Basuki Hadimuljono mengakui belum menandatangani draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembentukan holding BUMN Infrastruktur.https://economy.okezone.com/read/2019/11/21/320/2132712/menteri-basuki-belum-tanda-tangan-draft-perpres-holding-bumn-infrastrukturidhttps://economy.okezone.com/read/2019/11/21/320/2132712/menteri-basuki-belum-tanda-tangan-draft-perpres-holding-bumn-infrastrukturhttps://economy.okezone.com/read/2019/11/21/320/2132712/menteri-basuki-belum-tanda-tangan-draft-perpres-holding-bumn-infrastrukturKamis 21 November 2019 14:44 WIBGiri HartomoMenteri PUPR Basuki Hadimuljono (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2019/11/21/320/2132712/menteri-basuki-belum-tanda-tangan-draft-perpres-holding-bumn-infrastruktur-Fj0jgMQPtU.jpgJAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengakui belum menandatangani draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Infrastruktur. Meskipun dalam berbagai kesempatan, Menteri BUMN sebelumnya yakni Rini Soemarno mengaku draft pembentukan holding sudah ditangan Presiden Joko Widodo. Menurut Basuki, untuk bisa menyetujui pembentukan holding dibutuhkan persetujuan dari berbagai Menteri sebelum disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Dari semua Menteri hanya dirinya saja yang belum setuju pembentukan holding tersebut.  Baca juga: Holding Infrastruktur Terancam Batal di Tangan Erick Thohir, Ini Kata PUPR "Sudah mungkin (di meja Jokowi), enggak tahu saya. Tapi kan iya kan harus diparaf beberapa menteri. Ada beberapa menteri yang paraf, saya belum," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (21/11/2019).   Menurut Basuki, alasan mengapa dirinya belum tanda tangani pembentukan ini adalah karena ditakutkan lelang proyek tidak lagi kompetitif. Karena yang biasannya semua BUMN ikut lelang hanya satu saja yang bisa ikut.  Baca juga: Budi Gunadi Bereskan Investasi Saudi Aramco, Tiko Soal Jiwasraya "Kalau misalnya sekarang berapa, ada 8, kalau jadi holding mungkin tinggal 3," ucapnya. Lagi pula lanjut Basuki, jika hanya ingin membuat BUMN menjadi besar hal tersebut tidak bisa menjadi alasan untuk pembentukan holding. Karena saat ini dirinya memandang beberapa perusahaan karya sudah sangat besar.  Baca juga: Pembentukan Holding BUMN Jawab Masalah Pangan RI? "Apa dulu tujuannya, tujuan holding itu apa, wong sudah besar semua. Sudah besar sudah kuat. Kan ini sudah besar besar PP Waskita itu sudah 10 kali lipat dari dulu, tujuannya apa. Bukan berarti saya enggak setuju," jelasnnya. Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanudin mengatakan memang sejak pertama kali diwacanakan hingga saat ini pihaknya belum sepakat mengenai pembentukan holding BUMN Infrastruktur. Keputusan pembentukan holding infrastruktur memang awalnya sepenuhnya kebijakan Kementerian BUMN dan bukan Kementerian PUPR. "Itukan kebijakannya Menteri BUMN saya kira sampai hari ini Menteri PUPR belum mengharap artinya belum sependapat untuk jangka pendek ini dilakukan holding," ucapnya Menurut Syarif, salah satu alasan mengapa pihaknnya belum setuju adalah karena Kementerian PUPR masih membutuhkan jasa perusahaan BUMN konstruksi. Apalagi paket-paket pekerjaan infrastruktur sudah menunggu di depan. "Pertama kita masih punya banyak sekali paket paket besar yang memerlukan BUMN kalau mereka holding mereka tidak punya kesempatan yang lebih besar," jelasnya. Menurut Syarif, jika perusahaan BUMN menjadi satu holding maka hanya satu perseroan saja yang bisa ikut lelang. Padahal sebelumnya, seluruh perusahaan BUMN bisa ikut lelang sehingga lebih kompetitif. "Karena afiliasi kan enggak bisa. Harus satu satu. Kalau empat dijadikan satu berarti cuma satu yang bisa ikut," ucapnya.JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengakui belum menandatangani draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Infrastruktur. Meskipun dalam berbagai kesempatan, Menteri BUMN sebelumnya yakni Rini Soemarno mengaku draft pembentukan holding sudah ditangan Presiden Joko Widodo. Menurut Basuki, untuk bisa menyetujui pembentukan holding dibutuhkan persetujuan dari berbagai Menteri sebelum disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Dari semua Menteri hanya dirinya saja yang belum setuju pembentukan holding tersebut.  Baca juga: Holding Infrastruktur Terancam Batal di Tangan Erick Thohir, Ini Kata PUPR "Sudah mungkin (di meja Jokowi), enggak tahu saya. Tapi kan iya kan harus diparaf beberapa menteri. Ada beberapa menteri yang paraf, saya belum," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (21/11/2019).   Menurut Basuki, alasan mengapa dirinya belum tanda tangani pembentukan ini adalah karena ditakutkan lelang proyek tidak lagi kompetitif. Karena yang biasannya semua BUMN ikut lelang hanya satu saja yang bisa ikut.  Baca juga: Budi Gunadi Bereskan Investasi Saudi Aramco, Tiko Soal Jiwasraya "Kalau misalnya sekarang berapa, ada 8, kalau jadi holding mungkin tinggal 3," ucapnya. Lagi pula lanjut Basuki, jika hanya ingin membuat BUMN menjadi besar hal tersebut tidak bisa menjadi alasan untuk pembentukan holding. Karena saat ini dirinya memandang beberapa perusahaan karya sudah sangat besar.  Baca juga: Pembentukan Holding BUMN Jawab Masalah Pangan RI? "Apa dulu tujuannya, tujuan holding itu apa, wong sudah besar semua. Sudah besar sudah kuat. Kan ini sudah besar besar PP Waskita itu sudah 10 kali lipat dari dulu, tujuannya apa. Bukan berarti saya enggak setuju," jelasnnya. Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanudin mengatakan memang sejak pertama kali diwacanakan hingga saat ini pihaknya belum sepakat mengenai pembentukan holding BUMN Infrastruktur. Keputusan pembentukan holding infrastruktur memang awalnya sepenuhnya kebijakan Kementerian BUMN dan bukan Kementerian PUPR. "Itukan kebijakannya Menteri BUMN saya kira sampai hari ini Menteri PUPR belum mengharap artinya belum sependapat untuk jangka pendek ini dilakukan holding," ucapnya Menurut Syarif, salah satu alasan mengapa pihaknnya belum setuju adalah karena Kementerian PUPR masih membutuhkan jasa perusahaan BUMN konstruksi. Apalagi paket-paket pekerjaan infrastruktur sudah menunggu di depan. "Pertama kita masih punya banyak sekali paket paket besar yang memerlukan BUMN kalau mereka holding mereka tidak punya kesempatan yang lebih besar," jelasnya. Menurut Syarif, jika perusahaan BUMN menjadi satu holding maka hanya satu perseroan saja yang bisa ikut lelang. Padahal sebelumnya, seluruh perusahaan BUMN bisa ikut lelang sehingga lebih kompetitif. "Karena afiliasi kan enggak bisa. Harus satu satu. Kalau empat dijadikan satu berarti cuma satu yang bisa ikut," ucapnya.