Sektor perikanan dan pertanian adalah sektor yang sangat penting dan sangat strategis.https://economy.okezone.com/read/2019/12/10/320/2140265/jokowi-ingin-sektor-pertanian-perikanan-jadi-motor-penggerak-ekonomiidhttps://economy.okezone.com/read/2019/12/10/320/2140265/jokowi-ingin-sektor-pertanian-perikanan-jadi-motor-penggerak-ekonomihttps://economy.okezone.com/read/2019/12/10/320/2140265/jokowi-ingin-sektor-pertanian-perikanan-jadi-motor-penggerak-ekonomiSelasa 10 Desember 2019 16:31 WIBDani Jumadil AkhirJokowi soal Sektor Pertanian-Perikanan (Foto: Setkab)https://img.okezone.com/content/2019/12/10/320/2140265/jokowi-ingin-sektor-pertanian-perikanan-jadi-motor-penggerak-ekonomi-wI4TbOKDbj.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, sektor perikanan dan pertanian adalah sektor yang sangat penting dan sangat strategis. Baca Juga: Jokowi: Kartu Pra Kerja Bukan Menggaji Pengangguran Karena sektor ini bukan hanya menjadi penyedia bahan pangan bagi 260 juta lebih penduduk Indonesia, tapi juga karena mampu menampung tenaga kerja yang besar dan memiliki kontribusi besar dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dan menekan angka kemiskinan. “Karena itu harus ada langkah-langkah terobosan agar kedua sektor ini tumbuh lebih pesat lagi dan menjadi motor penggerak ekonomi kita,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Akselerasi Penguatan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan, di Kantor Presiden, Jakarta, seperti dilansir setkab, Selasa (10/12/2019) Baca Juga: Dituding Menteri 'Cawe-Cawe' Segala Urusan, Menko Luhut: Otaknya Keliru Presiden memberikan tiga catatan yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Yang pertama, selama ini perhatian kita hanya fokus pada upaya peningkatan produksi pertanian dan perikanan di on farm. “Kita tidak pernah menyentuh off farm-nya, terutama pasca produksi,” ujar Presiden seraya menambahkan, petani dan nelayan baru keluar dari aktivitas on farm menuju ke off farm dengan memberikan nilai tambah aktivitas usaha tani dan perikanannya melalui pengolahan produk pertanian dan perikanan maupun pengembangan usaha berbasis pertanian dan perikanan. <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/12/10/59860/308180_medium.jpg" alt="Presiden Jokowi Dorong Ekonomi Keluarga & UMKM agar Naik Kelas" width="100%" />Yang kedua, lanjut Presiden, untuk masuk ke off farm para petani dan nelayan perlu skema pembiayaan dan juga mendapatkan pendampingan. Dari sisi pembiayaan, Presiden menjelaskan, pemerintah sudah memiliki skema KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang plafon anggarannya untuk tahun 2020 akan menjadi Rp190 triliiun dengan bunga hanya 6%. “Saya sudah perintahkan KUR agar didesain dengan skema-skema khusus per cluster, sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan grace period produksi cluster pertanian maupun perikanan,” sambung Presiden. Namun Presiden mengingatkan, pembiayaan harus diikuti dengan pendampingan-pendampingan baik dalam pengelolaan keuangan, membuat kemasan yang baik, packaging yang baik, branding yang baik, dan juga marketing yang baik. Yang ketiga, menurut Presiden, pemerintah harus mulai mendorong usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, petani, nelayan yang selama ini bergerak dalam skala ekonomi kecil-kecil untuk bergabung, berkolaborasi dalam kelompok-kelompok atau dalam korporasi besar, sehingga memiliki nilai ekonomi scale yang besar atau skala ekonomi yang besar. “Dalam korporasi nanti petani dan nelayan bisa lebih efektif dalam dapat mendapatkan bahan baku, mengakses modal kerja dan investasi dan melakukan upaya untuk memasarkan produk mereka agar bisa masuk ke supply chain nasional maupun global,” tutur Presiden Jokowi. Turut Hadir dalam ratas kali ini Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, KSP Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Mendag Agus Suparmanto, Mentan Syahrul Yasin Limpo, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Menaker Ida Fauziyah. Selain itu, hadir pula Mensos