Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menawarkan beberapa proyek jalan tol kepada para investor.https://economy.okezone.com/read/2019/11/21/320/2132635/4-proyek-jalan-tol-rp113-triliun-ditawarkan-ke-swasta-ini-daftarnyaidhttps://economy.okezone.com/read/2019/11/21/320/2132635/4-proyek-jalan-tol-rp113-triliun-ditawarkan-ke-swasta-ini-daftarnyahttps://economy.okezone.com/read/2019/11/21/320/2132635/4-proyek-jalan-tol-rp113-triliun-ditawarkan-ke-swasta-ini-daftarnyaKamis 21 November 2019 12:42 WIBGiri Hartomo4 Proyek Tol Ditawarkan ke Swasta (Foto: Dok Jasa Marga)https://img.okezone.com/content/2019/11/21/320/2132635/4-proyek-jalan-tol-rp113-triliun-ditawarkan-ke-swasta-ini-daftarnya-14smFcCaoi.jpgJAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menawarkan beberapa proyek jalan tol kepada para investor. Tak tanggung-tanggung ada 4 ruas tol yang ditawarkan oleh Kementerian PUPR. Baca Juga: Hingga Akhir 2019, 501 Km Jalan Tol di Pulau Sumatera Beroperasi Keempat ruas tol tersebut memiliki panjang 424,27 kilometer. Sementara invetasi yang dibutuhkan salah mencapai Rp113 triliun. Secara rinci, 4 tol yang ditawarkan yakni pertama Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo (93,14 Km) dengan biaya Rp28,58 triliun. Kedua, Jalan Tol Yogyakarta-Bawen (76,36 Km) dengan biaya Rp17,38 triliun. Baca Juga: 7 Fakta Menarik Tol Terpanjang di Indonesia Ketiga Jalan Tol Gedebage Tasikmalaya-Cilacap (206,65 Km) biaya sebesar Rp57,594 triliun dan keempat Jalan Tol Makasar, Maros, Sungguminasa dan Takalar (Mamminasata) sepanjang 48,12 Km dengan biaya Rp9,41 triliun. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam membangun jalan tol pemerintah akan memprioritaskan swasta. Hal ini sesuai dengan keinginan dari Presiden Joko Widodo yang ingin pekerjaan proyek jalan tak hanya diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Saya yakin investasi jalan tol akan menguntungkan bapak-bapak sekalian, kami akan prioritas swasta nasional, baru BUMN," ujarnya dalam acara Penawaran itu dilaksanakan melalui acara penjajakan minat pasar (market sounding), di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (21/11/2019). Nantinya lanjut Basuki, ada privileged khusus bagi swasta yang berminat pada proyek jalan tol yang ditawarkan pemerintah. Hanya saja dia tak merinci maksud dari privilage yang akan diberikan. "Bisa dikaji, harus ada privileged untuk swasta nasional baru BUMN, BUMN nomor dua. Bagaimana privileged swasta untuk bangun jalan tol dan infrastruktur nasional," katanya.   JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menawarkan beberapa proyek jalan tol kepada para investor. Tak tanggung-tanggung ada 4 ruas tol yang ditawarkan oleh Kementerian PUPR. Baca Juga: Hingga Akhir 2019, 501 Km Jalan Tol di Pulau Sumatera Beroperasi Keempat ruas tol tersebut memiliki panjang 424,27 kilometer. Sementara invetasi yang dibutuhkan salah mencapai Rp113 triliun. Secara rinci, 4 tol yang ditawarkan yakni pertama Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo (93,14 Km) dengan biaya Rp28,58 triliun. Kedua, Jalan Tol Yogyakarta-Bawen (76,36 Km) dengan biaya Rp17,38 triliun. Baca Juga: 7 Fakta Menarik Tol Terpanjang di Indonesia Ketiga Jalan Tol Gedebage Tasikmalaya-Cilacap (206,65 Km) biaya sebesar Rp57,594 triliun dan keempat Jalan Tol Makasar, Maros, Sungguminasa dan Takalar (Mamminasata) sepanjang 48,12 Km dengan biaya Rp9,41 triliun. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam membangun jalan tol pemerintah akan memprioritaskan swasta. Hal ini sesuai dengan keinginan dari Presiden Joko Widodo yang ingin pekerjaan proyek jalan tak hanya diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Saya yakin investasi jalan tol akan menguntungkan bapak-bapak sekalian, kami akan prioritas swasta nasional, baru BUMN," ujarnya dalam acara Penawaran itu dilaksanakan melalui acara penjajakan minat pasar (market sounding), di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (21/11/2019). Nantinya lanjut Basuki, ada privileged khusus bagi swasta yang berminat pada proyek jalan tol yang ditawarkan pemerintah. Hanya saja dia tak merinci maksud dari privilage yang akan diberikan. "Bisa dikaji, harus ada privileged untuk swasta nasional baru BUMN, BUMN nomor dua. Bagaimana privileged swasta untuk bangun jalan tol dan infrastruktur nasional," katanya.