Tahun 2020 menjadi tahun yang penuh tantangan untuk mendorong pembiayaan propertihttps://economy.okezone.com/read/2019/12/11/470/2140690/2020-perbankan-lebih-hati-hati-salurkan-kpridhttps://economy.okezone.com/read/2019/12/11/470/2140690/2020-perbankan-lebih-hati-hati-salurkan-kprhttps://economy.okezone.com/read/2019/12/11/470/2140690/2020-perbankan-lebih-hati-hati-salurkan-kprRabu 11 Desember 2019 16:31 WIBDani Jumadil AkhirKPR (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2019/12/11/470/2140690/2020-perbankan-lebih-hati-hati-salurkan-kpr-rx3tTImxCU.jpgJAKARTA - Tahun 2020 menjadi tahun yang penuh tantangan untuk mendorong pembiayaan properti di tengah ancaman perlambatan ekonomi nasional dan ancaman resesi ekonomi global. Baca Juga: Nyicil Rumah Jangan Asal agar Tak Terlilit Utang Namun sejumlah peluang juga menghadang karena sektor properti diprediksi masih menggeliat karena sejumlah insentif yang diberikan Pemerintah, mulai dari kuota bantuan pembiayaan perumahan, insentif perpajakan hingga penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia dan pelonggaran Loan to Value atau LTV yang meringankan uang muka yang wajib disetor konsumen untuk mengakses KPR. “Perbankan pada umumnya bersikap lebih hati-hati dalam menghadapi tahun 2020 karena masih ada tantangan likuiditas dan tekanan dari kredit bermasalah sehingga laju pertumbuhan kredit termasuk untuk sektor properti kami proyeksikan hanya akan tumbuh single digit,” kata Direktur Finance, Planning, & Treasury Bank BTN Nixon LP Napitupulu di Jakarta, Selasa (10/12/2019). Baca Juga: Daftar Bunga KPR, Mana yang Paling Ringan di Kantong? Nixon menilai, pertumbuhan kredit properti seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi maupun non subsidi, serta kredit agunan rumah dan kredit pembangunan rumah akan tumbuh single digit karena sejumlah faktor, di antaranya anggaran pemerintah untuk subsidi perumahan yang terbatas. Seperti diketahui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyatakan, APBN menganggarkan Rp11 triliun untuk memfasilitasi subsidi pembiayan 102.500 unit pada tahun 2020. Jumlah unit rumah yang dapat mendapat subsidi tersebut lebih rendah dari tahun 2018 yang sebesar 280.000 unit dan tahun 2019 yang mencapai 162.000 unit. “Pembiayaan perumahan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam penyediaan perumahan, saat ini APBN memberikan porsi yang tidak banyak atau kurang dari 2% jadi pertumbuhan KPR subsidi sangat terkatrol dengan APBN namun ke depan, kehadiran BP Tabungan Perumahan Rakyat bisa menjadi harapan bagi industri properti,” kata Nixon.  Berdasarkan catatan Bank BTN, sejak tahun 2015 ketika program tersebut bergulir, Bank BTN telah menyalurkan pembiayaan untuk sekitar 3,10 juta unit, baik berbentuk KPR subsidi maupun non subsidi. Kendati pertumbuhan KPR subsidi akan berkontraksi, Nixon menilai peluang KPR untuk tetap tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan kredit masih sangat besar khususnya di segmen KPR Non Subsidi. Pada ceruk ini, KPR non subsidi bisa tumbuh di kisaran 10-12% atau menyamai pertumbuhan kredit secara umum yang dipatok oleh Bank Indonesia pada tahun 2020 karena banyak faktor yang mendukung. Nixon menjabarkan, ada empat faktor utama. pertama, tumbuhnya kelas emerging affluent, yang diperkirakan mencapai kurang lebih 125 juta orang pada tahun 2020 dan memiliki daya beli yang besar. Di mana mayoritasnya diprediksi adalah generasi milenial.  Kedua, penerapan pelonggaran LTV oleh BI yang berlaku mulai Desember 2020 kemungkinan akan berdampak pada tahun 2020. Ketiga adalah akan selesainya proyek-proyek infrastruktur khususnya yang terkait transportasi yang akan meningkatkan permintaan perumahan di kawasan Transit Oriented Development atau TOD. Sementara faktor yang terakhir adalah insentif perpajakan yang diberikan Kementerian Keuangan terkait pajak pertambahan nilai atau PPN. Insentif tersebut adalah peningkatan batasan tidak kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) rumah sederhana sesuai daerahnya, pembebasan PPN atas rumah atau bangunan korban bencana alam, peningkatan batasan hunian mewah yang dikenakan PPh dan PPnBM dari Rp5 miliar atau Rp10 miliar menjadi Rp30 miliar dan penurunan tarif PPh Pasal 22 atas hunian mewah dari tarif 5% menjadi 1% serta, simplifikasi prosedur PPh penjualan tanah atau bangunan dari 15 hari menjadi 3 hari. “Bersaing di ceruk KPR Non subsidi sangat ketat, karena kita bersaing dari sisi cost of fund, untuk itu Bank BTN akan meraih sumber pendanaan jangka panjang sekitar 15 tahun atau lebih sehingga dapat membuat skema KPR yang cicilannya makin terjangkau,” kata Nixon. Selain