Juliari P Batubara, Menteri KUKM Teten Masduki, Menkominfo Jhonny G. Plate, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyam Djalil, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Menteri Ristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Plt. Kepala BPKP Kuswono Soeseno, dan para pejabat eselon 1 di lingkungan Lembaga Kepresidenan.JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, sektor perikanan dan pertanian adalah sektor yang sangat penting dan sangat strategis. Baca Juga: Jokowi: Kartu Pra Kerja Bukan Menggaji Pengangguran Karena sektor ini bukan hanya menjadi penyedia bahan pangan bagi 260 juta lebih penduduk Indonesia, tapi juga karena mampu menampung tenaga kerja yang besar dan memiliki kontribusi besar dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dan menekan angka kemiskinan. “Karena itu harus ada langkah-langkah terobosan agar kedua sektor ini tumbuh lebih pesat lagi dan menjadi motor penggerak ekonomi kita,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Akselerasi Penguatan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan, di Kantor Presiden, Jakarta, seperti dilansir setkab, Selasa (10/12/2019) Baca Juga: Dituding Menteri 'Cawe-Cawe' Segala Urusan, Menko Luhut: Otaknya Keliru Presiden memberikan tiga catatan yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Yang pertama, selama ini perhatian kita hanya fokus pada upaya peningkatan produksi pertanian dan perikanan di on farm. “Kita tidak pernah menyentuh off farm-nya, terutama pasca produksi,” ujar Presiden seraya menambahkan, petani dan nelayan baru keluar dari aktivitas on farm menuju ke off farm dengan memberikan nilai tambah aktivitas usaha tani dan perikanannya melalui pengolahan produk pertanian dan perikanan maupun pengembangan usaha berbasis pertanian dan perikanan. <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/12/10/59860/308180_medium.jpg" alt="Presiden Jokowi Dorong Ekonomi Keluarga & UMKM agar Naik Kelas" width="100%" />Yang kedua, lanjut Presiden, untuk masuk ke off farm para petani dan nelayan perlu skema pembiayaan dan juga mendapatkan pendampingan. Dari sisi pembiayaan, Presiden menjelaskan, pemerintah sudah memiliki skema KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang plafon anggarannya untuk tahun 2020 akan menjadi Rp190 triliiun dengan bunga hanya 6%. “Saya sudah perintahkan KUR agar didesain dengan skema-skema khusus per cluster, sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan grace period produksi cluster pertanian maupun perikanan,” sambung Presiden. Namun Presiden mengingatkan, pembiayaan harus diikuti dengan pendampingan-pendampingan baik dalam pengelolaan keuangan, membuat kemasan yang baik, packaging yang baik, branding yang baik, dan juga marketing yang baik. Yang ketiga, menurut Presiden, pemerintah harus mulai mendorong usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, petani, nelayan yang selama ini bergerak dalam skala ekonomi kecil-kecil untuk bergabung, berkolaborasi dalam kelompok-kelompok atau dalam korporasi besar, sehingga memiliki nilai ekonomi scale yang besar atau skala ekonomi yang besar. “Dalam korporasi nanti petani dan nelayan bisa lebih efektif dalam dapat mendapatkan bahan baku, mengakses modal kerja dan investasi dan melakukan upaya untuk memasarkan produk mereka agar bisa masuk ke supply chain nasional maupun global,” tutur Presiden Jokowi. Turut Hadir dalam ratas kali ini Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, KSP Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Mendag Agus Suparmanto, Mentan Syahrul Yasin Limpo, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Menaker Ida Fauziyah. Selain itu, hadir pula Mensos Juliari P Batubara, Menteri KUKM Teten Masduki, Menkominfo Jhonny G. Plate, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyam Djalil, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Menteri Ristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Plt. Kepala BPKP Kuswono Soeseno, dan para pejabat eselon 1 di lingkungan Lembaga Kepresidenan.