Sejumlah nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) gagal bertemu dengan petinggi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).https://economy.okezone.com/read/2019/12/17/320/2143027/datangi-kantor-erick-thohir-nasabah-jiwasraya-hanya-diterima-satpamidhttps://economy.okezone.com/read/2019/12/17/320/2143027/datangi-kantor-erick-thohir-nasabah-jiwasraya-hanya-diterima-satpamhttps://economy.okezone.com/read/2019/12/17/320/2143027/datangi-kantor-erick-thohir-nasabah-jiwasraya-hanya-diterima-satpamSelasa 17 Desember 2019 16:50 WIBYohana Artha UlyNasabah Jiwasraya (Foto: Okezone.com/Yohana)https://img.okezone.com/content/2019/12/17/320/2143027/datangi-kantor-erick-thohir-nasabah-jiwasraya-hanya-diterima-satpam-zrhe146JqK.jpgJAKARTA - Sejumlah nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) gagal bertemu dengan petinggi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sekitar 15 nasabah datang ke Kementerian BUMN dengan maksud melakukan audiensi terkait kepastian atas dana mereka yang berada di Jiwasraya. Berdasarkan pantauan Okezone, para nasabah mendatangi Kementerian BUMN sekitar pukul 10.40 WIB dan menunggu di lobby selama 2,5 jam. Hasilnya nihil, bukan bertemu Menteri BUMN Erick Thohir atau petinggi BUMN lainnya, mereka hanya diterima oleh Kepala Keamanan Kementerian BUMN Duwet. Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Kriminal, Benarkah Ada Kejahatan Terstruktur di Jiwasraya? Nasabah Jiwasraya Lee menyatakan, setelah menunggu lama pihaknya tak mendapatkan kepastian mengenai pembayaran tunggakan klaim produk saving plan. Lantaran pihaknya bahkan tak bisa bertemu dengan Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga. “Kami datang dan tadi bertemu dengan security dan bilang akan dibantu jam 13.00 untuk mempertemukan dengan Pak Arya. Namun setelah ditunggu justru Pak Duwet memberitahukan tidak bisa bertemu dengan Pak Arya dikarenakan sedang melaksanakan rapat,” ungkapnya di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (17/12/2019). Baca Juga: Strategi Jiwasraya Bayar Klaim Jatuh Tempo Rp12,4 Triliun Menurut Lee, kunjungan ini menjadi kedua kalinya yang dilakukan oleh para nasabah Jiwasraya. Pertama kali permintaan audiensi diajukan pada bulan Agustus 2019 saat dibawah kepemimpinan Mantan Menteri BUMN Rini Soemarno. Namun, kunjungan pertama itu gagal lantaran mereka hanya tertahan di pos sekuriti bawah (basement). Kemudian pengajuan surat audiensi kedua kembali disampaikan pada tanggal 12 Desember 2019. “Ini kedua kali, waktu itu kami pernah melakukan audiensi juga tidak diterima, kami kunjungan dan tidak diterima disaat kepemimpinan Ibu Rini. Jadi sama-sama enggak jelas (dengan yang sekarang)," katanya.  Dalam kesemapatan yang sama, Haresh Nandwani, nasabah Jiwasraya lainnya menginginkan adanya pihak Kementerian BUMN untuk menerima kunjungan dan menemui para nasabah Jiwasraya. Hal itu untuk mendapatkan kepastian terkait klaim dana polish asuransi Jiwasraya. “Kami harapkan Kementerian BUMN ini ada kejelasan. Jangan didiamkan saja seperti autopilot, ini kan perusahaan milik negara, jangan dibiarkan bangkrut begini (Jiwasraya), mesti tanggung jawab dong,” tegasnya. Dia mengatakan bahwa kerugian yang dialami nasabah merupakan kerugian substansial. Padahal, sejak awal para nasabah menyetor uang ke Jiwasraya untuk kebutuhan dana pensiun. “Rata-rata jerih payah kami menabung dari muda hingga