mempersiapkan pendanaan jangka panjang yang mumpuni, ada program KPR baru yang akan memperkuat segmen bisnis BTN yang lain seperti tabungan, dan transaksi perbankan. “Generasi milenial menjadi sasaran utama, namun bukan berarti kita tidak menggali potensi di generasi lain," katanya.JAKARTA - Tahun 2020 menjadi tahun yang penuh tantangan untuk mendorong pembiayaan properti di tengah ancaman perlambatan ekonomi nasional dan ancaman resesi ekonomi global. Baca Juga: Nyicil Rumah Jangan Asal agar Tak Terlilit Utang Namun sejumlah peluang juga menghadang karena sektor properti diprediksi masih menggeliat karena sejumlah insentif yang diberikan Pemerintah, mulai dari kuota bantuan pembiayaan perumahan, insentif perpajakan hingga penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia dan pelonggaran Loan to Value atau LTV yang meringankan uang muka yang wajib disetor konsumen untuk mengakses KPR. “Perbankan pada umumnya bersikap lebih hati-hati dalam menghadapi tahun 2020 karena masih ada tantangan likuiditas dan tekanan dari kredit bermasalah sehingga laju pertumbuhan kredit termasuk untuk sektor properti kami proyeksikan hanya akan tumbuh single digit,” kata Direktur Finance, Planning, & Treasury Bank BTN Nixon LP Napitupulu di Jakarta, Selasa (10/12/2019). Baca Juga: Daftar Bunga KPR, Mana yang Paling Ringan di Kantong? Nixon menilai, pertumbuhan kredit properti seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi maupun non subsidi, serta kredit agunan rumah dan kredit pembangunan rumah akan tumbuh single digit karena sejumlah faktor, di antaranya anggaran pemerintah untuk subsidi perumahan yang terbatas. Seperti diketahui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyatakan, APBN menganggarkan Rp11 triliun untuk memfasilitasi subsidi pembiayan 102.500 unit pada tahun 2020. Jumlah unit rumah yang dapat mendapat subsidi tersebut lebih rendah dari tahun 2018 yang sebesar 280.000 unit dan tahun 2019 yang mencapai 162.000 unit. “Pembiayaan perumahan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam penyediaan perumahan, saat ini APBN memberikan porsi yang tidak banyak atau kurang dari 2% jadi pertumbuhan KPR subsidi sangat terkatrol dengan APBN namun ke depan, kehadiran BP Tabungan Perumahan Rakyat bisa menjadi harapan bagi industri properti,” kata Nixon.  Berdasarkan catatan Bank BTN, sejak tahun 2015 ketika program tersebut bergulir, Bank BTN telah menyalurkan pembiayaan untuk sekitar 3,10 juta unit, baik berbentuk KPR subsidi maupun non subsidi. Kendati pertumbuhan KPR subsidi akan berkontraksi, Nixon menilai peluang KPR untuk tetap tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan kredit masih sangat besar khususnya di segmen KPR Non Subsidi. Pada ceruk ini, KPR non subsidi bisa tumbuh di kisaran 10-12% atau menyamai pertumbuhan kredit secara umum yang dipatok oleh Bank Indonesia pada tahun 2020 karena banyak faktor yang mendukung. Nixon menjabarkan, ada empat faktor utama. pertama, tumbuhnya kelas emerging affluent, yang diperkirakan mencapai kurang lebih 125 juta orang pada tahun 2020 dan memiliki daya beli yang besar. Di mana mayoritasnya diprediksi adalah generasi milenial.  Kedua, penerapan pelonggaran LTV oleh BI yang berlaku mulai Desember 2020 kemungkinan akan berdampak pada tahun 2020. Ketiga adalah akan selesainya proyek-proyek infrastruktur khususnya yang terkait transportasi yang akan meningkatkan permintaan perumahan di kawasan Transit Oriented Development atau TOD. Sementara faktor yang terakhir adalah insentif perpajakan yang diberikan Kementerian Keuangan terkait pajak pertambahan nilai atau PPN. Insentif tersebut adalah peningkatan batasan tidak kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) rumah sederhana sesuai daerahnya, pembebasan PPN atas rumah atau bangunan korban bencana alam, peningkatan batasan hunian mewah yang dikenakan PPh dan PPnBM dari Rp5 miliar atau Rp10 miliar menjadi Rp30 miliar dan penurunan tarif PPh Pasal 22 atas hunian mewah dari tarif 5% menjadi 1% serta, simplifikasi prosedur PPh penjualan tanah atau bangunan dari 15 hari menjadi 3 hari. “Bersaing di ceruk KPR Non subsidi sangat ketat, karena kita bersaing dari sisi cost of fund, untuk itu Bank BTN akan meraih sumber pendanaan jangka panjang sekitar 15 tahun atau lebih sehingga dapat membuat skema KPR yang cicilannya makin terjangkau,” kata Nixon. Selain mempersiapkan pendanaan jangka panjang yang mumpuni, ada program KPR baru yang akan memperkuat segmen bisnis BTN yang lain seperti tabungan, dan transaksi perbankan. “Generasi milenial menjadi sasaran utama, namun bukan berarti kita tidak menggali potensi di generasi lain," katanya.