Pemerintah akan menggratiskan biaya untuk pendaftaran hak paten bagi para petani.https://economy.okezone.com/read/2019/12/13/320/2141617/jokowi-gratiskan-biaya-hak-paten-untuk-petani-tahun-depanidhttps://economy.okezone.com/read/2019/12/13/320/2141617/jokowi-gratiskan-biaya-hak-paten-untuk-petani-tahun-depanhttps://economy.okezone.com/read/2019/12/13/320/2141617/jokowi-gratiskan-biaya-hak-paten-untuk-petani-tahun-depanJum'at 13 Desember 2019 16:51 WIBFakhrizal Fakhri Petani (Foto: Dok Kementan)https://img.okezone.com/content/2019/12/13/320/2141617/jokowi-gratiskan-biaya-hak-paten-untuk-petani-tahun-depan-I1XbOfMtht.jpg JAKARTA - Pemerintah akan menggratiskan biaya untuk pendaftaran hak paten bagi para petani dalam negeri saat mengajukannya ke Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP) Kementerian Pertanian (Kementan). Baca Juga: Usia Petani 45 Tahun ke Atas, RI Terancam Kekurangan SDM Pertanian Kepala Pusat PVTPP Erizal Jamal mengatakan, pembebasan biaya untuk sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) ini sebagai insentif bagi pemulia kecil atau perakit varietas di lingkup universitas dan Badan Litbang Pertanian. "Ke depan kami upayakan agar Litbang, perguruan tinggi, pemulia kecil bisa gratis untuk dapat sertifikat PVT. RPP sudah diusulkan, mudah-mudahan tahun depan sudah berlaku. Menteri Keuangan sudah setuju, tinggal pengesahan saja," kata Erizal kepada wartawan, Jumat (13/12/2019). Baca Juga: Mentan: Sudah Dialihfungsikan, Tetap Akan Dihitung Lahan Sawah Erizal menjelaskan saat ini pemulia atau perakit varietas masih dibebankan tarif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian. Dalam PP tersebut, permohonan untuk mendapatkan sertifikat PVT bahkan bisa mencapai Rp20 juta untuk biaya uji varietas atau pemeriksaan ke lapangan. Setelah itu pemilik paten yang sudah mengedarkan varietasnya secara komersial juga harus membayar iuran tahunan yakni Rp1,5 juta per tahun per varietas untuk perorangan Warga Negara Asing (WNA) dan perusahaan swasta dan Rp750.000 untuk perguruan tinggi, perorangan dalam negeri, dan lembaga penelitian pemerintah. Menurut Erizal, pembebasan biaya paten atau perlindungan PVT ini guna mendukung geliat industri benih dalam negeri. Apalagi investasi untuk merakit satu varietas bisa menghabiskan dana miliaran rupiah. "Untuk merakit satu varietas itu butuh waktu kurang lebih empat sampai tujuh tahun dengan investasi dana miliaran rupiah. Dari varietas yang dihasilkan, hanya sekitar 10% yang berhasil dan dikembangkan secara komersial di masyarakat," kata Erizal. Sejak diterbitkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, sistem perlindungan varietas tanaman telah menerima sekitar 752 permohonan dan menerbitkan sertifkat hak PVT untuk 472 varietas dan 118 masih dalam proses pemeriksaan substantif. JAKARTA - Pemerintah akan menggratiskan biaya untuk pendaftaran hak paten bagi para petani dalam negeri saat mengajukannya ke Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP) Kementerian Pertanian (Kementan). Baca Juga: Usia Petani 45 Tahun ke Atas, RI Terancam Kekurangan SDM Pertanian Kepala Pusat PVTPP Erizal Jamal mengatakan, pembebasan biaya untuk sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) ini sebagai insentif bagi pemulia kecil atau perakit varietas di lingkup universitas dan Badan Litbang Pertanian. "Ke depan kami upayakan agar Litbang, perguruan tinggi, pemulia kecil bisa gratis untuk dapat sertifikat PVT. RPP sudah diusulkan, mudah-mudahan tahun depan sudah berlaku. Menteri Keuangan sudah setuju, tinggal pengesahan saja," kata Erizal kepada wartawan, Jumat (13/12/2019). Baca Juga: Mentan: Sudah Dialihfungsikan, Tetap Akan Dihitung Lahan Sawah Erizal menjelaskan saat ini pemulia atau perakit varietas masih dibebankan tarif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian. Dalam PP tersebut, permohonan untuk mendapatkan sertifikat PVT bahkan bisa mencapai Rp20 juta untuk biaya uji varietas atau pemeriksaan ke lapangan. Setelah itu pemilik paten yang sudah mengedarkan varietasnya secara komersial juga harus membayar iuran tahunan yakni Rp1,5 juta per tahun per varietas untuk perorangan Warga Negara Asing (WNA) dan perusahaan swasta dan Rp750.000 untuk perguruan tinggi, perorangan dalam negeri, dan lembaga penelitian pemerintah. Menurut Erizal, pembebasan biaya paten atau perlindungan PVT ini guna mendukung geliat industri benih dalam negeri. Apalagi investasi untuk merakit satu varietas bisa menghabiskan dana miliaran rupiah. "Untuk merakit satu varietas itu butuh waktu kurang lebih empat sampai tujuh tahun dengan investasi dana miliaran rupiah. Dari varietas yang dihasilkan, hanya sekitar 10% yang berhasil dan dikembangkan secara komersial di masyarakat," kata Erizal. Sejak diterbitkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, sistem perlindungan varietas tanaman telah menerima sekitar 752 permohonan dan menerbitkan sertifkat hak PVT untuk 472 varietas dan 118 masih dalam proses pemeriksaan substantif.