Suharso mengatakan bahwa nantinya Kaltim akan menjadi ibu kota negara sekaligus pemerintahanhttps://economy.okezone.com/read/2019/11/15/470/2130215/kepala-bappenas-gubernur-anies-bahas-ibu-kota-terungkap-peluang-growth-poleidhttps://economy.okezone.com/read/2019/11/15/470/2130215/kepala-bappenas-gubernur-anies-bahas-ibu-kota-terungkap-peluang-growth-polehttps://economy.okezone.com/read/2019/11/15/470/2130215/kepala-bappenas-gubernur-anies-bahas-ibu-kota-terungkap-peluang-growth-poleJum'at 15 November 2019 12:20 WIBAdhyasta DirgantaraKepala Bappenas Suharso Monoarfa. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2019/11/15/470/2130215/kepala-bappenas-gubernur-anies-bahas-ibu-kota-terungkap-peluang-growth-pole-VwH3riCfbF.jpgJAKARTA - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa sebelum berbicara perihal badan otorita untuk pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim), harus ada pembahasan perundang-undangannya terlebih dahulu. Hal ini dibahas dalam rapat tertutup di Kementerian PPN/Bappenas hari ini. "Karena itu sebelum kita bicara soal badan otorita ini nanti, kita bicara dulu mengenai peraturan perundang-undangan yang melekat," ucap Suharso di Kementerian PPN/Bappenas, Jumat (15/11/2019). Baca Juga: Menko Luhut: Pembangunan Ibu Kota Baru Cukup 3 Tahun Menurutnya, perundang-undangan ini sebenarnya sudah ada namun tersisip ke dalam undang-undang lain. Sehingga, nantinya UU ini akan ditarik dan dikumpulkan menjadi satu. "Yang saat ini tersedia dan sedemikian rupa mungkin ada terselip di beberapa UU dan itu kita akan tarik jadi satu UU sendiri yang kita sebut sebagai proses atau mekanisme omnibuslaw," jelasnya. <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/10/22/59234/304300_medium.jpg" alt="Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa Tiba di Istana Negara" width="100%" /> Dengan demikian, maka akan ada perubahan yang signifikan di DKI Jakarta. Bahkan, Suharso juga menyampaikan dalam rapat tersebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempertanyakan apakah yang dipindahkan ke Kaltim hanya ibu kota negara atau ibu kota pemerintahan saja. Baca Juga: Luhut hingga Anies Datangi Kementerian PPN, Ada Apa? Suharso mengatakan bahwa nantinya Kaltim akan menjadi ibu kota negara sekaligus pemerintahan. Dia pun mengungkapkan alasannya. "Bersama dengan itu maka akan ada perubahan betul di DKI. Tadi seperti disampaikan Pak Anies mengenai apakah fungsi ibu kota (Kaltim) itu ibu kota negara atau pemerintahan. Tentu kita mau itu ibu kota negara dan pemerintahan," ujar Suharso. "Kalau hanya ibu kota pemerintahan, maka hanya pemerintah saja yang pindah. Artinya lembaga-lembaga negara masih di sini. Tapi karena ibu kota negara maka semua pindah ke sana. Nah itulah yang harus jadi pemikiran kita semua," lanjutnya. Tidak hanya itu, Suharso juga mengatakan gagasan-gagasan apa yang tertuang di dalam rapat tadi. Menurutnya, dengan pemindahan ibu kota maka ada peluang untuk menebar benih-benih growth pole (pusat pertumbuhan) "Selain itu ada gagasan-gagasan apakah semua terpusat di ibu kota negara ini. Kalau kita mau juga jadiin pemindahan ibu kota ini peluang untuk menebar benih-benih growth pole, nah kita akan berpikir. Siapa tahu karena kita ada 200-an Dirjen nah kenapa tidak beberapa Dirjen itu bisa kita pindahkan ke beberapa pulau di Indonesia," kata Suharso.JAKARTA - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa sebelum berbicara perihal badan otorita untuk pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim), harus ada pembahasan perundang-undangannya terlebih dahulu. Hal ini dibahas dalam rapat tertutup di Kementerian PPN/Bappenas hari ini. "Karena itu sebelum kita bicara soal badan otorita ini nanti, kita bicara dulu mengenai peraturan perundang-undangan yang melekat," ucap Suharso di Kementerian PPN/Bappenas, Jumat (15/11/2019). Baca Juga: Menko Luhut: Pembangunan Ibu Kota Baru Cukup 3 Tahun Menurutnya, perundang-undangan ini sebenarnya sudah ada namun tersisip ke dalam undang-undang lain. Sehingga, nantinya UU ini akan ditarik dan dikumpulkan menjadi satu. "Yang saat ini tersedia dan sedemikian rupa mungkin ada terselip di beberapa UU dan itu kita akan tarik jadi satu UU sendiri yang kita sebut sebagai proses atau mekanisme omnibuslaw," jelasnya. <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/10/22/59234/304300_medium.jpg" alt="Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa Tiba di Istana Negara" width="100%" /> Dengan demikian, maka akan ada perubahan yang signifikan di DKI Jakarta. Bahkan, Suharso juga menyampaikan dalam rapat tersebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempertanyakan apakah yang dipindahkan ke Kaltim hanya ibu kota negara atau ibu kota pemerintahan saja. Baca Juga: Luhut hingga Anies Datangi Kementerian PPN, Ada Apa? Suharso mengatakan bahwa nantinya Kaltim akan menjadi ibu kota negara sekaligus pemerintahan. Dia pun mengungkapkan alasannya. "Bersama dengan itu maka akan ada perubahan betul di DKI. Tadi seperti disampaikan Pak Anies mengenai apakah fungsi ibu kota (Kaltim) itu ibu kota negara atau pemerintahan. Tentu kita mau itu ibu kota negara dan pemerintahan," ujar Suharso. "Kalau hanya ibu kota pemerintahan, maka hanya pemerintah saja yang pindah. Artinya lembaga-lembaga negara masih di sini. Tapi karena ibu kota negara maka semua pindah ke sana. Nah itulah yang harus jadi pemikiran kita semua," lanjutnya. Tidak hanya itu, Suharso juga mengatakan gagasan-gagasan apa yang tertuang di dalam rapat tadi. Menurutnya, dengan pemindahan ibu kota maka ada peluang untuk menebar benih-benih growth pole (pusat pertumbuhan) "Selain itu ada gagasan-gagasan apakah semua terpusat di ibu kota negara ini. Kalau kita mau juga jadiin pemindahan ibu kota ini peluang untuk menebar benih-benih growth pole, nah kita akan berpikir. Siapa tahu karena kita ada 200-an Dirjen nah kenapa tidak beberapa Dirjen itu bisa kita pindahkan ke beberapa pulau di Indonesia," kata Suharso.