<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Polemik Ekspor Benih Lobster, Jika Direekspor ke Indonesia Nilai Jual Menjadi Tinggi</title><description>Setelah dibudidayakan oleh negara lain, lobster akan kembali re-ekspor ke Indonesia</description><link>https://economy.okezone.com/read/2019/12/17/320/2143018/polemik-ekspor-benih-lobster-jika-direekspor-ke-indonesia-nilai-jual-menjadi-tinggi</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2019/12/17/320/2143018/polemik-ekspor-benih-lobster-jika-direekspor-ke-indonesia-nilai-jual-menjadi-tinggi"/><item><title>Polemik Ekspor Benih Lobster, Jika Direekspor ke Indonesia Nilai Jual Menjadi Tinggi</title><link>https://economy.okezone.com/read/2019/12/17/320/2143018/polemik-ekspor-benih-lobster-jika-direekspor-ke-indonesia-nilai-jual-menjadi-tinggi</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2019/12/17/320/2143018/polemik-ekspor-benih-lobster-jika-direekspor-ke-indonesia-nilai-jual-menjadi-tinggi</guid><pubDate>Selasa 17 Desember 2019 16:36 WIB</pubDate><dc:creator>Mulyana</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2019/12/17/320/2143018/komisi-iv-tolak-edhy-prabowo-ekspor-benih-lobster-kLDqNIuQG7.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi dengan Presiden Jokowi. (Foto: Okezone.com/Mulyana)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2019/12/17/320/2143018/komisi-iv-tolak-edhy-prabowo-ekspor-benih-lobster-kLDqNIuQG7.jpg</image><title>Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi dengan Presiden Jokowi. (Foto: Okezone.com/Mulyana)</title></images><description>PURWAKARTA - Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo yang akan mengkaji untuk ekspor benih lobster menuai kontroversi. Pasalnya, di era menteri KKP sebelumnya Susi Pudjiastuti, hal tersebut justru dilarang karena merugikan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi menolak rencana tersebut. Mantan Bupati Purwakarta itu pun menyayangkan kebijakan yang dinilai merugikan tersebut.
Baca Juga: Bakal Buka Ekspor Benih Lobster, Menteri Edhy Siapkan Infrastruktur Pembesaran
&quot;Kami, tidak setuju dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang membuka kran ekspor benih atau baby lobster ke Vietnam. Sebab ekspor yang sempat dilarang itu, malah akan merugikan negara kita,&quot; ujar Dedi kepada Okezone, Selasa, Jakarta (17/12/2019).
Dedi tak menampik, jika ekspor memang ada keuntungan ekonominya. Tetapi, sifatnya hanya jangka pendek. Sebab setelah dibudidayakan oleh negara lain, lobster akan kembali re-ekspor ke Indonesia dengan nilai jual lebih tinggi.

Bahkan, jika tak dicegah sejak dini, Indonesia nanti jadi pengimpor lobster dari Vietnam. Sebab, kemungkinan besar Vietnam melakukan rekayasa genetika agar menghasilkan lobster kualitas unggul.
Baca Juga: Fakta Edhy Prabowo Jadi Menteri KKP, Bukan Ahli Perikanan hingga Siap Mundur
Menurut Dedi, benih yang dijual nantinya akan dihargai murah. Sementara, setelah dibudidayakan dan dikembangkan lobster akan dijual ke Indonesia dengan sangat mahal. Hal itu akan sangat merugikan.
Jadi, pihaknya mengajak untuk menyangi benih lobster ini. Seperti,  menyayangi anak sendiri. Apapun yang namanya eksploitasi anak adalah perbuatan buruk. Termasuk pada benih lobster.Soal alasan KKP untuk menurunkan nilai jual ekspor ilegal, hal itu  dirasa Dedi tak masuk akal. Justru, para penyelundup seharusnya diberi  tindakan tegas dan ditangkap dengan melibatkan seluruh unsur kemaritiman  mulai KKP, TNI AL, polisi air, Bea Cukai hingga masyarakat.
&quot;Terutama PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)  berperan untuk melacak transaksi ilegal dari penjualan lobster ini. Itu  kan pasti terdeteksi siapa pelaku penyelundupannya,&quot; ujar politis Partai  Golkar ini.
Pihaknya ingin, seluruh elemen untuk bersama-sama melindungi aset  milik bangsa. Termasuk yang ada di lautan. Ia berharap kedepan  pemerintah memikirkan kebijakan untuk jangka panjang dan tidak sekadar  keuntungan jangka pendek semata.
&quot;Intinya, jangan tergiur keuntungan sesaat,&quot; jelas Dedi.</description><content:encoded>PURWAKARTA - Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo yang akan mengkaji untuk ekspor benih lobster menuai kontroversi. Pasalnya, di era menteri KKP sebelumnya Susi Pudjiastuti, hal tersebut justru dilarang karena merugikan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi menolak rencana tersebut. Mantan Bupati Purwakarta itu pun menyayangkan kebijakan yang dinilai merugikan tersebut.
Baca Juga: Bakal Buka Ekspor Benih Lobster, Menteri Edhy Siapkan Infrastruktur Pembesaran
&quot;Kami, tidak setuju dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang membuka kran ekspor benih atau baby lobster ke Vietnam. Sebab ekspor yang sempat dilarang itu, malah akan merugikan negara kita,&quot; ujar Dedi kepada Okezone, Selasa, Jakarta (17/12/2019).
Dedi tak menampik, jika ekspor memang ada keuntungan ekonominya. Tetapi, sifatnya hanya jangka pendek. Sebab setelah dibudidayakan oleh negara lain, lobster akan kembali re-ekspor ke Indonesia dengan nilai jual lebih tinggi.

Bahkan, jika tak dicegah sejak dini, Indonesia nanti jadi pengimpor lobster dari Vietnam. Sebab, kemungkinan besar Vietnam melakukan rekayasa genetika agar menghasilkan lobster kualitas unggul.
Baca Juga: Fakta Edhy Prabowo Jadi Menteri KKP, Bukan Ahli Perikanan hingga Siap Mundur
Menurut Dedi, benih yang dijual nantinya akan dihargai murah. Sementara, setelah dibudidayakan dan dikembangkan lobster akan dijual ke Indonesia dengan sangat mahal. Hal itu akan sangat merugikan.
Jadi, pihaknya mengajak untuk menyangi benih lobster ini. Seperti,  menyayangi anak sendiri. Apapun yang namanya eksploitasi anak adalah perbuatan buruk. Termasuk pada benih lobster.Soal alasan KKP untuk menurunkan nilai jual ekspor ilegal, hal itu  dirasa Dedi tak masuk akal. Justru, para penyelundup seharusnya diberi  tindakan tegas dan ditangkap dengan melibatkan seluruh unsur kemaritiman  mulai KKP, TNI AL, polisi air, Bea Cukai hingga masyarakat.
&quot;Terutama PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)  berperan untuk melacak transaksi ilegal dari penjualan lobster ini. Itu  kan pasti terdeteksi siapa pelaku penyelundupannya,&quot; ujar politis Partai  Golkar ini.
Pihaknya ingin, seluruh elemen untuk bersama-sama melindungi aset  milik bangsa. Termasuk yang ada di lautan. Ia berharap kedepan  pemerintah memikirkan kebijakan untuk jangka panjang dan tidak sekadar  keuntungan jangka pendek semata.
&quot;Intinya, jangan tergiur keuntungan sesaat,&quot; jelas Dedi.</content:encoded></item></channel></rss>
