Banyaknya transaksi yang terjadi membuat Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) terbebani oleh beragam kasus.https://economy.okezone.com/read/2019/12/22/320/2144685/fakta-aduan-bpkn-dari-masalah-perumahan-hingga-penipuan-e-commerceidhttps://economy.okezone.com/read/2019/12/22/320/2144685/fakta-aduan-bpkn-dari-masalah-perumahan-hingga-penipuan-e-commercehttps://economy.okezone.com/read/2019/12/22/320/2144685/fakta-aduan-bpkn-dari-masalah-perumahan-hingga-penipuan-e-commerceMinggu 22 Desember 2019 08:34 WIBIreneFoto Rumah: Ilustrasi Shutterstockhttps://img.okezone.com/content/2019/12/21/320/2144685/fakta-aduan-bpkn-dari-masalah-perumahan-hingga-penipuan-e-commerce-3Whx686nRT.jpegJAKARTA - Banyaknya transaksi yang terjadi membuat Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) terbebani oleh beragam kasus. Apalagi saat ini konsumen dinilai lebih berani untuk mempertahankan haknya sebagai konsumen. Bagi yang belum tahu, BPKN atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional merupakan badan yang mengurus terkait permasalahan konsumen. Mulai dari keluhan hingga ikut memperjuangkan hak konsumen. Di bawah ini Okezone telah merangkum 9 fakta terkait aduan BPKN: Baca Juga: BPKN Terima 1.510 Pengaduan, 90% Masalah Perumahan 1. Selesaikan 60% Kasus di 2018 Untuk jasa keuangan ada beberapa kasus lainnya sudah selesai ditangani BPKN. Misalnya kasus di 2018, BPKN bisa selesaikan sekitar 60%. 2. Total 1.510 Aduan di 2019 Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mencatat telah menerima 1.510 pengaduan konsumen atau masyarakat sepanjang 2019.  3. Potensi Kerugian Rp3,35 Triliun Dari total aduan, potensi kerugian konsumen sekira Rp3,35 triliun. "Total dari 1.510 itu, potensi kerugiannya yakni Rp3,35 triliun," kata Koordinator Komisi III Advokasi BPKN, Rizal E Halim di kantornya, Senin (16/12/2019).   4. 12 Kasus E-Commerce Jasa keuangan ada 76 kasus, e-commerce 12 kasus, listrik dan gas rumah tangga 9 kasus, layanan kesehatan 6 kasus, transportasi 5 kasus, telekomunikasi 5 kasus. 5. 90% Aduan Masalah Perumahan Ada sekitar 1.370 kasus aduan yang masuk terkait tentang kasus perumahan.  Koordinator Komisi III Advokasi BPKN Rizal E Halim mengatakan bahwa dari 1.510 pengaduan, 90% di sektor perumahan yang paling serius dialami di Batam dan Jabodetabek. "Kasus perumahan di kota Batam ini, karena di sana ada penjualan lahan yang sebenarnya hutan lindung dan itu masif," ujar dia di kantornya, Senin (16/12/2019).6. Masalah Perumahan Jabodetabek Sektor perumahan di wilayah Jabodetabek yang banyak sekali masalahnya. Misalnya lahannya sudah disita di BPN, kemudian dijual kembali. "Dan hebatnya semuanya menggunakan mekanisme pembiayaan bank plat merah. Dari seluruh proses tidak ada prinsip kehati-hatian, apalagi di sektor perbankan," ungkap Rolas. Dia menambahkan bahwa hampir rumah susun di Jakarta berpotensi masalah hak guna bangunan dan pengelolaan. Kemudian aja juga masalah di perumahan Sentul City. "Jadi, kasus pelanggaran terkait perumahan ini, tak hanya terjadi di masyarakat ekonomi bawah tapi merata dari bawah sampai ke atas," katanya. Baca Juga: Konsumen Paling Banyak Keluhkan Perumahan di Kuartal I-2019 7. Traveloka Paling Banyak Menuai Keluhan "Paling banyak (keluhan) itu Traveloka, bahkan sampai ada gugatan. Biasanya mereka menggugat langsung ke Singapura," jelas Rolas kepada wartawan, Senin (17/12/2018).  8. Ada Penipuan Tokopedia Salah satu keluhan yang disampaikan, jelas Rolas, adalah program flash sale. Menurut Rolas, pada Mei lalu, seseorang melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan karyawan Tokopedia. Korban melaporkan bahwa kartu kreditnya sudah tertagih pembayaran meskipun transaksi belum dianggap berhasil di Tokopedia. "Dari bank-nya sudah ada laporan sukses, tapi transaksinya tak kunjung berhasil, tidak ada kabar," jelas Rolas.   