Tantangan ekonomi Indonesia tahun ini cukup berat. Bukan hanya dari dalam negeri, tekanan ekonomi Indonesia juga berasal dari luar negeri.https://economy.okezone.com/read/2019/12/30/20/2147359/kaleidoskop-2019-perekonomian-ri-tidak-terpengaruh-perang-dagang-as-chinaidhttps://economy.okezone.com/read/2019/12/30/20/2147359/kaleidoskop-2019-perekonomian-ri-tidak-terpengaruh-perang-dagang-as-chinahttps://economy.okezone.com/read/2019/12/30/20/2147359/kaleidoskop-2019-perekonomian-ri-tidak-terpengaruh-perang-dagang-as-chinaSenin 30 Desember 2019 12:02 WIBYohana Artha UlyGrafik Ekonomi (Foto: Okezone.com/Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2019/12/30/20/2147359/kaleidoskop-2019-perekonomian-ri-tidak-terpengaruh-perang-dagang-as-china-ZGaD1WLjYA.jpegJAKARTA – Tantangan ekonomi Indonesia tahun ini cukup berat. Bukan hanya dari dalam negeri, tekanan ekonomi Indonesia juga berasal dari luar negeri. Sebut saja perang dagang antara dua raksasa ekonomi dunia AS dan China yang sudah berlangsung sejak 2018 berimbas kepada banyak negara, termasuk Indonesia. Perang dagang telah mengacaukan kondisi ekonomi dunia. Mulai dari kurs mata uang, harga minyak, harga emas hingga pasar saham dunia. Selama 2019, perekonomian dunia dibayangi ketidakpastian global. Hal ini menimbulkan fluktuasi harga komoditas, serta meningkatnya ketegangan geopolitik di sejumlah Negara. Baca juga: Menko Airlangga Beberkan Tantangan Ekonomi di 2020, dari Perang Dagang hingga Brexit Dampak dari ketidakpastian tersebut, antara lain penurunan ekspor, pelemahan aktivitas manufaktur dan perlambatan arus investasi di Indonesia. “Perang dagang telah mendorong adanya kontraksi pada volume perdagangan dunia. Kontraksi ialah efek dari semakin mahalnya biaya transaksi perdagangan antara negara akibat perang tarif antar negara,” kata Ekonom Bank Permata Josua Pardede kepada Okezone di Jakarta. Namun pemerintah cukup pede menghadapi perang dagang AS dan China. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perindustrian pernah berkata, perang dagang Amerika tak akan berpengaruh untuk Indonesia. Sebab, bila melihat secara geopolitik nilai perdagangan impor dam ekspor Indonesia di negara Paman Sam itu berada pada urutan ke-17. <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/10/06/59018/302860_medium.jpg" alt="Menperin Airlangga Hertanto Hadiri Rakernas KNPI & Orientasi DPP KNPI" width="100%" />  ‎"Jadi tentu kami tidak melihat ini sebagai sesuatu yang akan menjadi ancaman yang besar terhadap Indonesia," ujar Airlangga di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 9 Juli 2018. Meski demikian, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah tetap akan melakukan komunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) yang tengah mengevaluasi keberadaan generalized system of preference (GSP) ke produk Indonesia. Di tahun ini, lembaga internasional seperti IMF dan World Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi global melambat. Kedua lembaga tersebut merevisi proyeksi ekonomi global.Tak hanya Indonesia, negara besar seperti AS dan Uni Eropa juga mengalami perlambatan. Tercatat, ekonomi Uni Eropa melambat dari 2,23% pada kuartal I-2018 menjadi 1,26% pada kuartal II-2019. Sementara itu laju ekonomi AS dan Singapura masing-masing melambat ke level 1,84% dan 0,5% pada kuartal III-2019. Perlambatan ekonomi global berdampak pada neraca dagang Indonesia. Hingga November 2019, neraca perdagangan Indonesia defisit USD3,1 miliar. Meski demikian, defisit membaik dibandingkan posisi yang sama tahun lalu sebesar USD7,6 miliar. Perbaikan defisit karena menurunnya defisit migas dari USD12,4 miliar menjadi USD8,3 miliar dan kenaikan surplus non-migas dari USD4,8 miliar menjadi USD5,2 miliar. Baca juga: Pengusaha Ramal Ekonomi Indonesia Hanya Tumbuh 4,85% pada 2020 Dari sisi