Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebut pemerintah masih memiliki tantangan dalam hal penilaian kinerja dari Aparatur Sipil Negara (ASN).https://economy.okezone.com/read/2019/12/03/320/2137298/banyak-pns-punya-nilai-bagus-tapi-hasil-kerja-jeblokidhttps://economy.okezone.com/read/2019/12/03/320/2137298/banyak-pns-punya-nilai-bagus-tapi-hasil-kerja-jeblokhttps://economy.okezone.com/read/2019/12/03/320/2137298/banyak-pns-punya-nilai-bagus-tapi-hasil-kerja-jeblokSelasa 03 Desember 2019 11:44 WIBGiri HartomoPNS (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2019/12/03/320/2137298/banyak-pns-punya-nilai-bagus-tapi-hasil-kerja-jeblok-WS6tijDYWg.jpg JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebut pemerintah masih memiliki tantangan dalam hal penilaian kinerja dari Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasalnya, saat ini sistem penilaian para PNS belum match antara yang ada di atas kertas dengan realita di lapangan. Baca Juga: Seleksi CPNS, Dukun Saja Belum Tentu Lulus Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf mengatakan, saat ini kinerja PNS hampir semuanya masuk kategori baik. Bahkan tidak sedikit juga pegawai yang mendapatkan nilai sangat baik. Akan tetapi lanjut Supranawa, jika melihat kinerja di lapangan tidak sesuai dengan nilai yang ada di atas kertas. Bahkan pihaknya seringkali mendapatkan komplain dari masyarakat mengenai kinerja yang kurang baik. Baca Juga: 5 Juta Pelamar, Ini Daftar Instansi dengan Pendaftar CPNS 2019 Paling Sedikit "Kalau kita lihat data yang kita punya di BKN, nilai prestasi kinerja PNS hampir semuaya masuk kategori baik. Sekian persen mungkin 10-20% memasuki kategori sangat baik. Kalau lihat di lapangan masih banyak komplain dari masyarakat maupun pimpinan instansi," ujarnya di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Jakarta, Selasa (3/12/2019).  <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/06/17/57698/294101_medium.jpg" alt="Melihat Lebih Dekat Aktivitas PNS Pemprov DKI Jakarta" width="100%" />Selain itu lanjut Supranawa, para atasan pun sering kali mengeluhkan hal tersebut. Padahal nilai yang didapatkan oleh pegawainya sudah sangat baik namun mengapa realisasi kinerjanya justru jauh dari target yang ditetapkan. "Belum match antara nilai di atas kertas dengan di lapangan. Beberapa mengeluhkan saya ke staf saya sampai sebulan enggak ada realisasi, something wrong ini kita belum memiliki manajemen kinerja yang bagus. Walaupun dari pemerintah mencoba melakukan perbaikan," katanya. Supranawa juga kerap mendengarkan keluhan sejumlah kepala daerah yang berasal dari luar birokrasi‎. Keluhan tersebut kebanyakan mengenai kinerja PNS instansi kepala daerah tersebut yang tidak bisa mengikuti ritme bekerja dengan cepat. "Apalagi kalau pimpinan daerah tidak punya latar belakangan birokrasi ingin cepat dan tuntas. Beberapa daerah mengeluhkan kasih instruksi sebulan enggak ada realisasi, ada suatu masalah karena belum memiliki kinerja yang bagus‎," kata Supranawa .  <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2019/06/17/57698/294106_medium.jpg" alt="Melihat Lebih Dekat Aktivitas PNS Pemprov DKI Jakarta"  width="100%" />Oleh karena itu lanjut Supranawa, perlu adanya suatu sistem penilaian kinerja ASN yang baru. Oleh karena itu, sistem penilaian baru yang dikelurkan oleh KemenpanRB melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS sangat baik. Dengan sistem kinerja ASN terbaru ini nantinya memungkinkan jika bawahan bisa menilai kinerja perilaku atasannya. Karena bobot penilaian dari aturan baru ini adalah penilaian 360 derajat. Sistem penilaian kinerja baru ini bisa lebih objektif. Karena semua pegawai dalam tim bisa ikut menilai kinerja perilakunya masing-masing. Hal ini berbeda dengan jaman dahulu, dimana hanya atasan saja yang bisa menilai kinerja dan perilaku bawahannya. Artinya, bawahan hanya bersifat baik kepada atasannya saja. Namun perilaku kepada sesama pegawai yang memiliki strata yang sama seringkali diabaikan. Selain itu, nantinya sistem penilaian ini juga akan dibagi ked alam beberapa kelompok. Maksudnya, setiap tim nantinya harus memiliki satu pegawai