Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki ambisi untuk membangun perekonomian Indonesia yang berkelanjutan.https://economy.okezone.com/read/2019/11/26/20/2134693/sri-mulyani-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-tidak-dari-utangidhttps://economy.okezone.com/read/2019/11/26/20/2134693/sri-mulyani-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-tidak-dari-utanghttps://economy.okezone.com/read/2019/11/26/20/2134693/sri-mulyani-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-tidak-dari-utangSelasa 26 November 2019 17:09 WIBYohana Artha UlyMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2019/11/26/20/2134693/sri-mulyani-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-tidak-dari-utang-0u83gNkPqW.jpegJAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki ambisi untuk membangun perekonomian Indonesia yang berkelanjutan. Namun demikian, pemerintah tidak ingin ke depannya selalu mengandalkan utang sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah bakal terus mentransformasi kebijakan pertumbuhan ekonomi menjadi tidak datang dari utang melainkan swasta. Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh 7%, Ini Syaratnya "Jadi nantinya sebagian besar pertumbuhan ekonomi kami tidak datang dari utang, tapi lebih dari privat sektor (swasta), sejalan dengan datangnya modal asing ke Indonesia," ujar Sri Mulyani dalam seminar Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) di Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (26/11/2019). Maka untuk mencapai target tersebut, pemerintah kini memiliki prioritas untuk memperbaiki iklim investasi di Tanah Air. Salah satunya dengan memangkas banyak aturan yang selama ini menghambat proses perizinan dalam berinvestasi. Terlebih saat ini tengah disiapkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law, yang mencakup sektor ketenagakerjaan hingga perpajakan guna mendorong peningkatan investasi.   Menurut Sri Mulyani, dengan strategi tersebut diharapkan Indonesia akan menjadi negara berkembang yang ekonominya tumbuh tinggi dan sehat. Serta juga tetap atraktif atau menarik bagi investor yang akan berinvestasi. "Lewat perbaikan iklim investasi ini kami berharap bisa menyediakan ruang bagi banyak investor untuk datang ke Indonesia, baik domestik maupun asing, untuk membangun ekonomi bersama kami," ungkapnya.Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada kuartal III-2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,02% yoy dengan masih ditopang oleh konsumsi domestik. Porsi konsumsi rumah tangga mencapai 56,52% dengan tumbuh 5,01% yoy, sedangkan porsi investasi baru mencapai 32,32% dengan pertumbuhan 4,21% yoy. Selain itu, pemerintah juga akan fokus untuk memperbaiki neraca pembayaran. Sebab, menurut Sri Mulyani, setiap ekonomi domestik tumbuh maka diiringi peningkatan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD). Hal itu diakibatkan defisit dari impor minyak dan gas (migas). Oleh sebab itu, diharapkan dengan adanya investasi di sektor energi, termasuk migas bisa membantu menekan CAD dan memperbaiki neraca pembayaran untuk tetap tumbuh. Terlebih saat ini Indonesia memiliki banyak jenis investasi di sektor energi yang masih perlu untuk dikembangkan, terutama investasi di sektor energi baru terbarukan (renewable energy). "Kami juga akan terus menjaga kondisi dari sisi ekonomi makro dengan lebih baik, meskipun saat ini kondisi ekonomi global sangat penuh tantangan. Kebijakan ekonomi makro akan terus stabil (stable enough) untuk menyediakan atau menopang fundamental guna kemajuan ekonomi kami yang lebih berkelanjutan," jelas dia.JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki ambisi untuk membangun perekonomian Indonesia yang berkelanjutan. Namun demikian, pemerintah tidak ingin ke depannya selalu mengandalkan utang sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah bakal terus mentransformasi kebijakan pertumbuhan ekonomi menjadi tidak datang dari utang melainkan swasta. Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh 7%, Ini Syaratnya "Jadi nantinya sebagian besar pertumbuhan ekonomi kami tidak datang dari utang, tapi lebih dari privat sektor (swasta), sejalan dengan datangnya modal asing ke Indonesia," ujar Sri Mulyani dalam seminar Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) di Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (26/11/2019). Maka untuk mencapai target tersebut, pemerintah kini memiliki prioritas untuk memperbaiki iklim investasi di Tanah Air. Salah satunya dengan memangkas banyak aturan yang selama ini menghambat proses perizinan dalam berinvestasi. Terlebih saat ini tengah disiapkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law, yang mencakup sektor ketenagakerjaan hingga perpajakan guna mendorong peningkatan investasi.   Menurut Sri Mulyani, dengan strategi tersebut diharapkan Indonesia akan menjadi negara berkembang yang ekonominya tumbuh tinggi dan sehat. Serta juga tetap atraktif atau menarik bagi investor yang akan berinvestasi. "Lewat perbaikan iklim investasi ini kami berharap bisa menyediakan ruang bagi banyak investor untuk datang ke Indonesia, baik domestik maupun asing, untuk membangun ekonomi bersama kami," ungkapnya.Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada kuartal III-2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,02% yoy dengan masih ditopang oleh konsumsi domestik. Porsi konsumsi rumah tangga mencapai 56,52% dengan tumbuh 5,01% yoy, sedangkan porsi investasi baru mencapai 32,32% dengan pertumbuhan 4,21% yoy. Selain itu, pemerintah juga akan fokus untuk memperbaiki neraca pembayaran. Sebab, menurut Sri Mulyani, setiap ekonomi domestik tumbuh maka diiringi peningkatan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD). Hal itu diakibatkan defisit dari impor minyak dan gas (migas). Oleh sebab itu, diharapkan dengan adanya investasi di sektor energi, termasuk migas bisa membantu menekan CAD dan memperbaiki neraca pembayaran untuk tetap tumbuh. Terlebih saat ini Indonesia memiliki banyak jenis investasi di sektor energi yang masih perlu untuk dikembangkan, terutama investasi di sektor energi baru terbarukan (renewable energy). "Kami juga akan terus menjaga kondisi dari sisi ekonomi makro dengan lebih baik, meskipun saat ini kondisi ekonomi global sangat penuh tantangan. Kebijakan ekonomi makro akan terus stabil (stable enough) untuk menyediakan atau menopang fundamental guna kemajuan ekonomi kami yang lebih berkelanjutan," jelas dia.