ekspor dan impor mengalami penurunan pada 2019. Dibandingkan periode yang sama pada 2018, impor turun 9,88% dan ekspor turun 7,61%. Josua berpendapat, perang dagang mendorong rendahnya volume perdagangan dunia dan kemudian memberikan efek negatif pada ekspor Indonesia. Tidak hanya itu, rendahnya volume perdagangan dunia juga mendorong kontraksi pada harga komoditas dunia sehingga hal ini mendorong kontraksi ekspor Indonesia lebih jauh. “Dengan ekspor yang berkontraksi ini, kemudian investasi dan juga permintaan kredit yang berkaitan dengan jenis usaha ekspor cenderung melambat. Dampak terhadap ekspor, investasi, serta kredit ini, pada akhirnya mendorong perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik pada tahun 2019,” ujar Josua. Namun demikian, investor bisa bernapas lega menjelang akhir tahun 2019. Pasalnya, Amerika dan China menyepakati perjanjian perdagangan fase satu. Kesepakatan dagang ini disebut sebut menjadi sinyal berakhirnya perang dagang antara Amerika dan China. Meski sebagian negara mengalami pelemahan ekonomi, Indonesia masih bisa mencatatkan pertumbuhan. Laju ekonomi Indonesia masih tumbuh stabil di kisaran 5%. Berdasarkan data Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Indonesia tercatat sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di antara negara G20 pada kuartal III-2019. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,02% pada kuartal III-2019. Indonesia hanya kalah dari China sebesar 6%.Presiden Joko Widodo meminta kepada semua pihak untuk bersyukur karena ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh 5%. Menurut Jokowi, harusnya masyarakat bersyukur terhadap angka pertumbuhan ini. "Apa yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa kita harus bersyukur negara kita masih diberikan pertumbuhan ekonomi 5%," ujarnya dalam acara pertemuan tahunan Bank Indonesia, 28 November 2019. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang kuat ekonomi RI. Sepanjang 2019, konsumsi masyarakat masih tumbuh 5,1% di kuartal III-2019. Indikator konsumsi masih terjaga, tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen yang lebih dari 100. Baca juga: Akademisi, Pengusaha hingga Pemerintah Kumpul Bareng Bahas Ekonomi Inklusif “Pertumbuhan masih bisa bertahan di 5% karena ekonomi kita tergantung sektor konsumsi yang porsinya 56% dari total ekonomi. Jauh lebih tinggi dari negara di kawasan ASEAN seperti Singapura yang hanya 0,5%, Malaysia sekitar 4,3% dan Thailand yang hanya sekitar 2,5%,” kata Kepala Ekonom BCA David Sumual kepada Okezone. Indikator makro lainnya, laju inflasi pada 2019 mampu dijaga di target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tercatat inflasi inti pada November 2019 tercatat sebesar 3,08% (yoy). Realisasi inflasi pada November 2019 pada kelompok Administered Price menunjukkan pengurangan yang signifikan karena adanya koreksi tiket pesawat sejak Juni 2019. Sementara kelompok inti cenderung stabil meskipun sebelumnya sempat ada kenaikan harga emas global serta Volatile Food kembali mengalami kenaikan menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) akhir tahun. Sepanjang 2019, inflasi tertinggi terjadi pada April-Juni bertepatan dengan Ramadan atau Lebaran. Beberapa komoditas yang memberikan kontribusi inflasi terbesar antara lain, bawang merah, cabai merah dan daging ayam. Merespons perlambatan ekonomi global, sejumlah bank sentral di dunia mengambil langkah menurunkan suku bunga acuan. Pada 2019, Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan (BI Repo Rate) sebanyak 4 kali atau 1% dari 6% menjadi 5%. Gejolak ekonomi global juga tercermin pada kondisi pasar keuangan dalam negeri yang volatile. Di bandingkan beberapa negara emerging lainnya, kondisi perubahan kurs maupun return saham Indonesia masih positif dan tidak sevolatil negara lain.Nilai tukar Rupiah pada awal tahun dimulai pada level Rp14.382/USD. Bank Indonesia (BI) mencatat nilai tukar Rupiah menguat sebesar 2,90% di sepanjang tahun 2019 (year to date/ytd). Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan, penguatan Rupiah tersebut didukung oleh masuknya pasokan valas dari para eksportir. "Juga didorong aliran masuk modal asing yang tetap berlanjut sejalan prospek ekonomi Indonesia yang tetap terjaga, daya tarik pasar keuangan domestik yang tetap besar, serta ketidakpastian pasar keuangan global yang mereda," ungkapnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat BI, Jakarta, 19 Desember 2019. Baca Juga: Kejar Negara Maju di 2045, Menristek: Industri Harus terus Berinovasi Perry bilang, BI meyakini ke depan nilai tukar Rupiah akan tetap stabil sesuai dengan fundamentalnya dan mekanisme pasar yang terjaga. Perkiraan ini didukung prospek neraca pembayaran Indonesia (NPI) yang tetap baik akibat berlanjutnya aliran masuk modal asing. Hal itu seiring dengan prospek ekonomi domestik yang membaik dan imbal hasil yang menarik, serta dampak positif kebijakan moneter longgar di negara maju. Sementara itu, Indeks harga Saham Gabungan (IHSG) ambil start pada level 6.194 pada awal 2019. Tahun ini, IHSG mencapai level tertinggi pada 6.547,88 yang terjadi pada 6 Februari 2019 dan terendah 5.826.87 yang tercapai 17 Mei 2019. Namun ada yang perlu diwaspadai dari penguatan Rupiah. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance atau Indef Didik J Rachbini mengatakan, ada risiko di balik penguatan Rupiah. Menurutnya, stabilitas Rupiah yang terjadi saat ini bertumpu pada derasnya aliran dana-dana jangka pendek (hot money). Ini terjadi karena tingkat bunga di Indonesia masih lebih ‘menggiurkan’ bagi investor dibanding negara-negara lain. Baca Juga: Pengusaha Ramal Ekonomi Indonesia Hanya Tumbuh 4,85% pada 2020 “Derasnya modal yang distimulasi selisih suku bunga yang lebar dibanding negara lain ini bisa tiba-tiba keluar yang justru membuat ekonomi Indonesia semakin rentan. Oleh karena itu, kewaspadaan terhadap potensi pembalikan modal ke luar negeri tetap diperlukan guna mengantisipasi dampak negatif dari hot money,” kata Didik kepada Okezone. Berdasarkan data Bloomberg per 16 Desember 2019, IHSG masih menguat 0,28%, sementara itu perubahan kurs Rupiah terapresiasi 2,71%.Dari sisi, penerimaan negara hingga November 2019 tercatat sebesar Rp1.6772,1 triliun atau 77,5% dari target APBN 2019 yang sebesar Rp2.165,1 triliun. Angka ini hanya tumbuh 0,9% dibandingkan periode akhir November 2018 sebesar Rp1.662,9 triliun. Sedangkan realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp2.046 triliun atau sudah 83,1% dari pagu APBN 2019 sebesar Rp2.461,1 triliun. Realisasi ini tumbuh sebesar 5,3% dibandingkan realisasi APBN pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.942,6 triliun. Baca Juga: Tarik Pajak Netflix hingga Google, Sri Mulyani Tunggu Omnibus Law Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, jika dilihat di tengah adanya tekanan ekonomi global, dirinya tetap bisa bertahan yakni dengan tetap terjadinya pertumbuhan pendapatan. Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan, perang dagang tidak berpengaruh langsung ke perpajakan. Justru menurutnya harga komoditas lah yang mempengaruhi penerimaan negara. “Dibandingkan 2018 dengan 2019, itu keliatan harga batu bara, sawit, hampir semuanya terdampak. PNBP kan juga turun ternyata pertumbuhannya. Lalu PPh migas dan kepabeanan juga. Jadi menurut saya memang ada pengaruh di situ, lebih ke arah komoditas,” kata Yustinus kepada Okezone. <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2019/11/05/59433/305635_medium.jpg" alt="Ketika Menkeu Sri Mulyani Jadi Guru bagi Siswa SD Kenari 1 Jakarta"  width="100%" /> Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan