Gaji selalu menjadi alasan dari para Pegawai Negara Sipil (PNS) untuk melakukan tindak korupsi.https://economy.okezone.com/read/2019/12/09/320/2139736/sri-mulyani-gaji-jadi-alasan-pns-lakukan-korupsiidhttps://economy.okezone.com/read/2019/12/09/320/2139736/sri-mulyani-gaji-jadi-alasan-pns-lakukan-korupsihttps://economy.okezone.com/read/2019/12/09/320/2139736/sri-mulyani-gaji-jadi-alasan-pns-lakukan-korupsiSenin 09 Desember 2019 14:57 WIBYohana Artha UlyMenteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Facebook)https://img.okezone.com/content/2019/12/09/320/2139736/sri-mulyani-gaji-jadi-alasan-pns-lakukan-korupsi-bxRheIMmc9.pngJAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, gaji selalu menjadi alasan dari para Pegawai Negara Sipil (PNS) untuk melakukan tindak korupsi. Lantaran, gaji yang selama ini diterima terasa kecil sehingga belum mencukupi kebutuhan PNS. "Jadi satu alasan untuk korupsi atau enggak bisa hidup jujur karena setengah gajinya saja sudah habis dalam 10 hari," ungkap dia dalam acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/12/2019). Baca Juga: Ahok: Akar Masalah di Republik Ini Adalah Korupsi Oleh sebab itu sebagai langkah awal di tahun 2005-2006, gerakan antikorupsi pun mulai dibangun mencukupi pendapatan PNS melalui sistem tunjangan kinerja, sehingga diharapkan PNS tidak mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Hal ini juga yang masih menjadi perhatian Sri Mulyani ketika kembali menjadi sebagai Menkeu. Menurutnya, pegawai selalu memperhatikan pendapatan yang diterima dengan kapasitas kerjanya. Baca Juga: Hari Antikorupsi, Sri Mulyani Akui Selalu Saja Ada Godaan <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/10/22/59228/304256_medium.jpg" alt="Lambaikan Tangan Kiri, Sri Mulyani Tiba di Istana Negara" width="100%" />Maka skema pemberian gaji PNS juga disesuaikan dnegan kapasitasnya. Sri Mulyani tak ingin ada ketidakseimbangan yang muncul sehingga PNSmerasa gaji yang diterimanya lebih kecil dibandingkan kompetensi yang dimiliki. "Kalau kita menganggap ada ketidakseimbangan orang yang tidak menempati jabatan strategis dan di luar ditawari gaji sangat besar, namun di dalam PNS dapat gaji sangat rendah, maka itu kita mendzolimi. Karena dianggap memberikan godaan terus-menerus," katanya. Meski demikian, Sri Mulyani juga menekankan, bukan berarti gaji yang harus didapatkan para pegawai harus setara dengan yang ditawarkan pihak swasta. Setidaknya, tingkat kesejahteraan PNS harus lebih baik dari sebelumnya sehingga mengurangi potensi tindakan korupsi. "Paling tidak kita harus mengurangi gap, sehingga tidak lagi sumber daya manusia yang beralasan melakukan korupsi karena pendapatan kecil. Tapi di sisi lain, integritas PNS juga harus dibangun, terlebih di Kemenkeu yang kerjaannya adalah ngurus uang negara, godaannya setiap hari ada," kata dia.  <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2019/10/04/58998/302742_medium.jpg" alt="Dapat Keluhan dari Jokowi Soal Impor, Sri Mulyani Datangi Pusat Logistik Berikat "  width="100%" />JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, gaji selalu menjadi alasan dari para Pegawai Negara Sipil (PNS) untuk melakukan tindak korupsi. Lantaran, gaji yang selama ini diterima terasa kecil sehingga belum mencukupi kebutuhan PNS. "Jadi satu alasan untuk korupsi atau enggak bisa hidup jujur karena setengah gajinya saja sudah habis dalam 10 hari," ungkap dia dalam acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/12/2019). Baca Juga: Ahok: Akar Masalah di Republik Ini Adalah Korupsi Oleh sebab itu sebagai langkah awal di tahun 2005-2006, gerakan antikorupsi pun mulai dibangun mencukupi pendapatan PNS melalui sistem tunjangan kinerja, sehingga diharapkan PNS tidak mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Hal ini juga yang masih menjadi perhatian Sri Mulyani ketika kembali menjadi sebagai Menkeu. Menurutnya, pegawai selalu memperhatikan pendapatan yang diterima dengan kapasitas kerjanya. Baca Juga: Hari Antikorupsi, Sri Mulyani Akui Selalu Saja Ada Godaan <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/10/22/59228/304256_medium.jpg" alt="Lambaikan Tangan Kiri, Sri Mulyani Tiba di Istana Negara" width="100%" />Maka skema pemberian gaji PNS juga disesuaikan dnegan kapasitasnya. Sri Mulyani tak ingin ada ketidakseimbangan yang muncul sehingga PNSmerasa gaji yang diterimanya lebih kecil dibandingkan kompetensi yang dimiliki. "Kalau kita menganggap ada ketidakseimbangan orang yang tidak menempati jabatan strategis dan di luar ditawari gaji sangat besar, namun di dalam PNS dapat gaji sangat rendah, maka itu kita mendzolimi. Karena dianggap memberikan godaan terus-menerus," katanya. Meski demikian, Sri Mulyani juga menekankan, bukan berarti gaji yang harus didapatkan para pegawai harus setara dengan yang ditawarkan pihak swasta. Setidaknya, tingkat kesejahteraan PNS harus lebih baik dari sebelumnya sehingga mengurangi potensi tindakan korupsi. "Paling tidak kita harus mengurangi gap, sehingga tidak lagi sumber daya manusia yang beralasan melakukan korupsi karena pendapatan kecil. Tapi di sisi lain, integritas PNS juga harus dibangun, terlebih di Kemenkeu yang kerjaannya adalah ngurus uang negara, godaannya setiap hari ada," kata dia.  <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2019/10/04/58998/302742_medium.jpg" alt="Dapat Keluhan dari Jokowi Soal Impor, Sri Mulyani Datangi Pusat Logistik Berikat "  width="100%" />