yang memiliki kinerja sangat baik dan juga beberapa pegawai yang memiliki kinerja yang sangat buruk. "Kita perbaiki lagi dengan PP 30 tahun 2019 niatnya sudah besar. Tapi kalau enggak dikawal tidak akan tercapai lagi, sehingga kita perlu untuk memperbaiki manajemen kinerja bagi PNS. Baik dari blueprintnya hingga prosesnya," katanya. JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebut pemerintah masih memiliki tantangan dalam hal penilaian kinerja dari Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasalnya, saat ini sistem penilaian para PNS belum match antara yang ada di atas kertas dengan realita di lapangan. Baca Juga: Seleksi CPNS, Dukun Saja Belum Tentu Lulus Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf mengatakan, saat ini kinerja PNS hampir semuanya masuk kategori baik. Bahkan tidak sedikit juga pegawai yang mendapatkan nilai sangat baik. Akan tetapi lanjut Supranawa, jika melihat kinerja di lapangan tidak sesuai dengan nilai yang ada di atas kertas. Bahkan pihaknya seringkali mendapatkan komplain dari masyarakat mengenai kinerja yang kurang baik. Baca Juga: 5 Juta Pelamar, Ini Daftar Instansi dengan Pendaftar CPNS 2019 Paling Sedikit "Kalau kita lihat data yang kita punya di BKN, nilai prestasi kinerja PNS hampir semuaya masuk kategori baik. Sekian persen mungkin 10-20% memasuki kategori sangat baik. Kalau lihat di lapangan masih banyak komplain dari masyarakat maupun pimpinan instansi," ujarnya di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Jakarta, Selasa (3/12/2019).  <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/06/17/57698/294101_medium.jpg" alt="Melihat Lebih Dekat Aktivitas PNS Pemprov DKI Jakarta" width="100%" />Selain itu lanjut Supranawa, para atasan pun sering kali mengeluhkan hal tersebut. Padahal nilai yang didapatkan oleh pegawainya sudah sangat baik namun mengapa realisasi kinerjanya justru jauh dari target yang ditetapkan. "Belum match antara nilai di atas kertas dengan di lapangan. Beberapa mengeluhkan saya ke staf saya sampai sebulan enggak ada realisasi, something wrong ini kita belum memiliki manajemen kinerja yang bagus. Walaupun dari pemerintah mencoba melakukan perbaikan," katanya. Supranawa juga kerap mendengarkan keluhan sejumlah kepala daerah yang berasal dari luar birokrasi‎. Keluhan tersebut kebanyakan mengenai kinerja PNS instansi kepala daerah tersebut yang tidak bisa mengikuti ritme bekerja dengan cepat. "Apalagi kalau pimpinan daerah tidak punya latar belakangan birokrasi ingin cepat dan tuntas. Beberapa daerah mengeluhkan kasih instruksi sebulan enggak ada realisasi, ada suatu masalah karena belum memiliki kinerja yang bagus‎," kata Supranawa .  <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2019/06/17/57698/294106_medium.jpg" alt="Melihat Lebih Dekat Aktivitas PNS Pemprov DKI Jakarta"  width="100%" />Oleh karena itu lanjut Supranawa, perlu adanya suatu sistem penilaian kinerja ASN yang baru. Oleh karena itu, sistem penilaian baru yang dikelurkan oleh KemenpanRB melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS sangat baik. Dengan sistem kinerja ASN terbaru ini nantinya memungkinkan jika bawahan bisa menilai kinerja perilaku atasannya. Karena bobot penilaian dari aturan baru ini adalah penilaian 360 derajat. Sistem penilaian kinerja baru ini bisa lebih objektif. Karena semua pegawai dalam tim bisa ikut menilai kinerja perilakunya masing-masing. Hal ini berbeda dengan jaman dahulu, dimana hanya atasan saja yang bisa menilai kinerja dan perilaku bawahannya. Artinya, bawahan hanya bersifat baik kepada atasannya saja. Namun perilaku kepada sesama pegawai yang memiliki strata yang sama seringkali diabaikan. Selain itu, nantinya sistem penilaian ini juga akan dibagi ked alam beberapa kelompok. Maksudnya, setiap tim nantinya harus memiliki satu pegawai yang memiliki kinerja sangat baik dan juga beberapa pegawai yang memiliki kinerja yang sangat buruk. "Kita perbaiki lagi dengan PP 30 tahun 2019 niatnya sudah besar. Tapi kalau enggak dikawal tidak akan tercapai lagi, sehingga kita perlu untuk memperbaiki manajemen kinerja bagi PNS. Baik dari blueprintnya hingga prosesnya," katanya.