Kementerian Dalam Negeri menyebut masih banyak sekali desa yang memiliki infrastruktur yang belum memadai.https://economy.okezone.com/read/2019/11/19/320/2131908/ada-14-000-desa-belum-teraliri-listrikidhttps://economy.okezone.com/read/2019/11/19/320/2131908/ada-14-000-desa-belum-teraliri-listrikhttps://economy.okezone.com/read/2019/11/19/320/2131908/ada-14-000-desa-belum-teraliri-listrikSelasa 19 November 2019 20:01 WIBGiri HartomoListrik (Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/11/19/320/2131908/ada-14-000-desa-belum-teraliri-listrik-YirlVN59EW.jpgJAKARTA - Kementerian Dalam Negeri menyebut masih banyak sekali desa yang memiliki infrastruktur yang belum memadai. Misalnya masalah kelistrikan yang ada di desa. Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kemendagri Benny Irwan mengatakan, hingga saat ini tercatat ada sebanyak 14.000 desa di Indonesia belum menikmati aliran listrik. Tidak hanya itu, sebanyak 10.000 desa juga sama sekali tidak memiliki kantor untuk melakukan aktivitas.  Baca juga: Tarif Listrik Golongan 900 Va Dipastikan Naik pada 2020 "Kurang lebih 10.000 desa tidak punya kantor desa. Ini data dari BPS. Kurang lebih 14.000 desa belum menikmati aliran listrik," ujarnya dalam sebuah diskusi di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa (19/11/2019).   Tak hanya itu lanjut Benny, yang membuatnya lebih ironis adalah karena ada sebanyak 18 Kementerian dan Lembaga secara rutin melakukan aktivitas langsung dengan desa. Namun kondisi kekurangan ini belum dapat terselesaikan.  Baca juga: Mengenal Fungsi dan Manfaat Steker Listrik, Cabut Kalau Sudah Tidak Terpakai "Kurang lebih 18 Kementerian dan lembaga punya urusan langsung ke desa. Saya pikir tidak ada urusan yang tidak diurus desa. Mulai dari orang lahir sampai orang desa. Di pemerintah desa semua bertumpu seperti yang kita sebutkan beragam," jelasnya. Oleh karena itu lanjut Benny, ke depan dana desa akan terus didorong pemanfaatannya agar menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pembianaan kepada pengelola dana desa sehingga lebih tepat sasaran.  Baca juga: Menteri ESDM Diganti, Tarif Listrik Bakal Naik pada 2020? "Pembina ini juga bermacam-macam. Sehingga ini berpengaruh ke kualitas penyelenggaraan desa tadi. Terkait dana desa berkaitan dengan Kemendagri. Saya ingin menjelaskan begitu dana sampai ke kabupaten dan disalurkan ke desa, Kemendagri yang atur," jelasnya.JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri menyebut masih banyak sekali desa yang memiliki infrastruktur yang belum memadai. Misalnya masalah kelistrikan yang ada di desa. Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kemendagri Benny Irwan mengatakan, hingga saat ini tercatat ada sebanyak 14.000 desa di Indonesia belum menikmati aliran listrik. Tidak hanya itu, sebanyak 10.000 desa juga sama sekali tidak memiliki kantor untuk melakukan aktivitas.  Baca juga: Tarif Listrik Golongan 900 Va Dipastikan Naik pada 2020 "Kurang lebih 10.000 desa tidak punya kantor desa. Ini data dari BPS. Kurang lebih 14.000 desa belum menikmati aliran listrik," ujarnya dalam sebuah diskusi di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa (19/11/2019).   Tak hanya itu lanjut Benny, yang membuatnya lebih ironis adalah karena ada sebanyak 18 Kementerian dan Lembaga secara rutin melakukan aktivitas langsung dengan desa. Namun kondisi kekurangan ini belum dapat terselesaikan.  Baca juga: Mengenal Fungsi dan Manfaat Steker Listrik, Cabut Kalau Sudah Tidak Terpakai "Kurang lebih 18 Kementerian dan lembaga punya urusan langsung ke desa. Saya pikir tidak ada urusan yang tidak diurus desa. Mulai dari orang lahir sampai orang desa. Di pemerintah desa semua bertumpu seperti yang kita sebutkan beragam," jelasnya. Oleh karena itu lanjut Benny, ke depan dana desa akan terus didorong pemanfaatannya agar menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pembianaan kepada pengelola dana desa sehingga lebih tepat sasaran.  Baca juga: Menteri ESDM Diganti, Tarif Listrik Bakal Naik pada 2020? "Pembina ini juga bermacam-macam. Sehingga ini berpengaruh ke kualitas penyelenggaraan desa tadi. Terkait dana desa berkaitan dengan Kemendagri. Saya ingin menjelaskan begitu dana sampai ke kabupaten dan disalurkan ke desa, Kemendagri yang atur," jelasnya.