perpajakan mencapai Rp1.312,4 triliun hingga akhir November 2019. Realisasi ini setara 73,5% dari target dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang sebesar Rp1.786,4 triliun. Dengan demikian, di sisa satu bulan terakhir jelang tutup tahun, penerimaan negara melalui perpajakan masih mengalami kekurangan Rp474 triliun. Adapun nilai realisasi tersebut tercatat hanya tumbuh 0,8% dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp1.301,5 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penerimaan perpajakan utamanya tertekan oleh Pajak Penghasilan (PPh) migas yang pertumbuhannya terkontraksi -11,5% dari periode yang sama di tahun lalu. Penerimaan sektor ini tercatat sebesar Rp52,9 triliun, padahal pada November 2018 mencapai 59,8 triliun."Ini disebabkan karena lifting migas yang rendah, harga minyak mentah juga di bawah asumsi, serta kurs Rupiah yang menguat dibandingkan asumsi. Ini sangat mempengaruhi PPh migas," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, 19 Desember 2019. Sementara itu, penerimaan dari pajak non migas tercatat mencapai Rp1.083,3 triliun, atau setara 71,7% dari target yang sebesar Rp1.511,4 triliun. Pajak sektor ini tercatat tumbuh 0,6% dari realisasi tahun lalu yang sebesar 1.076,9 triliun. "Jadi untuk penerimaan pajak dari sektor non migas cukup baik di tengah gempuran pelemahan ekonomi global," imbuhnya. Baca Juga: Google Didenda Rp24 Triliun karena Blokir Iklan Pesaing Secara rinci, penerimaan pajak non migas terdiri dari PPh non migas sebesar Rp615,7 triliun atau tumbuh 0,6% dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Lalu dari pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp441,2 triliun atau mengalami kontraksi -4,1% pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp20,4 triliun yang tumbuh 8,9%, serta pajak lainnya sebesar Rp6 triliun atau terkontraksi -9,2%. Kemudian penerimaan perpajakan juga berasal dari bea dan cukai sebesar Rp176,2 triliun hingga akhir November, atau mencapai 84,4 dari target di APBN yang sebesar Rp208,8 triliun. Realisasi ini juga tercatat tumbuh 8,9% dari periode di tahun lalu yang sebesar Rp164,9 triliun. <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2019/10/22/59228/304256_medium.jpg" alt="Lambaikan Tangan Kiri, Sri Mulyani Tiba di Istana Negara"  width="100%" /> Sementara itu, penerimaan dari cukai sebesar Rp139,5 triliun, yang tercatat tumbuh 13,1% dari realisasi tahun lalu. Sedangkan dari bea masuk sebesar Rp33,6 triliun yang tumbuh terkontraksi -5% dan bea keluar sebesar Rp3,2 triliun yang pertumbuhannya terkontraksi dalam -48,5%. "Jadi dari penerimaan bea cukai, mayoritas hanya dari cukai yang tumbuhnya dobel digit, jauh lebih tinggi dari bea masuk dan keluar yang pertumbuhannya terkontraksi," kata Sri Mulyani.JAKARTA – Tantangan ekonomi Indonesia tahun ini cukup berat. Bukan hanya dari dalam negeri, tekanan ekonomi Indonesia juga berasal dari luar negeri. Sebut saja perang dagang antara dua raksasa ekonomi dunia AS dan China yang sudah berlangsung sejak 2018 berimbas kepada banyak negara, termasuk Indonesia. Perang dagang telah mengacaukan kondisi ekonomi dunia. Mulai dari kurs mata uang, harga minyak, harga emas hingga pasar saham dunia. Selama 2019, perekonomian dunia dibayangi ketidakpastian global. Hal ini menimbulkan fluktuasi harga komoditas, serta meningkatnya ketegangan geopolitik di sejumlah Negara. Baca juga: Menko Airlangga Beberkan Tantangan Ekonomi di 2020, dari Perang Dagang hingga Brexit Dampak dari ketidakpastian tersebut, antara lain penurunan ekspor, pelemahan aktivitas manufaktur dan perlambatan arus investasi di Indonesia. “Perang dagang telah mendorong adanya kontraksi pada volume perdagangan dunia. Kontraksi ialah efek dari semakin mahalnya biaya transaksi perdagangan antara negara akibat perang tarif antar negara,” kata Ekonom Bank Permata Josua Pardede kepada Okezone di Jakarta. Namun pemerintah cukup pede menghadapi perang dagang AS dan China. