Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi buka suara terkait temuan pungutan liar (pungli)https://economy.okezone.com/read/2019/12/10/320/2140363/menhub-saya-tak-segan-tindak-pelaku-pungliidhttps://economy.okezone.com/read/2019/12/10/320/2140363/menhub-saya-tak-segan-tindak-pelaku-punglihttps://economy.okezone.com/read/2019/12/10/320/2140363/menhub-saya-tak-segan-tindak-pelaku-pungliSelasa 10 Desember 2019 20:20 WIBGiri HartomoMenhub soal Pungli (Foto: Okezone.com/Giri)https://img.okezone.com/content/2019/12/10/320/2140363/menhub-saya-tak-segan-tindak-pelaku-pungli-sTZv6Kp8o4.jpg JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi buka suara terkait temuan pungutan liar (pungli) oleh Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas) Sapu Bersih dan Pungutan Liar (Saber Pungli) pada sejumlah instansi. Salah satunya yang ditemukan adalah di Kementerian Perhubungan. Baca Juga: Menhub: Hindari Pungli dan Korupsi Menurut Budi, dirinya tidak akan main-main dengan oknum yang melakukan praktik ilegal tersebut. Dirinya akan melakukan investigasi mendalam terhadap oknum-oknum tersebut. "Itu (temuan Satgas Saber Pungli) jadi masukan bagi kami untuk improve diri. Tapi tadi kami juga dapat 12 penghargaan (Zona Integritas Bebas Korupsi) dari Menpan RB, jadi balancing," ujarnya saat ditemui di Merlynn Park Hotel, Jakarta, Selasa (10/12/2019). Baca Juga: Kemenhub Ingatkan, Jika Ada Praktik Pungli Segera Lapor! Jika nantinya terbukti lanjut Budi, pihaknya akan menindak tegas bagi para pelaku pungli di lingkungan Kementeriannya. Karena sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar tidak main-main dalam hal integritas. "Saya tidak segan-segan untuk tindak kalau ada hal-hal negatif, pungli dan sebagainya," ucapnya.   Sebagai informasi sebelumnya, sejak tiga tahun berdiri, Satgas Saber Pungli mengaku telah menerima ribuan laporan dari masyarakat mengenai pungutan liar di berbagai instansi pemerintah. Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjen Widiyanto Poesoko menyebutkan tiga lembaga dengan laporan pungli terbanyak, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian ATR/BPN. Dia menyebut, laporan tersebut banyak terjadi di pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. "Banyak yang menyentuh masyarakat, contoh pembuatan sertifikat, pembuatan perizinan-perizinan perhubungan, kelautan, kemudian masalah RT/RW, pembuatan surat keterangan, ini yang masih menjadi dominasi laporan masyarakat," ucapnya beberapa waktu lalu. JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi buka suara terkait temuan pungutan liar (pungli) oleh Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas) Sapu Bersih dan Pungutan Liar (Saber Pungli) pada sejumlah instansi. Salah satunya yang ditemukan adalah di Kementerian Perhubungan. Baca Juga: Menhub: Hindari Pungli dan Korupsi Menurut Budi, dirinya tidak akan main-main dengan oknum yang melakukan praktik ilegal tersebut. Dirinya akan melakukan investigasi mendalam terhadap oknum-oknum tersebut. "Itu (temuan Satgas Saber Pungli) jadi masukan bagi kami untuk improve diri. Tapi tadi kami juga dapat 12 penghargaan (Zona Integritas Bebas Korupsi) dari Menpan RB, jadi balancing," ujarnya saat ditemui di Merlynn Park Hotel, Jakarta, Selasa (10/12/2019). Baca Juga: Kemenhub Ingatkan, Jika Ada Praktik Pungli Segera Lapor! Jika nantinya terbukti lanjut Budi, pihaknya akan menindak tegas bagi para pelaku pungli di lingkungan Kementeriannya. Karena sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar tidak main-main dalam hal integritas. "Saya tidak segan-segan untuk tindak kalau ada hal-hal negatif, pungli dan sebagainya," ucapnya.   Sebagai informasi sebelumnya, sejak tiga tahun berdiri, Satgas Saber Pungli mengaku telah menerima ribuan laporan dari masyarakat mengenai pungutan liar di berbagai instansi pemerintah. Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjen Widiyanto Poesoko menyebutkan tiga lembaga dengan laporan pungli terbanyak, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian ATR/BPN. Dia menyebut, laporan tersebut banyak terjadi di pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. "Banyak yang menyentuh masyarakat, contoh pembuatan sertifikat, pembuatan perizinan-perizinan perhubungan, kelautan, kemudian masalah RT/RW, pembuatan surat keterangan, ini yang masih menjadi dominasi laporan masyarakat," ucapnya beberapa waktu lalu.