Akan dibentuk Badan Otoritas Pembangunan Ibu kota Baru. Badan ini setingkat menteri.https://economy.okezone.com/read/2019/12/17/470/2142840/badan-otoritas-pembangunan-ibu-kota-baru-segera-dibentuk-setara-kementerianidhttps://economy.okezone.com/read/2019/12/17/470/2142840/badan-otoritas-pembangunan-ibu-kota-baru-segera-dibentuk-setara-kementerianhttps://economy.okezone.com/read/2019/12/17/470/2142840/badan-otoritas-pembangunan-ibu-kota-baru-segera-dibentuk-setara-kementerianSelasa 17 Desember 2019 11:07 WIBDani Jumadil AkhirKepala Bappenas Suharso Monoarfa (Foto: Setkab)https://img.okezone.com/content/2019/12/17/470/2142840/badan-otoritas-pembangunan-ibu-kota-baru-segera-dibentuk-setara-kementerian-inXCtAsvEL.jpgJAKARTA - Guna memenuhi harapan agar pemindahan ibu kota negara tidak sekadar sebagai perpindahan kantor pemerintahan, tetapi ada sebuah transformasi, akan dibentuk Badan Otoritas Pembangunan Ibu kota Baru. Badan ini setingkat menteri. “Itu akan segera di Perpres (Peraturan Presiden)-kan, karena proses di tingkat antar kementerian sudah selesai,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasioal (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa seperti dilansir setkab, Jakarta, Selasa (17/12/2019). Baca Juga: Jokowi Tidak Ingin Ibu Kota Baru Mahal dan Sepi Menurut Suharso, kewenangan Badan Otoritas itu sejak mempersiapkan, membangun dan kemudian proses pemindahan. Pemilihan Badan Otoritas ini karena menyangkut kewenangan-kewenangan atas tanah, atas lahan dan supaya pembangunan itu tersentral dengan baik secara administrasi, terutama dalam hal kewenangan atas lahan saat dibuat satu kerjasama atau KPBU dengan pihak ketiga. “Jadi itu kemudahan yang mau kita berikan pada Badan Otorita,” jelas Suharso. Baca Juga: Ke Ibu Kota Baru, Jokowi Cek Lokasi Istana Presiden di Sepaku Dia menambahkan, Perpres pembentukan Badan Otorita itu sudah selesai mbak, tinggal finishing.  Adapun bentuk pemerintahannya, menurut Suharso, telah disepakati adalah provinsi, otonomi provinsi. Tetapi di dalam area ibu kota seluas 256.000 hektare, ada area sekitar 56.000 hektare yang menjadi kawasan khusus yang tidak masuk di dalam daerah otorita, daerah pemerintahan. “Jadi dia tidak masuk dalam daerah otonomi pemerintahan dan nanti akan diurus oleh seorang manager city atau city manager,” terang Suharso. Menteri PPN/Kepala Bappenas juga menyampaikan, untuk pembangunan ibu kota baru itu semaksimal mungkin tidak akan menggunakan sumber-sumber pembiayaan yang pada umumnya. Namun pemerintah ingin menggunakan sumber-sumber dana pembangunan baru, termasuk dalam hal ini mengundang investasi, para investor asing. Sesuai timeline yang sudah dibuat, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, diharapkan tahun 2021 sudah dilakukan groundbreaking pembangunan ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur. "Sebelum groundbreaking tentu infrastruktur dasar termasuk drainase, jalan-jalan nasional, itu sudah bisa kita mulai semester pertama tahun depan," jelas Suharso. JAKARTA - Guna memenuhi harapan agar pemindahan ibu kota negara tidak sekadar sebagai perpindahan kantor pemerintahan, tetapi ada sebuah transformasi, akan dibentuk Badan Otoritas Pembangunan Ibu kota Baru. Badan ini setingkat menteri. “Itu akan segera di Perpres (Peraturan Presiden)-kan, karena proses di tingkat antar kementerian sudah selesai,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasioal (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa seperti dilansir setkab, Jakarta, Selasa (17/12/2019). Baca Juga: Jokowi Tidak Ingin Ibu Kota Baru Mahal dan Sepi Menurut Suharso, kewenangan Badan Otoritas itu sejak mempersiapkan, membangun dan kemudian proses pemindahan. Pemilihan Badan Otoritas ini karena menyangkut kewenangan-kewenangan atas tanah, atas lahan dan supaya pembangunan itu tersentral dengan baik secara administrasi, terutama dalam hal kewenangan atas lahan saat dibuat satu kerjasama atau KPBU dengan pihak ketiga. “Jadi itu kemudahan yang mau kita berikan pada Badan Otorita,” jelas Suharso. Baca Juga: Ke Ibu Kota Baru, Jokowi Cek Lokasi Istana Presiden di Sepaku Dia menambahkan, Perpres pembentukan Badan Otorita itu sudah selesai mbak, tinggal finishing.  Adapun bentuk pemerintahannya, menurut Suharso, telah disepakati adalah provinsi, otonomi provinsi. Tetapi di dalam area ibu kota seluas 256.000 hektare, ada area sekitar 56.000 hektare yang menjadi kawasan khusus yang tidak masuk di dalam daerah otorita, daerah pemerintahan. “Jadi dia tidak masuk dalam daerah otonomi pemerintahan dan nanti akan diurus oleh seorang manager city atau city manager,” terang Suharso. Menteri PPN/Kepala Bappenas juga menyampaikan, untuk pembangunan ibu kota baru itu semaksimal mungkin tidak akan menggunakan sumber-sumber pembiayaan yang pada umumnya. Namun pemerintah ingin menggunakan sumber-sumber dana pembangunan baru, termasuk dalam hal ini mengundang investasi, para investor asing. Sesuai timeline yang sudah dibuat, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, diharapkan tahun 2021 sudah dilakukan groundbreaking pembangunan ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur. "Sebelum groundbreaking tentu infrastruktur dasar termasuk drainase, jalan-jalan nasional, itu sudah bisa kita mulai semester pertama tahun depan," jelas Suharso.