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perindustrian pernah berkata, perang dagang Amerika tak akan berpengaruh untuk Indonesia. Sebab, bila melihat secara geopolitik nilai perdagangan impor dam ekspor Indonesia di negara Paman Sam itu berada pada urutan ke-17. <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/10/06/59018/302860_medium.jpg" alt="Menperin Airlangga Hertanto Hadiri Rakernas KNPI & Orientasi DPP KNPI" width="100%" />  ‎"Jadi tentu kami tidak melihat ini sebagai sesuatu yang akan menjadi ancaman yang besar terhadap Indonesia," ujar Airlangga di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 9 Juli 2018. Meski demikian, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah tetap akan melakukan komunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) yang tengah mengevaluasi keberadaan generalized system of preference (GSP) ke produk Indonesia. Di tahun ini, lembaga internasional seperti IMF dan World Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi global melambat. Kedua lembaga tersebut merevisi proyeksi ekonomi global.Tak hanya Indonesia, negara besar seperti AS dan Uni Eropa juga mengalami perlambatan. Tercatat, ekonomi Uni Eropa melambat dari 2,23% pada kuartal I-2018 menjadi 1,26% pada kuartal II-2019. Sementara itu laju ekonomi AS dan Singapura masing-masing melambat ke level 1,84% dan 0,5% pada kuartal III-2019. Perlambatan ekonomi global berdampak pada neraca dagang Indonesia. Hingga November 2019, neraca perdagangan Indonesia defisit USD3,1 miliar. Meski demikian, defisit membaik dibandingkan posisi yang sama tahun lalu sebesar USD7,6 miliar. Perbaikan defisit karena menurunnya defisit migas dari USD12,4 miliar menjadi USD8,3 miliar dan kenaikan surplus non-migas dari USD4,8 miliar menjadi USD5,2 miliar. Baca juga: Pengusaha Ramal Ekonomi Indonesia Hanya Tumbuh 4,85% pada 2020 Dari sisi ekspor dan impor mengalami penurunan pada 2019. Dibandingkan periode yang sama pada 2018, impor turun 9,88% dan ekspor turun 7,61%. Josua berpendapat, perang dagang mendorong rendahnya volume perdagangan dunia dan kemudian memberikan efek negatif pada ekspor Indonesia. Tidak hanya itu, rendahnya volume perdagangan dunia juga mendorong kontraksi pada harga komoditas dunia sehingga hal ini mendorong kontraksi ekspor Indonesia lebih jauh. “Dengan ekspor yang berkontraksi ini, kemudian investasi dan juga permintaan kredit yang berkaitan dengan jenis usaha ekspor cenderung melambat. Dampak terhadap ekspor, investasi, serta kredit ini, pada akhirnya mendorong perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik pada tahun 2019,” ujar Josua. Namun demikian, investor bisa bernapas lega menjelang akhir tahun 2019. Pasalnya, Amerika dan China menyepakati perjanjian perdagangan fase satu. Kesepakatan dagang ini disebut sebut menjadi sinyal berakhirnya perang dagang antara Amerika dan China. Meski sebagian negara mengalami pelemahan ekonomi, Indonesia masih bisa mencatatkan pertumbuhan. Laju ekonomi Indonesia masih tumbuh stabil di kisaran 5%. Berdasarkan data Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Indonesia tercatat sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di antara negara G20 pada kuartal III-2019. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,02% pada kuartal III-2019. Indonesia hanya kalah dari China sebesar 6%.Presiden Joko Widodo meminta kepada semua pihak untuk bersyukur karena ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh 5%. Menurut Jokowi, harusnya masyarakat bersyukur terhadap angka pertumbuhan ini. "Apa yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa kita harus bersyukur negara kita masih diberikan pertumbuhan ekonomi 5%," ujarnya dalam acara pertemuan tahunan Bank Indonesia, 28 November 2019. