Pemerintah mengalokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp17,73 triliun untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di tahun 2020.https://economy.okezone.com/read/2019/12/02/320/2136890/pemerintah-suntik-bumn-rp17-73-triliun-di-2020-pln-terima-paling-banyakidhttps://economy.okezone.com/read/2019/12/02/320/2136890/pemerintah-suntik-bumn-rp17-73-triliun-di-2020-pln-terima-paling-banyakhttps://economy.okezone.com/read/2019/12/02/320/2136890/pemerintah-suntik-bumn-rp17-73-triliun-di-2020-pln-terima-paling-banyakSenin 02 Desember 2019 13:04 WIBYohana Artha UlyMenteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Okezone.com/Yohana)https://img.okezone.com/content/2019/12/02/320/2136890/pemerintah-suntik-bumn-rp17-73-triliun-di-2020-pln-terima-paling-banyak-RzG6YoBpoL.jpegJAKARTA - Pemerintah mengalokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp17,73 triliun untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di tahun 2020. Terdapat 7 BUMN yang bakal menerima alokasi anggaran PMN tersebut. Ketujuh BUMN itu yakni PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, PT Hutama Karya (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI, PT Geo Dipa Energi (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PANN. Baca Juga: Erick Sebut Total PMN BUMN Rp105,5 Triliun, Terbanyak PLN dan Hutama Karya "Alokasi PMN dalam APBN 2020 dimaksudkan untuk mendorong peran BUMN untuk akselerasi pembangunan," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta Senin (2/12/2019). Dia menjelaskan, PLN menerima alokasi anggaran PMN tertinggi yakni sebesar Rp5 triliun di tahun depan. Suntikan dana dari negara itu, bakal digunakan untuk penyelesaian pembangunan beberapa proyek ketenagalistrikan. Antara lain pengembangan pembangkit tenaga listrik termasuk yang berasal dari energi baru dan terbarukan (renewable energy/EBT), transmisi, gardu induk, distribusi dan listrik pedesaan. "Serta untuk mempercepat penyediaan listrik di seluruh wilayah Indonesia terutama desa 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal)," kata dia. Sedangkan alokasi anggaran PNM yang terendah diterima oleh BPUI sebesar Rp270 miliar, yakni berasal dari konversi utang pokok dari subsidiary loan agreement (SLA) menjadi PMN. Suntikan dana itu untuk mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui akses pembiayaan. Adapun selain 7 BUMN, pemerintah juga mengalokasikan PMN sebesar Rp1 triliun untuk penguatan neraca transaksi berjalan. Meski demikian, alokasi ini belum ditentukan akan diberikan kepada BUMN mana saja. "Arah kebijakan pembiayaan non utang di 2020 dimaksudkan untuk mendorong pembiayaan yang inovatif untuk pembangunan infrastruktur, kewajiban penjaminan dan peningkatan akses pembiayaan UMKM, pengembangan EBT, serta penguatan neraca transaksi berjalan," kata Sri Mulyani. Berikut rincian alokasi PNM sebesar Rp17,73 triliun di tahun 2020 untuk BUMN: Baca Juga: Diterima DPR, Ini Gaya Erick Thohir Rapat Perdana Bersama Komisi VI 1. PT PLN (Persero) Rp5 Triliun Untuk menyelesaikan pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan antara lain untuk program pengembangan pembangkit tenaga listrik termasuk yang berasal dari energi baru dan terbarukan transmisi, gardu induk, distribusi dan listrik pedesaan serta mempercepat penyediaan listrik di seluruh wilayah Indonesia terutama desa 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal). 2. PT PANN (Persero) Rp3,76 Triliun Alokasi itu berasal dari konversi utang pokok dari subsidiary loan agreement (SLA) menjadi PMN. Di mana untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder, sehingga dapat lebih berperan dalam pengembangan armada maritim nasional. Serta mendukung nawacita pemerintah dalam mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia. 3. PT Hutama Karya (Persero) Rp3,5 Triliun. Alokasi ini merupakan kesinambungan dari PMN yang telah diberikan pada tahun 2015, 2016, dan 2019. Di mana dana tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung penyelesaian ruas-ruas prioritas dari Jalan Tol Trans Sumatera, yaitu Pekanbaru-Dumai dan Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung. 4. PT SMF (Persero) Rp2,5 Triliun Untuk kebutuhan menjaga sustainability dukungan SMF dalam menurunkan porsi/beban pemerintah untukprogram pembiayaan perumahan, khususnya Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). 5. PT PNM (Persero) Rp1 Triliun Suntikan dana itu untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perseroan dalam rangka mendukung pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Saat ini rasio DER sebesar 8,6 kali menyebabkan perseroan mengalami keterbatasan dalam mencari sumber dana komersial dengan tingkat cost of fund yang kompetitif. 