Airlangga Hartarto memastikan, RUU Omnibus Law Perpajakan akan diserahkan pemerintah ke DPR RI pada Januari 2020.https://economy.okezone.com/read/2019/12/18/20/2143363/menko-airlangga-pastikan-ruu-omnibus-law-masuk-ke-dpr-januari-2020idhttps://economy.okezone.com/read/2019/12/18/20/2143363/menko-airlangga-pastikan-ruu-omnibus-law-masuk-ke-dpr-januari-2020https://economy.okezone.com/read/2019/12/18/20/2143363/menko-airlangga-pastikan-ruu-omnibus-law-masuk-ke-dpr-januari-2020Rabu 18 Desember 2019 13:28 WIBYohana Artha UlyMenko Perekonomian Airlangga Hartarto (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2019/12/18/20/2143363/menko-airlangga-pastikan-ruu-omnibus-law-masuk-ke-dpr-januari-2020-5iTsRYSBLO.jpegJAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan dan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja baru akan diserahkan pemerintah ke DPR RI pada Januari 2020. Lantaran omnibus law baru masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun depan. "Jadi dengan sudah masuk ke dalam prolegnas, maka bulan Januari 2020 (RUU Omnibus Law) baru akan dimasukkan. Tentu kalau sudah masuk akan langsung dibahas," ungkap Airlangga ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (18/12/2019). Baca Juga: RUU Omnibus Law Perpajakan Diserahkan ke DPR Akhir Pekan Ini DPR memang baru saja mengakhiri masa sidang pada 17 Desember 2019 dengan menetapkan RUU Omnibus Law ke dalam prolegnas 2020. Kemudian akan kembali memulai masa sidang pada pertengahan Januari 2020. Hal ini sekaligus memastikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru akan menyerahkan Surat Presiden (Surpres) terkait RUU Omnibus Law ke DPR pada Januari 2020, setelah sebelumnya ditargetkan bisa masuk sebelum masa reses. "Surpres kan sesudah prolegnas, dan itu baru disepakati dalam Rapat Paripurna DPR kemarin, sehingga tentu di masa sidang berikutnya baru akan dimasukkan," jelas Airlangga. Adapun RUU Omnibus Law Perpajakan berisikan 28 pasal mencakup amandemen dari 7 UU yang berkaitan dengan perpajakan. Terdiri dari UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Kepabeanan, UU Pajak dan Retribusi daerah, UU Pemerintah Daerah.Sedangkan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mengamandemen 82 UU dan 1.194 pasal. Kedua omnibus law itu dimaksudkan untuk mendorong peningkatan investasi dan daya saing Indonesia, terlebih dalam menghadapi perlambatan ekonomi global. Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, belum bisa memastikan RUU Omnibus Law rampung dalam waktu tiga bulan, sesuai keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya hingga saat ini, DPR belum menerima Surpres.   "Artinya DPR tidak mengetahui secara terperinci sebelum Surpres itu masuk, tentu saja ini kami tidak bisa mengira-ngira, apakah ini sebulan, dua bulan, tiga bulan dan lain-lain, karena mengamandemen UU, walaupun pasalnya hanya sedikit tentu saja perlu kerja dan mekanisme harus kami lakukan," jelasnya di Gedung DPR RI. Puan menyatakan, meskipun pada akhirnya RUU Omnibus Law diperkirakan selesai di tahun 2020, namun dampaknya baru akan terasa pada perekonomian domestik pada tahun 2021. "RUU ini diharapkan bisa mendorong investasi dan perekonomian bisa berjalan dengan baik, tapi walupun bisa diselesaikan 2020, paling cepat impact-nya dirasakan di 2021 atau 2022," kata dia.JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan dan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja baru akan diserahkan pemerintah ke DPR RI pada Januari 2020. Lantaran omnibus law baru masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun depan. "Jadi dengan sudah masuk ke dalam prolegnas, maka bulan Januari 2020 (RUU Omnibus Law) baru akan dimasukkan. Tentu kalau sudah masuk akan langsung dibahas," ungkap Airlangga ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (18/12/2019). Baca Juga: RUU Omnibus Law Perpajakan Diserahkan ke DPR Akhir Pekan Ini DPR memang baru saja mengakhiri masa sidang pada 17 Desember 2019 dengan menetapkan RUU Omnibus Law ke dalam prolegnas 2020. Kemudian akan kembali memulai masa sidang pada pertengahan Januari 2020. Hal ini sekaligus memastikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru akan menyerahkan Surat Presiden (Surpres) terkait RUU Omnibus Law ke DPR pada Januari 2020, setelah sebelumnya ditargetkan bisa masuk sebelum masa reses. "Surpres kan sesudah prolegnas, dan itu baru disepakati dalam Rapat Paripurna DPR kemarin, sehingga tentu di masa sidang berikutnya baru akan dimasukkan," jelas Airlangga. Adapun RUU Omnibus Law Perpajakan berisikan 28 pasal mencakup amandemen dari 7 UU yang berkaitan dengan perpajakan. Terdiri dari UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Kepabeanan, UU Pajak dan Retribusi daerah, UU Pemerintah Daerah.Sedangkan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mengamandemen 82 UU dan 1.194 pasal. Kedua omnibus law itu dimaksudkan untuk mendorong peningkatan investasi dan daya saing Indonesia, terlebih dalam menghadapi perlambatan ekonomi global. Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, belum bisa memastikan RUU Omnibus Law rampung dalam waktu tiga bulan, sesuai keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya hingga saat ini, DPR belum menerima Surpres.   "Artinya DPR tidak mengetahui secara terperinci sebelum Surpres itu masuk, tentu saja ini kami tidak bisa mengira-ngira, apakah ini sebulan, dua bulan, tiga bulan dan lain-lain, karena mengamandemen UU, walaupun pasalnya hanya sedikit tentu saja perlu kerja dan mekanisme harus kami lakukan," jelasnya di Gedung DPR RI. Puan menyatakan, meskipun pada akhirnya RUU Omnibus Law diperkirakan selesai di tahun 2020, namun dampaknya baru akan terasa pada perekonomian domestik pada tahun 2021. "RUU ini diharapkan bisa mendorong investasi dan perekonomian bisa berjalan dengan baik, tapi walupun bisa diselesaikan 2020, paling cepat impact-nya dirasakan di 2021 atau 2022," kata dia.