Indonesia masih memiliki banyak profesi makelar yang membuat tindakan koruptif sulit untuk diberantas.https://economy.okezone.com/read/2019/12/03/20/2137354/sri-mulyani-masih-banyak-profesi-makelar-di-indonesiaidhttps://economy.okezone.com/read/2019/12/03/20/2137354/sri-mulyani-masih-banyak-profesi-makelar-di-indonesiahttps://economy.okezone.com/read/2019/12/03/20/2137354/sri-mulyani-masih-banyak-profesi-makelar-di-indonesiaSelasa 03 Desember 2019 13:23 WIBYohana Artha UlyMenteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Okezone.com/Yohana)https://img.okezone.com/content/2019/12/03/20/2137354/sri-mulyani-masih-banyak-profesi-makelar-di-indonesia-Wi2OsefTPd.jpegJAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Indonesia masih memiliki banyak profesi makelar yang membuat tindakan koruptif sulit untuk diberantas. Menurutnya, di era perkembangan teknologi saat ini selalu ada oknum yang mencari cara untuk tetap bisa menjadi makelar. Hal itu diungkapkan Sri Mulyani berdasarkan keluhan langsung dari beberapa kepala daerah mengenai sulitnya pencairan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut informasi, pemerintah daerah harus melakukan lobi bahkan datang langsung untuk bisa melakukan pencairan. Baca Juga: Sri Mulyani Berhadapan dengan Nadiem dan Dian Satro, Ada Apa? Padahal kata Sri Mulyani, tak ada sistem seperti itu dalam pencairan DAK, dana tersebut akan langsung disalurkan ke rekening daerah jika dokumen persyaratan pencairan telah lengkap. Kini pengajuan dokumen DAK juga sudah dilakukan melalui website. "Jadi meskipun kita sudah membuat suatu sistem (digitalisasi dalam penyaluran dana ke pemda), masih ada orang yang mencoba menjadi perantara. Semuanya seharusnya tidak perlu lagi datang untuk pencairan. Tapi, di Indonesia itu banyak orang yang profesinya memang makelar. Jadi sistem pun di makelarin," ujarnya dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Kantor Pusat Pajak, Jakarta, Selasa (3/12/2019). Oleh sebab itu, Bendahara Umum Negara tersebut, meminta seluruh pegawai di Kementerian Keuangan bisa bahu-membahu dalam mengevaluasi dan memperbaiki sistem yang berlaku secara rutin. Sehingga dapat menghalau terjadinya perilaku koruptif."Jadi saya minta teman-teman Kemenkeu jangan mudah puas. 'Oh, kalau sudah ada sistem ini, berarti tugas saya untuk menghalangi korupsi sudah tidak ada.' Itu tidak boleh, kita harus terus menerus memperbaiki sistem di luar our self," kata dia. Selain pencurian anggaran melalui makelar, menurut Sri Mulyani tindakan koruptif juga bisa dilakukan dengan cara lain, seperti inefisiensi anggaran, salah alokasi, dan tidak tepat sasaran. Meski tak memiliki niatan sedari awal untuk korupsi, tetapi alokasi anggaran yang salah pada akhirnya tetap berdampak merugikan bagi negara. "Jadi kita juga harus memperbaiki kualitas belanja. Kalau kita ingin maju, ya belanja kita harus tepat sasaran, efisien dan tidak dikorupsi. Jangan cuma tidak korupsi, tapi kemudian salah desainnya. Jadi ini adalah tantangan, reformasi belanja negara harus kita lakukan," kata dia.JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Indonesia masih memiliki banyak profesi makelar yang membuat tindakan koruptif sulit untuk diberantas. Menurutnya, di era perkembangan teknologi saat ini selalu ada oknum yang mencari cara untuk tetap bisa menjadi makelar. Hal itu diungkapkan Sri Mulyani berdasarkan keluhan langsung dari beberapa kepala daerah mengenai sulitnya pencairan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut informasi, pemerintah daerah harus melakukan lobi bahkan datang langsung untuk bisa melakukan pencairan. Baca Juga: Sri Mulyani Berhadapan dengan Nadiem dan Dian Satro, Ada Apa? Padahal kata Sri Mulyani, tak ada sistem seperti itu dalam pencairan DAK, dana tersebut akan langsung disalurkan ke rekening daerah jika dokumen persyaratan pencairan telah lengkap. Kini pengajuan dokumen DAK juga sudah dilakukan melalui website. "Jadi meskipun kita sudah membuat suatu sistem (digitalisasi dalam penyaluran dana ke pemda), masih ada orang yang mencoba menjadi perantara. Semuanya seharusnya tidak perlu lagi datang untuk pencairan. Tapi, di Indonesia itu banyak orang yang profesinya memang makelar. Jadi sistem pun di makelarin," ujarnya dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Kantor Pusat Pajak, Jakarta, Selasa (3/12/2019). Oleh sebab itu, Bendahara Umum Negara tersebut, meminta seluruh pegawai di Kementerian Keuangan bisa bahu-membahu dalam mengevaluasi dan memperbaiki sistem yang berlaku secara rutin. Sehingga dapat menghalau terjadinya perilaku koruptif."Jadi saya minta teman-teman Kemenkeu jangan mudah puas. 'Oh, kalau sudah ada sistem ini, berarti tugas saya untuk menghalangi korupsi sudah tidak ada.' Itu tidak boleh, kita harus terus menerus memperbaiki sistem di luar our self," kata dia. Selain pencurian anggaran melalui makelar, menurut Sri Mulyani tindakan koruptif juga bisa dilakukan dengan cara lain, seperti inefisiensi anggaran, salah alokasi, dan tidak tepat sasaran. Meski tak memiliki niatan sedari awal untuk korupsi, tetapi alokasi anggaran yang salah pada akhirnya tetap berdampak merugikan bagi negara. "Jadi kita juga harus memperbaiki kualitas belanja. Kalau kita ingin maju, ya belanja kita harus tepat sasaran, efisien dan tidak dikorupsi. Jangan cuma tidak korupsi, tapi kemudian salah desainnya. Jadi ini adalah tantangan, reformasi belanja negara harus kita lakukan," kata dia.