Airlangga Hartarto baru saja memanggil beberapa pengusaha untuk membahas dan sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law.https://economy.okezone.com/read/2019/12/06/320/2138743/menko-airlangga-kumpulkan-pengusaha-bahas-omnibus-law-apa-hasilnyaidhttps://economy.okezone.com/read/2019/12/06/320/2138743/menko-airlangga-kumpulkan-pengusaha-bahas-omnibus-law-apa-hasilnyahttps://economy.okezone.com/read/2019/12/06/320/2138743/menko-airlangga-kumpulkan-pengusaha-bahas-omnibus-law-apa-hasilnyaJum'at 06 Desember 2019 14:31 WIBYohana Artha UlyRapat soal Omnibus Law (Foto: Okezone.com/Yohana)https://img.okezone.com/content/2019/12/06/320/2138743/menko-airlangga-kumpulkan-pengusaha-bahas-omnibus-law-apa-hasilnya-zA983ePABG.jpgJAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto baru saja memanggil beberapa pengusaha untuk membahas dan sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law. Saat ini ada dua RUU Omnibus Law yang tengah dibahas yakni perpajakan dan cipta lapangan kerja. Rapat ini digelar sejak pertama kali task force dibentuk yang melibatkan seluruh komponen bidang usaha hingga asosiasi "Ini lebih bicara mekanisme namun secara garis besarnya subtansinya 11 klaster di bidang lapangan kerja dan 6 klaster di bidang perpajakan," kata Ketua Umum Kadin yang sekaligus Ketua Task Force Omnibus Law Rosan Roeslani di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/12/2019). Baca Juga: Ajukan Omnibus Law ke DPR, Jokowi: Jangan Disulit-sulitin Nantinya hasil rapat membahas omnibus law akan diserahkan ke pengusaha sesuai bidangnya. Setelah itu, dalam waktu satu minggu ke depan akan diberikan kerangka yang matang sudah sudah diberikan oleh pemerintah. "Dan tentunya Kadin akan memfasilitasi apabila diperlukan pertemuan dengan kementrian yang terkait, sehingga pembahasannya akan lebih baik dan pada saat implementasinya, hal ini benar-benar bisa berjalan, sehingga omnibus low ini bisa lebih optimal," katanya. Baca Juga: 18 Desember, Sri Mulyani Serahkan Omnibus Law Perpajakan ke DPR Rosan menambahkan, aturan-aturan dalam omnibus law akan terus disempurnakan hingga pertengahan Januari 2020. Tentunya dari para industri, asosiasi sangat besar kepentingannya dan akan mencari keseimbangannya dan keselarasannya untuk implementasi undang-undang tersebut agar bisa dijalankan dengan optimal. "Satgas ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong kecepatan penyelesaian omnibus low," katanya. Sementara itu, Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah akan menyerahkan draf Omnibus Law perpajakan dan lapangan kerja ke DPR sebelum 12 Desember 2019. "Sebelum tanggal 12 Desember sudah harus memberikan ke parlemen baleg di DPR. Kemudian menunggu pembahasan di masa sidang berikutnya pertengahan Januari," katanya. JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto baru saja memanggil beberapa pengusaha untuk membahas dan sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law. Saat ini ada dua RUU Omnibus Law yang tengah dibahas yakni perpajakan dan cipta lapangan kerja. Rapat ini digelar sejak pertama kali task force dibentuk yang melibatkan seluruh komponen bidang usaha hingga asosiasi "Ini lebih bicara mekanisme namun secara garis besarnya subtansinya 11 klaster di bidang lapangan kerja dan 6 klaster di bidang perpajakan," kata Ketua Umum Kadin yang sekaligus Ketua Task Force Omnibus Law Rosan Roeslani di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/12/2019). Baca Juga: Ajukan Omnibus Law ke DPR, Jokowi: Jangan Disulit-sulitin Nantinya hasil rapat membahas omnibus law akan diserahkan ke pengusaha sesuai bidangnya. Setelah itu, dalam waktu satu minggu ke depan akan diberikan kerangka yang matang sudah sudah diberikan oleh pemerintah. "Dan tentunya Kadin akan memfasilitasi apabila diperlukan pertemuan dengan kementrian yang terkait, sehingga pembahasannya akan lebih baik dan pada saat implementasinya, hal ini benar-benar bisa berjalan, sehingga omnibus low ini bisa lebih optimal," katanya. Baca Juga: 18 Desember, Sri Mulyani Serahkan Omnibus Law Perpajakan ke DPR Rosan menambahkan, aturan-aturan dalam omnibus law akan terus disempurnakan hingga pertengahan Januari 2020. Tentunya dari para industri, asosiasi sangat besar kepentingannya dan akan mencari keseimbangannya dan keselarasannya untuk implementasi undang-undang tersebut agar bisa dijalankan dengan optimal. "Satgas ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong kecepatan penyelesaian omnibus low," katanya. Sementara itu, Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah akan menyerahkan draf Omnibus Law perpajakan dan lapangan kerja ke DPR sebelum 12 Desember 2019. "Sebelum tanggal 12 Desember sudah harus memberikan ke parlemen baleg di DPR. Kemudian menunggu pembahasan di masa sidang berikutnya pertengahan Januari," katanya.