PUPR menjajaki kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pembiayaan program pembangunan hunian.https://economy.okezone.com/read/2019/12/11/470/2140806/bangun-rumah-buruh-pakai-duit-bpjs-rp100-triliunidhttps://economy.okezone.com/read/2019/12/11/470/2140806/bangun-rumah-buruh-pakai-duit-bpjs-rp100-triliunhttps://economy.okezone.com/read/2019/12/11/470/2140806/bangun-rumah-buruh-pakai-duit-bpjs-rp100-triliunRabu 11 Desember 2019 20:08 WIBYohana Artha UlyRumah Buruh (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2019/12/11/470/2140806/bangun-rumah-buruh-pakai-duit-bpjs-rp100-triliun-uRp3lXusSU.jpgJAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjajaki kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pembiayaan program pembangunan hunian untuk buruh. Potensi pendanaannya diperkirakan mencapai Rp100 triliun. "Kami akan coba ke situ, akan buat MoU dengan mereka (BPJS Ketenagakerjaan). Apa bisa menggunakan dana itu untuk bangun rumah bagi pekerja," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid di kantornya, Jakarta, Rabu (11/12/2019). Baca Juga: Dukung Program Sejuta Rumah, BPJS Ketenagakerjaan Sudah Salurkan Pinjaman Lunak Rp5,5 Triliun Program rumah bagi para buruh itu akan diberlakukan untuk anggota BPJS Ketenagakerjaan. Meski demikian, Khalawi belum bisa memastikan kapan program itu akan efektif berlangsung. Menurutnya, hingga saat ini memang belum ada kerjasama awal antara Kementerian PUPR dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait pendaanaan tersebut. "Itu kan dana mereka, jadi kami harus hati-hati juga untuk bangun rumah atau apa. Akan dijajaki ke sana," kata dia. Baca Juga: Bakal Ada Hunian Murah untuk Milenial di Tengah Kota Khalawi menyatakan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki hak untuk menentukan skema penggunaan dana tersebut. Namun menurutnya, jika kerjasama ini berhasil direaliasikan maka akan membantu mendorong realiasi program sejuta rumah milik pemerintah. Lantaran program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut tak bisa hanya mengandalkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran pembangunan rumah subsidi di tahun 2020 saja terbilang kecil yakni Rp8 triliun. "Tahun 2020 itu anggarannya masih sekitar di Rp8 triliun," kata dia.  JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjajaki kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pembiayaan program pembangunan hunian untuk buruh. Potensi pendanaannya diperkirakan mencapai Rp100 triliun. "Kami akan coba ke situ, akan buat MoU dengan mereka (BPJS Ketenagakerjaan). Apa bisa menggunakan dana itu untuk bangun rumah bagi pekerja," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid di kantornya, Jakarta, Rabu (11/12/2019). Baca Juga: Dukung Program Sejuta Rumah, BPJS Ketenagakerjaan Sudah Salurkan Pinjaman Lunak Rp5,5 Triliun Program rumah bagi para buruh itu akan diberlakukan untuk anggota BPJS Ketenagakerjaan. Meski demikian, Khalawi belum bisa memastikan kapan program itu akan efektif berlangsung. Menurutnya, hingga saat ini memang belum ada kerjasama awal antara Kementerian PUPR dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait pendaanaan tersebut. "Itu kan dana mereka, jadi kami harus hati-hati juga untuk bangun rumah atau apa. Akan dijajaki ke sana," kata dia. Baca Juga: Bakal Ada Hunian Murah untuk Milenial di Tengah Kota Khalawi menyatakan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki hak untuk menentukan skema penggunaan dana tersebut. Namun menurutnya, jika kerjasama ini berhasil direaliasikan maka akan membantu mendorong realiasi program sejuta rumah milik pemerintah. Lantaran program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut tak bisa hanya mengandalkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran pembangunan rumah subsidi di tahun 2020 saja terbilang kecil yakni Rp8 triliun. "Tahun 2020 itu anggarannya masih sekitar di Rp8 triliun," kata dia.