Presiden Joko Widodo secara langsung menyerahkan DIPA kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.https://economy.okezone.com/read/2019/11/17/320/2130908/terima-rp9-01-triliun-menteri-siti-kepercayaan-besar-harus-diisi-kerja-kerasidhttps://economy.okezone.com/read/2019/11/17/320/2130908/terima-rp9-01-triliun-menteri-siti-kepercayaan-besar-harus-diisi-kerja-kerashttps://economy.okezone.com/read/2019/11/17/320/2130908/terima-rp9-01-triliun-menteri-siti-kepercayaan-besar-harus-diisi-kerja-kerasMinggu 17 November 2019 12:11 WIBFeby NovaliusMenteri LHK Siti Nurbaya (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/11/17/320/2130908/terima-rp9-01-triliun-menteri-siti-kepercayaan-besar-harus-diisi-kerja-keras-xTbqzL7eWl.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo secara langsung menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Sebagai penerima DIPA, Siti menilai ada hal penting dalam pembangunan di 2020 yang harus segera dikerjakan. Untuk itu, bersama Wakil Menteri (Wamen) LHK Aloe Dohong. Dirinya menggelar rapim dengan semua pejabat eselon I kementerian. Hal ini dilakukan sejak penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diserahkan langsung  Baca juga: Jokowi Serahkan DIPA Rp909 Triliun untuk K/L dan Rp556 Triliun buat Daerah “Saya sungguh tidak menyangka dan menurut saya hal itu mempunyai arti yang sangat penting bagi KLHK dan menjadi tanggung jawab seluruh jajaran KLHK. Hal ini harus saya tegaskan kepada semua unsur pimpinan KLHK,” ujar Menteri Siti Nurbaya, dalam keterangannya, Minggu (17/11/2019).   Lebih lanjut, Siti Nurbaya menjelaskan bahwa dari DIPA 2020 KLHK sebesar Rp9,01 triliun, terdapat lebih dari Rp4,9 triliun program yang dimandatkan sebagai Prioritas Nasional (PN) , yaitu pada PN pertumbuhan ekonomi berkualitas, pada PN mengatasi kesenjangan dan pada PN kualitas lingkungan dan ketahanan bencana serta dampak iklim.  Baca juga: Pramono Anung: Alhamdulillah, Anggaran Seskab Sudah Rp350 Miliar Kalau dihitung dana pegawai dan operasional kantor sebesar Rp2,8 triliun bagi hampir 17 ribu pegawai, maka mandat kepada KLHK untuk menjalankan program Prioritas Nasional itu mencakup sekitar 79 %. “Bagi saya ini mandat luar biasa dan cukup berat, sehingga harus benar-benar dipertanggung jawabkan keberhasilan output dan outcome serta sasaran fungsional program dan dampaknya bagi rakyat. Ini bukan main-main, oleh karena itu dari istana saya langsung dilaksanakan rapat seluruh unsur pimpinan KLHK,” tegas Menteri Siti.  Baca juga: Terima DIPA, Ini Program Prioritas Kementerian Perhubungan 2017 Siti secara panjang lebar menegaskan program dan sasaran serta langkah-langkah percepatan implementasinya seperti persiapan administrasinya dan strategi operasional lapangan. “Kepercayaan yang besar harus diisi oleh kerja keras dan upaya yang besar juga dari seluruh jajaran kementerian. Mari kita buat yang baik untuk kebaikan negeri ini,”ujar Menteri Siti.JAKARTA - Presiden Joko Widodo secara langsung menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Sebagai penerima DIPA, Siti menilai ada hal penting dalam pembangunan di 2020 yang harus segera dikerjakan. Untuk itu, bersama Wakil Menteri (Wamen) LHK Aloe Dohong. Dirinya menggelar rapim dengan semua pejabat eselon I kementerian. Hal ini dilakukan sejak penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diserahkan langsung  Baca juga: Jokowi Serahkan DIPA Rp909 Triliun untuk K/L dan Rp556 Triliun buat Daerah “Saya sungguh tidak menyangka dan menurut saya hal itu mempunyai arti yang sangat penting bagi KLHK dan menjadi tanggung jawab seluruh jajaran KLHK. Hal ini harus saya tegaskan kepada semua unsur pimpinan KLHK,” ujar Menteri Siti Nurbaya, dalam keterangannya, Minggu (17/11/2019).   Lebih lanjut, Siti Nurbaya menjelaskan bahwa dari DIPA 2020 KLHK sebesar Rp9,01 triliun, terdapat lebih dari Rp4,9 triliun program yang dimandatkan sebagai Prioritas Nasional (PN) , yaitu pada PN pertumbuhan ekonomi berkualitas, pada PN mengatasi kesenjangan dan pada PN kualitas lingkungan dan ketahanan bencana serta dampak iklim.  Baca juga: Pramono Anung: Alhamdulillah, Anggaran Seskab Sudah Rp350 Miliar Kalau dihitung dana pegawai dan operasional kantor sebesar Rp2,8 triliun bagi hampir 17 ribu pegawai, maka mandat kepada KLHK untuk menjalankan program Prioritas Nasional itu mencakup sekitar 79 %. “Bagi saya ini mandat luar biasa dan cukup berat, sehingga harus benar-benar dipertanggung jawabkan keberhasilan output dan outcome serta sasaran fungsional program dan dampaknya bagi rakyat. Ini bukan main-main, oleh karena itu dari istana saya langsung dilaksanakan rapat seluruh unsur pimpinan KLHK,” tegas Menteri Siti.  Baca juga: Terima DIPA, Ini Program Prioritas Kementerian Perhubungan 2017 Siti secara panjang lebar menegaskan program dan sasaran serta langkah-langkah percepatan implementasinya seperti persiapan administrasinya dan strategi operasional lapangan. “Kepercayaan yang besar harus diisi oleh kerja keras dan upaya yang besar juga dari seluruh jajaran kementerian. Mari kita buat yang baik untuk kebaikan negeri ini,”ujar Menteri Siti.