6. PT Geo Dipa Energi (Persero) Rp700 miliar Alokasi dana untuk pengembangan PLTP Dieng Unit 2 dan PLTP Patuha Unit 2 dalam rangka meningkatkan kapasitas terpasang dari 120 MW menjadi 270 MW. 7. PT BPUI (Persero) Rp270 Miliar Alokasi dana itu berasal konversi utang pokok dari subsidiary loan agreement (SLA) menjadi PMN. Dana itu guna meningkatkan pertumbuhan UMKM melalui akses sumber pembiayaan, pengembangan kewirausahan dan peningkatan akses pasar produk UMKM. 8. PMN untuk Penguatan Neraca Transaksi Berjalan Rp1 Triliun Ini untuk mendukung terobosan kebijakan dalam meningkatkan kinerja ekspor nasional dan menekan impor khususnya impor migas melalui investasi kepada BUMN untuk penguatan neraca transaksi berjalan.JAKARTA - Pemerintah mengalokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp17,73 triliun untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di tahun 2020. Terdapat 7 BUMN yang bakal menerima alokasi anggaran PMN tersebut. Ketujuh BUMN itu yakni PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, PT Hutama Karya (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI, PT Geo Dipa Energi (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PANN. Baca Juga: Erick Sebut Total PMN BUMN Rp105,5 Triliun, Terbanyak PLN dan Hutama Karya "Alokasi PMN dalam APBN 2020 dimaksudkan untuk mendorong peran BUMN untuk akselerasi pembangunan," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta Senin (2/12/2019). Dia menjelaskan, PLN menerima alokasi anggaran PMN tertinggi yakni sebesar Rp5 triliun di tahun depan. Suntikan dana dari negara itu, bakal digunakan untuk penyelesaian pembangunan beberapa proyek ketenagalistrikan. Antara lain pengembangan pembangkit tenaga listrik termasuk yang berasal dari energi baru dan terbarukan (renewable energy/EBT), transmisi, gardu induk, distribusi dan listrik pedesaan. "Serta untuk mempercepat penyediaan listrik di seluruh wilayah Indonesia terutama desa 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal)," kata dia. Sedangkan alokasi anggaran PNM yang terendah diterima oleh BPUI sebesar Rp270 miliar, yakni berasal dari konversi utang pokok dari subsidiary loan agreement (SLA) menjadi PMN. Suntikan dana itu untuk mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui akses pembiayaan. Adapun selain 7 BUMN, pemerintah juga mengalokasikan PMN sebesar Rp1 triliun untuk penguatan neraca transaksi berjalan. Meski demikian, alokasi ini belum ditentukan akan diberikan kepada BUMN mana saja. "Arah kebijakan pembiayaan non utang di 2020 dimaksudkan untuk mendorong pembiayaan yang inovatif untuk pembangunan infrastruktur, kewajiban penjaminan dan peningkatan akses pembiayaan UMKM, pengembangan EBT, serta penguatan neraca transaksi berjalan," kata Sri Mulyani. Berikut rincian alokasi PNM sebesar Rp17,73 triliun di tahun 2020 untuk BUMN: Baca Juga: Diterima DPR, Ini Gaya Erick Thohir Rapat Perdana Bersama Komisi VI 1. PT PLN (Persero) Rp5 Triliun Untuk menyelesaikan pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan antara lain untuk program pengembangan pembangkit tenaga listrik termasuk yang berasal dari energi baru dan terbarukan transmisi, gardu induk, distribusi dan listrik pedesaan serta mempercepat penyediaan listrik di seluruh wilayah Indonesia terutama desa 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal). 2. PT PANN (Persero) Rp3,76 Triliun Alokasi itu berasal dari konversi utang pokok dari subsidiary loan agreement (SLA) menjadi PMN. Di mana untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder, sehingga dapat lebih berperan dalam pengembangan armada maritim nasional. Serta mendukung nawacita pemerintah dalam mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia. 3. PT Hutama Karya (Persero) Rp3,5 Triliun. Alokasi ini merupakan kesinambungan dari PMN yang telah diberikan pada tahun 2015, 2016, dan 2019. Di mana dana tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung penyelesaian ruas-ruas prioritas dari Jalan Tol Trans Sumatera, yaitu Pekanbaru-Dumai dan Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung. 4. PT SMF (Persero) Rp2,5 Triliun Untuk kebutuhan menjaga sustainability dukungan SMF dalam menurunkan porsi/beban pemerintah untukprogram pembiayaan perumahan, khususnya Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). 5. PT PNM (Persero) Rp1 Triliun Suntikan dana itu untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perseroan dalam rangka mendukung pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Saat ini rasio DER sebesar 8,6 kali menyebabkan perseroan mengalami keterbatasan dalam mencari sumber dana komersial dengan tingkat cost of fund yang kompetitif. 6. PT Geo Dipa Energi (Persero) Rp700 miliar Alokasi dana untuk pengembangan PLTP Dieng Unit 2 dan PLTP Patuha Unit 2 dalam rangka meningkatkan kapasitas terpasang dari 120 MW menjadi 270 MW. 7. PT BPUI (Persero) Rp270 Miliar Alokasi dana itu berasal konversi utang pokok dari subsidiary loan agreement (SLA) menjadi PMN. Dana itu guna meningkatkan pertumbuhan UMKM melalui akses sumber pembiayaan, pengembangan kewirausahan dan peningkatan akses pasar produk UMKM. 8. PMN untuk Penguatan Neraca Transaksi Berjalan Rp1 Triliun Ini untuk mendukung terobosan kebijakan dalam meningkatkan kinerja ekspor nasional dan menekan impor khususnya impor migas melalui investasi kepada BUMN untuk penguatan neraca transaksi berjalan.