tua, lalu kami percayakan ke negara. Padahal kami sudah kirim surat tapi belum ada jawaban dari BUMN hingga 5 hari, itu kan cukup lama, itu tidak masuk akal,” ungkapnya. Lantaran, tak kunjung mendapatkan kepastian di Kementerian BUMN, para nasabah pun bergser ke kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kunjungan tersebut dengan harapkan bisa mendapatkan kejelasan. JAKARTA - Sejumlah nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) gagal bertemu dengan petinggi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sekitar 15 nasabah datang ke Kementerian BUMN dengan maksud melakukan audiensi terkait kepastian atas dana mereka yang berada di Jiwasraya. Berdasarkan pantauan Okezone, para nasabah mendatangi Kementerian BUMN sekitar pukul 10.40 WIB dan menunggu di lobby selama 2,5 jam. Hasilnya nihil, bukan bertemu Menteri BUMN Erick Thohir atau petinggi BUMN lainnya, mereka hanya diterima oleh Kepala Keamanan Kementerian BUMN Duwet. Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Kriminal, Benarkah Ada Kejahatan Terstruktur di Jiwasraya? Nasabah Jiwasraya Lee menyatakan, setelah menunggu lama pihaknya tak mendapatkan kepastian mengenai pembayaran tunggakan klaim produk saving plan. Lantaran pihaknya bahkan tak bisa bertemu dengan Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga. “Kami datang dan tadi bertemu dengan security dan bilang akan dibantu jam 13.00 untuk mempertemukan dengan Pak Arya. Namun setelah ditunggu justru Pak Duwet memberitahukan tidak bisa bertemu dengan Pak Arya dikarenakan sedang melaksanakan rapat,” ungkapnya di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (17/12/2019). Baca Juga: Strategi Jiwasraya Bayar Klaim Jatuh Tempo Rp12,4 Triliun Menurut Lee, kunjungan ini menjadi kedua kalinya yang dilakukan oleh para nasabah Jiwasraya. Pertama kali permintaan audiensi diajukan pada bulan Agustus 2019 saat dibawah kepemimpinan Mantan Menteri BUMN Rini Soemarno. Namun, kunjungan pertama itu gagal lantaran mereka hanya tertahan di pos sekuriti bawah (basement). Kemudian pengajuan surat audiensi kedua kembali disampaikan pada tanggal 12 Desember 2019. “Ini kedua kali, waktu itu kami pernah melakukan audiensi juga tidak diterima, kami kunjungan dan tidak diterima disaat kepemimpinan Ibu Rini. Jadi sama-sama enggak jelas (dengan yang sekarang)," katanya.  Dalam kesemapatan yang sama, Haresh Nandwani, nasabah Jiwasraya lainnya menginginkan adanya pihak Kementerian BUMN untuk menerima kunjungan dan menemui para nasabah Jiwasraya. Hal itu untuk mendapatkan kepastian terkait klaim dana polish asuransi Jiwasraya. “Kami harapkan Kementerian BUMN ini ada kejelasan. Jangan didiamkan saja seperti autopilot, ini kan perusahaan milik negara, jangan dibiarkan bangkrut begini (Jiwasraya), mesti tanggung jawab dong,” tegasnya. Dia mengatakan bahwa kerugian yang dialami nasabah merupakan kerugian substansial. Padahal, sejak awal para nasabah menyetor uang ke Jiwasraya untuk kebutuhan dana pensiun. “Rata-rata jerih payah kami menabung dari muda hingga tua, lalu kami percayakan ke negara. Padahal kami sudah kirim surat tapi belum ada jawaban dari BUMN hingga 5 hari, itu kan cukup lama, itu tidak masuk akal,” ungkapnya. Lantaran, tak kunjung mendapatkan kepastian di Kementerian BUMN, para nasabah pun bergser ke kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kunjungan tersebut dengan harapkan bisa mendapatkan kejelasan.