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang kuat ekonomi RI. Sepanjang 2019, konsumsi masyarakat masih tumbuh 5,1% di kuartal III-2019. Indikator konsumsi masih terjaga, tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen yang lebih dari 100. Baca juga: Akademisi, Pengusaha hingga Pemerintah Kumpul Bareng Bahas Ekonomi Inklusif “Pertumbuhan masih bisa bertahan di 5% karena ekonomi kita tergantung sektor konsumsi yang porsinya 56% dari total ekonomi. Jauh lebih tinggi dari negara di kawasan ASEAN seperti Singapura yang hanya 0,5%, Malaysia sekitar 4,3% dan Thailand yang hanya sekitar 2,5%,” kata Kepala Ekonom BCA David Sumual kepada Okezone. Indikator makro lainnya, laju inflasi pada 2019 mampu dijaga di target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tercatat inflasi inti pada November 2019 tercatat sebesar 3,08% (yoy). Realisasi inflasi pada November 2019 pada kelompok Administered Price menunjukkan pengurangan yang signifikan karena adanya koreksi tiket pesawat sejak Juni 2019. Sementara kelompok inti cenderung stabil meskipun sebelumnya sempat ada kenaikan harga emas global serta Volatile Food kembali mengalami kenaikan menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) akhir tahun. Sepanjang 2019, inflasi tertinggi terjadi pada April-Juni bertepatan dengan Ramadan atau Lebaran. Beberapa komoditas yang memberikan kontribusi inflasi terbesar antara lain, bawang merah, cabai merah dan daging ayam. Merespons perlambatan ekonomi global, sejumlah bank sentral di dunia mengambil langkah menurunkan suku bunga acuan. Pada 2019, Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan (BI Repo Rate) sebanyak 4 kali atau 1% dari 6% menjadi 5%. Gejolak ekonomi global juga tercermin pada kondisi pasar keuangan dalam negeri yang volatile. Di bandingkan beberapa negara emerging lainnya, kondisi perubahan kurs maupun return saham Indonesia masih positif dan tidak sevolatil negara lain.Nilai tukar Rupiah pada awal tahun dimulai pada level Rp14.382/USD. Bank Indonesia (BI) mencatat nilai tukar Rupiah menguat sebesar 2,90% di sepanjang tahun 2019 (year to date/ytd). Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan, penguatan Rupiah tersebut didukung oleh masuknya pasokan valas dari para eksportir. "Juga didorong aliran masuk modal asing yang tetap berlanjut sejalan prospek ekonomi Indonesia yang tetap terjaga, daya tarik pasar keuangan domestik yang tetap besar, serta ketidakpastian pasar keuangan global yang mereda," ungkapnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat BI, Jakarta, 19 Desember 2019. Baca Juga: Kejar Negara Maju di 2045, Menristek: Industri Harus terus Berinovasi Perry bilang, BI meyakini ke depan nilai tukar Rupiah akan tetap stabil sesuai dengan fundamentalnya dan mekanisme pasar yang terjaga. Perkiraan ini didukung prospek neraca pembayaran Indonesia (NPI) yang tetap baik akibat berlanjutnya aliran masuk modal asing. Hal itu seiring dengan prospek ekonomi domestik yang membaik dan imbal hasil yang menarik, serta dampak positif kebijakan moneter longgar di negara maju. Sementara itu, Indeks harga Saham Gabungan (IHSG) ambil start pada level 6.194 pada awal 2019. Tahun ini, IHSG mencapai level tertinggi pada 6.547,88 yang terjadi pada 6 Februari 2019 dan terendah 5.826.87 yang tercapai 17 Mei 2019. Namun ada yang perlu diwaspadai dari penguatan Rupiah. