Luhut Panjaitan mengaku kesal dengan tuduhan beberapa pihak terkait keterlibatannya dalam persoalan di berbagai sektor.https://economy.okezone.com/read/2019/12/10/320/2140256/dituding-menteri-cawe-cawe-segala-urusan-menko-luhut-otaknya-keliruidhttps://economy.okezone.com/read/2019/12/10/320/2140256/dituding-menteri-cawe-cawe-segala-urusan-menko-luhut-otaknya-keliruhttps://economy.okezone.com/read/2019/12/10/320/2140256/dituding-menteri-cawe-cawe-segala-urusan-menko-luhut-otaknya-keliruSelasa 10 Desember 2019 16:13 WIBYohana Artha UlyMenko Luhut (Foto: Setkab)https://img.okezone.com/content/2019/12/10/320/2140256/dituding-menteri-cawe-cawe-segala-urusan-menko-luhut-otaknya-keliru-cEDhD4vR4D.jpgJAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengaku kesal dengan tuduhan beberapa pihak terkait keterlibatannya dalam persoalan di berbagai sektor. Menurutnya, hal yang dikerjakan sudah sesuai dengan kewenangannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Baca Juga: Ahok Jadi Komut, Luhut: Sumber Kekacauan Paling Banyak Ada di Pertamina Luhut menjelaskan, pada dasarnya kementeriannya membawahi 6 kementerian dan lembaga (K/L). Terdiri dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Meski demikian, dalam membuat kebijakan untuk menyelesaikan persoalan atau sejumlah tugas di 6 K/L tersebut tidak akan lepas dari kementerian lainnya. "Jadi kalau dibilang cawe-cawe, memang harus cawe-cawe kalau mau selesai, tapi untuk tugas pokok kami," ungkap Luhut dalam acara diskusi dengan media di kantornya, Jakarta, Selasa (10/12/2019). Baca Juga: Menko Luhut: Jadi Menteri Jangan seperti Raja Menurutnya, seperti proyek kereta ringan (light rail transit/LRT) yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Dalam bagian ini, Luhut memerlukan kordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Keuangan hingga pemerintah daerah (pemda), meskipun ketiganya bukan instansi di bawah kementeriannya. "Kan itu berkaitan dengan persoalan lahan hingga pembiayaan. Jadi kalau orang bilang saya ngurusin semua, ya karena memang otak dia sudah keliru. Karena kalau kamu mau menyelesaikan satu (proyek), kamu harus koordinasi dengan kementerian yang lain," katanya. Oleh sebab itu, Luhut berharap beberapa pihak yang memberikan kritik atas dirinya, bisa langsung melakukan dialog bersama dia. Hal ini untuk menjelaskan secara detail dari fungsinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. "Saya sudah undang yah harusnya datang gitu lho, biar saya jelaskan seperti ini. Nanti dengan dasar ini, silakan berkomentar. Saya juga ingin dikritik tapi memang pada angle-angle yang saya tidak tahu," katanya. JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengaku kesal dengan tuduhan beberapa pihak terkait keterlibatannya dalam persoalan di berbagai sektor. Menurutnya, hal yang dikerjakan sudah sesuai dengan kewenangannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Baca Juga: Ahok Jadi Komut, Luhut: Sumber Kekacauan Paling Banyak Ada di Pertamina Luhut menjelaskan, pada dasarnya kementeriannya membawahi 6 kementerian dan lembaga (K/L). Terdiri dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Meski demikian, dalam membuat kebijakan untuk menyelesaikan persoalan atau sejumlah tugas di 6 K/L tersebut tidak akan lepas dari kementerian lainnya. "Jadi kalau dibilang cawe-cawe, memang harus cawe-cawe kalau mau selesai, tapi untuk tugas pokok kami," ungkap Luhut dalam acara diskusi dengan media di kantornya, Jakarta, Selasa (10/12/2019). Baca Juga: Menko Luhut: Jadi Menteri Jangan seperti Raja Menurutnya, seperti proyek kereta ringan (light rail transit/LRT) yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Dalam bagian ini, Luhut memerlukan kordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Keuangan hingga pemerintah daerah (pemda), meskipun ketiganya bukan instansi di bawah kementeriannya. "Kan itu berkaitan dengan persoalan lahan hingga pembiayaan. Jadi kalau orang bilang saya ngurusin semua, ya karena memang otak dia sudah keliru. Karena kalau kamu mau menyelesaikan satu (proyek), kamu harus koordinasi dengan kementerian yang lain," katanya. Oleh sebab itu, Luhut berharap beberapa pihak yang memberikan kritik atas dirinya, bisa langsung melakukan dialog bersama dia. Hal ini untuk menjelaskan secara detail dari fungsinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. "Saya sudah undang yah harusnya datang gitu lho, biar saya jelaskan seperti ini. Nanti dengan dasar ini, silakan berkomentar. Saya juga ingin dikritik tapi memang pada angle-angle yang saya tidak tahu," katanya.