Menteri Kesehatan sudah menyampaikan tahun depan sudah ada ketemu jurusnya atasi defisit BPJS Kesehatan.https://economy.okezone.com/read/2019/12/06/320/2138716/jokowi-sudah-temukan-jurus-atasi-defisit-bpjs-kesehatanidhttps://economy.okezone.com/read/2019/12/06/320/2138716/jokowi-sudah-temukan-jurus-atasi-defisit-bpjs-kesehatanhttps://economy.okezone.com/read/2019/12/06/320/2138716/jokowi-sudah-temukan-jurus-atasi-defisit-bpjs-kesehatanJum'at 06 Desember 2019 13:52 WIBDani Jumadil AkhirJokowi Sudah Temukan Jurus Atasi Defisit BPJS Kesehatan (Foto: Setkab)https://img.okezone.com/content/2019/12/06/320/2138716/jokowi-sudah-temukan-jurus-atasi-defisit-bpjs-kesehatan-cE8eA9Qk21.jpg JAKARTA - Terkait dengan keluhan sejumlah rumah sakit mengenai keterlambatan pembayaran yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui hal itu karena BPJS masih defisit. “Itu yang mau kita atasi sudah empat tahun ini tapi belum ketemu jawabannya,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai meninjau ruang perawatan di RSUD Cilegon, Banten seperti dilansir setkab, Jakarta, Jumat (6/12/2019). Baca Juga: Tagihan Operasi Jantung Rp10,5 Triliun, BPJS Kesehatan Akan Dievaluasi Tapi sekarang, lanjut Presiden, Menteri Kesehatan sudah menyampaikan di Rapat Terbatas kemarin, tahun depan sudah ada ketemu jurusnya, sudah ketemu. “Ya, nanti tanyakan ke Menkes, sudah,” ujarnya. Dari kunjungannya ke RSUD Cilegon itu, menurut Presiden, 70%-80% itu pasien PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang gratis. Sisanya 20% itu memakai yang mandiri, bayar sendiri. “Saya kira kita kemarin di Lampung, di Subang, di sini angka-angkanya hampir sama,” ujarnya. Baca Juga: 150 Juta Penduduk RI Disubsidi, Jokowi Warning BPJS Kesehatan Soal pelayanan diakui Presiden kalau pelayanan setiap rumah sakit berbeda-beda. Ada yang rumah sakitnya sudah bagus, ada yang masih dalam proses pembenahan. Presiden Jokowi meminta agar rumah sakit-sakit yang menerima pasien peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk memperbaiki pelayanannya, khususnya untuk perawatan di Kelas III. “Meskipun di kelas tiga tetapi pembatas mesti ada, pembatas antarpasien, entah gorden, entah pakai sliding, sekat, mestinya ada,” tutur Presiden. Mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan ke RSUD Cilegon itu Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Gubernur Banten Wahidin Halim.   JAKARTA - Terkait dengan keluhan sejumlah rumah sakit mengenai keterlambatan pembayaran yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui hal itu karena BPJS masih defisit. “Itu yang mau kita atasi sudah empat tahun ini tapi belum ketemu jawabannya,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai meninjau ruang perawatan di RSUD Cilegon, Banten seperti dilansir setkab, Jakarta, Jumat (6/12/2019). Baca Juga: Tagihan Operasi Jantung Rp10,5 Triliun, BPJS Kesehatan Akan Dievaluasi Tapi sekarang, lanjut Presiden, Menteri Kesehatan sudah menyampaikan di Rapat Terbatas kemarin, tahun depan sudah ada ketemu jurusnya, sudah ketemu. “Ya, nanti tanyakan ke Menkes, sudah,” ujarnya. Dari kunjungannya ke RSUD Cilegon itu, menurut Presiden, 70%-80% itu pasien PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang gratis. Sisanya 20% itu memakai yang mandiri, bayar sendiri. “Saya kira kita kemarin di Lampung, di Subang, di sini angka-angkanya hampir sama,” ujarnya. Baca Juga: 150 Juta Penduduk RI Disubsidi, Jokowi Warning BPJS Kesehatan Soal pelayanan diakui Presiden kalau pelayanan setiap rumah sakit berbeda-beda. Ada yang rumah sakitnya sudah bagus, ada yang masih dalam proses pembenahan. Presiden Jokowi meminta agar rumah sakit-sakit yang menerima pasien peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk memperbaiki pelayanannya, khususnya untuk perawatan di Kelas III. “Meskipun di kelas tiga tetapi pembatas mesti ada, pembatas antarpasien, entah gorden, entah pakai sliding, sekat, mestinya ada,” tutur Presiden. Mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan ke RSUD Cilegon itu Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Gubernur Banten Wahidin Halim.