus hitung-hitungan untung atau rugi,” ujar Presiden seraya menambahkan, kita akan berdaulat betul kalau kita bisa menyelesaikan ini. Kepastian Hukum Artinya apa? Menurut Presiden Jokowi, perizinan harus dipermudah, regulasi disederhanakan, birokrasi juga harus disederhanakan. Selain itu, Presiden mengingatkan, kepastian hukum dijaga, tidak ada pungli tidak ada korupsi di situ dalam perizinan-perizinan, dijaga, rasa aman harus dijamin, TNI, Polri ini penting sekali. “Jangan sampai kita dilihat dipotret dari luar itu negara ini dianggap tidak aman, ini berbahaya sekali. Yang di dalam juga nggak mau membuka usaha, yang di luar apalagi,” tutur Presiden.Namun Presiden Jokowi juga berpesan, agar setiap investasi itu mengikutkan usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah yang ada di daerah. Presiden mengaku sudah titip ke menteri-menteri jangan ada investasi nanti yang ikut dari Jakarta lagi, daerah diikutkan. Pengusaha daerah diikutkan, pengusaha lokal diikutkan. “Tolong diingatkan, kalau ada yang tidak diikutkan saya diingatkan, akan saya tegor langsung,” tegas Presiden. Presiden Jokowi menegaskan, bahwa cipta lapangan kerja itu agenda besar bangsa kita, meningkatkan ekspor, menurunkan impor juga agenda besar bangsa kita, jangan pernah ada yang bermain-main di area ini. “Saya sudah wanti-wanti betul di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri, akan saya gigit sendiri,” tegas Presiden.