Menko Luhut meminta para menteri untuk mencarikan solusi terkait kapal sitaan perikanan yang telah dikandangkanhttps://economy.okezone.com/read/2019/11/19/320/2131790/kapal-sitaan-tak-lagi-ditenggelamkan-menko-luhut-panggil-sri-mulyani-dan-edhy-prabowoidhttps://economy.okezone.com/read/2019/11/19/320/2131790/kapal-sitaan-tak-lagi-ditenggelamkan-menko-luhut-panggil-sri-mulyani-dan-edhy-prabowohttps://economy.okezone.com/read/2019/11/19/320/2131790/kapal-sitaan-tak-lagi-ditenggelamkan-menko-luhut-panggil-sri-mulyani-dan-edhy-prabowoSelasa 19 November 2019 15:44 WIBTaufik FajarKapal Ilegal Asing. (Foto: Okezone.com/Dok. KKP)https://img.okezone.com/content/2019/11/19/320/2131790/kapal-sitaan-tak-lagi-ditenggelamkan-menko-luhut-panggil-sri-mulyani-dan-edhy-prabowo-ljmTGiueSj.jpgJAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menggelar rapat koordinasi terkai penyelesaian status kapal perikanan di kantornya, hari ini. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Baca Juga: Nasib Titipan Susi Pudjiastuti, Menteri Edhy Stop Penenggelaman Kapal? Menteri Edhy mengatakan, dalam rapat kali ini, Menko Luhut meminta para menteri untuk mencarikan solusi terkait kapal sitaan perikanan yang telah dikandangkan. Di mana kapal itu, nantinya berpeluang dihibahkan atau dilelang untuk menambah devisa negara. "Tadi, membahas tentang kapal yang sudah incrah ini. Beliau (Manko Luhut), minta supaya segera pendalaman tanggal 10 Desember 2019 nanti akan dirapatkan kembali. Kita harapkan ini harus ada gunanya manfaatnya untuk apa," ujar dia Selasa (19/11/2019). Baca Juga: Menteri KKP Edhy Prabowo: Jangan Tenggelamkan Kapal untuk Sensasi Menurut dia, sejauh ini sudah ada 72 kapal tangkapan yang telah melalui proses peradilan dan dinyatakan berstatus incrah. Dari jumlah tersebut sebanyak 45 kapal dalam kondisi baik, sebanyak 6 kapal harus dimusnahkan sementara sisanya kurang baik."Kapal-kapal yang kelihatan mangkrak di pelabuhan kan itu masih banyak kapal eks asing ini harus ada jalan keluarnya supaya juga enggak menuhin tempat. Di mana apakah itu akan diberikan izin lagi atau akan dibagaimanakan. Nah ini kita akan kaji," ungkap dia. Dia menjelaskan, pemerintah juga tengah mencari solusi atas permasalahan kapal yang dibeli dari luar negeri namun tidak bisa dioperasikan di Indonesia. "Karena kapal-kapal ini terhambat akibat aturan di Indonesia yang terlalu mengekang," pungkas dia.JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menggelar rapat koordinasi terkai penyelesaian status kapal perikanan di kantornya, hari ini. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Baca Juga: Nasib Titipan Susi Pudjiastuti, Menteri Edhy Stop Penenggelaman Kapal? Menteri Edhy mengatakan, dalam rapat kali ini, Menko Luhut meminta para menteri untuk mencarikan solusi terkait kapal sitaan perikanan yang telah dikandangkan. Di mana kapal itu, nantinya berpeluang dihibahkan atau dilelang untuk menambah devisa negara. "Tadi, membahas tentang kapal yang sudah incrah ini. Beliau (Manko Luhut), minta supaya segera pendalaman tanggal 10 Desember 2019 nanti akan dirapatkan kembali. Kita harapkan ini harus ada gunanya manfaatnya untuk apa," ujar dia Selasa (19/11/2019). Baca Juga: Menteri KKP Edhy Prabowo: Jangan Tenggelamkan Kapal untuk Sensasi Menurut dia, sejauh ini sudah ada 72 kapal tangkapan yang telah melalui proses peradilan dan dinyatakan berstatus incrah. Dari jumlah tersebut sebanyak 45 kapal dalam kondisi baik, sebanyak 6 kapal harus dimusnahkan sementara sisanya kurang baik."Kapal-kapal yang kelihatan mangkrak di pelabuhan kan itu masih banyak kapal eks asing ini harus ada jalan keluarnya supaya juga enggak menuhin tempat. Di mana apakah itu akan diberikan izin lagi atau akan dibagaimanakan. Nah ini kita akan kaji," ungkap dia. Dia menjelaskan, pemerintah juga tengah mencari solusi atas permasalahan kapal yang dibeli dari luar negeri namun tidak bisa dioperasikan di Indonesia. "Karena kapal-kapal ini terhambat akibat aturan di Indonesia yang terlalu mengekang," pungkas dia.