9. Keluhan Terkait E-Commerce Akan Terus Meningkat BKPN memprediksi bahwa laporan mengenai dugaan penipuan e-commerce akan terus meningkat. Hal tersebut seiring dengan makin banyaknya konsumen belanja online dibanding konsumen di pusat perbelanjaan. Pemerintah pun diminta tegas dalam menangani hal ini. "Hal ini akan diperkuat oleh semakin tingginya lalu lintas e-commerce lintas batas," imbuh Wakil Ketua BPKN, Rolas Sitinjak.JAKARTA - Banyaknya transaksi yang terjadi membuat Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) terbebani oleh beragam kasus. Apalagi saat ini konsumen dinilai lebih berani untuk mempertahankan haknya sebagai konsumen. Bagi yang belum tahu, BPKN atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional merupakan badan yang mengurus terkait permasalahan konsumen. Mulai dari keluhan hingga ikut memperjuangkan hak konsumen. Di bawah ini Okezone telah merangkum 9 fakta terkait aduan BPKN: Baca Juga: BPKN Terima 1.510 Pengaduan, 90% Masalah Perumahan 1. Selesaikan 60% Kasus di 2018 Untuk jasa keuangan ada beberapa kasus lainnya sudah selesai ditangani BPKN. Misalnya kasus di 2018, BPKN bisa selesaikan sekitar 60%. 2. Total 1.510 Aduan di 2019 Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mencatat telah menerima 1.510 pengaduan konsumen atau masyarakat sepanjang 2019.  3. Potensi Kerugian Rp3,35 Triliun Dari total aduan, potensi kerugian konsumen sekira Rp3,35 triliun. "Total dari 1.510 itu, potensi kerugiannya yakni Rp3,35 triliun," kata Koordinator Komisi III Advokasi BPKN, Rizal E Halim di kantornya, Senin (16/12/2019).   4. 12 Kasus E-Commerce Jasa keuangan ada 76 kasus, e-commerce 12 kasus, listrik dan gas rumah tangga 9 kasus, layanan kesehatan 6 kasus, transportasi 5 kasus, telekomunikasi 5 kasus. 5. 90% Aduan Masalah Perumahan Ada sekitar 1.370 kasus aduan yang masuk terkait tentang kasus perumahan.  Koordinator Komisi III Advokasi BPKN Rizal E Halim mengatakan bahwa dari 1.510 pengaduan, 90% di sektor perumahan yang paling serius dialami di Batam dan Jabodetabek. "Kasus perumahan di kota Batam ini, karena di sana ada penjualan lahan yang sebenarnya hutan lindung dan itu masif," ujar dia di kantornya, Senin (16/12/2019).6. Masalah Perumahan Jabodetabek Sektor perumahan di wilayah Jabodetabek yang banyak sekali masalahnya. Misalnya lahannya sudah disita di BPN, kemudian dijual kembali. "Dan hebatnya semuanya menggunakan mekanisme pembiayaan bank plat merah. Dari seluruh proses tidak ada prinsip kehati-hatian, apalagi di sektor perbankan," ungkap Rolas. Dia menambahkan bahwa hampir rumah susun di Jakarta berpotensi masalah hak guna bangunan dan pengelolaan. Kemudian aja juga masalah di perumahan Sentul City. "Jadi, kasus pelanggaran terkait perumahan ini, tak hanya terjadi di masyarakat ekonomi bawah tapi merata dari bawah sampai ke atas," katanya. Baca Juga: Konsumen Paling Banyak Keluhkan Perumahan di Kuartal I-2019 7. Traveloka Paling Banyak Menuai Keluhan "Paling banyak (keluhan) itu Traveloka, bahkan sampai ada gugatan. Biasanya mereka menggugat langsung ke Singapura," jelas Rolas kepada wartawan, Senin (17/12/2018).  8. Ada Penipuan Tokopedia Salah satu keluhan yang disampaikan, jelas Rolas, adalah program flash sale. Menurut Rolas, pada Mei lalu, seseorang melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan karyawan Tokopedia. Korban melaporkan bahwa kartu kreditnya sudah tertagih pembayaran meskipun transaksi belum dianggap berhasil di Tokopedia. "Dari bank-nya sudah ada laporan sukses, tapi transaksinya tak kunjung berhasil, tidak ada kabar," jelas Rolas.   9. Keluhan Terkait E-Commerce Akan Terus Meningkat BKPN memprediksi bahwa laporan mengenai dugaan penipuan e-commerce akan terus meningkat. Hal tersebut seiring dengan makin banyaknya konsumen belanja online dibanding konsumen di pusat perbelanjaan. Pemerintah pun diminta tegas dalam menangani hal ini. "Hal ini akan diperkuat oleh semakin tingginya lalu lintas e-commerce lintas batas," imbuh Wakil Ketua BPKN, Rolas Sitinjak.