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance atau Indef Didik J Rachbini mengatakan, ada risiko di balik penguatan Rupiah. Menurutnya, stabilitas Rupiah yang terjadi saat ini bertumpu pada derasnya aliran dana-dana jangka pendek (hot money). Ini terjadi karena tingkat bunga di Indonesia masih lebih ‘menggiurkan’ bagi investor dibanding negara-negara lain. Baca Juga: Pengusaha Ramal Ekonomi Indonesia Hanya Tumbuh 4,85% pada 2020 “Derasnya modal yang distimulasi selisih suku bunga yang lebar dibanding negara lain ini bisa tiba-tiba keluar yang justru membuat ekonomi Indonesia semakin rentan. Oleh karena itu, kewaspadaan terhadap potensi pembalikan modal ke luar negeri tetap diperlukan guna mengantisipasi dampak negatif dari hot money,” kata Didik kepada Okezone. Berdasarkan data Bloomberg per 16 Desember 2019, IHSG masih menguat 0,28%, sementara itu perubahan kurs Rupiah terapresiasi 2,71%.Dari sisi, penerimaan negara hingga November 2019 tercatat sebesar Rp1.6772,1 triliun atau 77,5% dari target APBN 2019 yang sebesar Rp2.165,1 triliun. Angka ini hanya tumbuh 0,9% dibandingkan periode akhir November 2018 sebesar Rp1.662,9 triliun. Sedangkan realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp2.046 triliun atau sudah 83,1% dari pagu APBN 2019 sebesar Rp2.461,1 triliun. Realisasi ini tumbuh sebesar 5,3% dibandingkan realisasi APBN pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.942,6 triliun. Baca Juga: Tarik Pajak Netflix hingga Google, Sri Mulyani Tunggu Omnibus Law Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, jika dilihat di tengah adanya tekanan ekonomi global, dirinya tetap bisa bertahan yakni dengan tetap terjadinya pertumbuhan pendapatan. Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan, perang dagang tidak berpengaruh langsung ke perpajakan. Justru menurutnya harga komoditas lah yang mempengaruhi penerimaan negara. “Dibandingkan 2018 dengan 2019, itu keliatan harga batu bara, sawit, hampir semuanya terdampak. PNBP kan juga turun ternyata pertumbuhannya. Lalu PPh migas dan kepabeanan juga. Jadi menurut saya memang ada pengaruh di situ, lebih ke arah komoditas,” kata Yustinus kepada Okezone. <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2019/11/05/59433/305635_medium.jpg" alt="Ketika Menkeu Sri Mulyani Jadi Guru bagi Siswa SD Kenari 1 Jakarta"  width="100%" /> Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan perpajakan mencapai Rp1.312,4 triliun hingga akhir November 2019. Realisasi ini setara 73,5% dari target dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang sebesar Rp1.786,4 triliun. Dengan demikian, di sisa satu bulan terakhir jelang tutup tahun, penerimaan negara melalui perpajakan masih mengalami kekurangan Rp474 triliun. Adapun nilai realisasi tersebut tercatat hanya tumbuh 0,8% dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp1.301,5 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penerimaan perpajakan utamanya tertekan oleh Pajak Penghasilan (PPh) migas yang pertumbuhannya terkontraksi -11,5% dari periode yang sama di tahun lalu. Penerimaan sektor ini tercatat sebesar Rp52,9 triliun, padahal pada November 2018 mencapai 59,8 triliun."Ini disebabkan karena lifting migas yang rendah, harga minyak mentah juga di bawah asumsi, serta kurs Rupiah yang menguat dibandingkan asumsi. Ini sangat mempengaruhi PPh migas," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, 19 Desember 2019. Sementara itu, penerimaan dari pajak non migas tercatat mencapai Rp1.083,3 triliun, atau setara 71,7% dari target yang sebesar Rp1.511,4 triliun. Pajak sektor ini tercatat tumbuh 0,6% dari realisasi tahun lalu yang sebesar 1.076,9 triliun. "Jadi untuk penerimaan pajak dari sektor non migas cukup baik di tengah gempuran pelemahan ekonomi global," imbuhnya. Baca Juga: Google Didenda Rp24 Triliun karena Blokir Iklan Pesaing Secara rinci, penerimaan pajak non migas terdiri dari PPh non migas sebesar Rp615,7 triliun atau tumbuh 0,6% dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Lalu dari pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp441,2 triliun atau mengalami kontraksi -4,1% pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp20,4 triliun yang tumbuh 8,9%, serta pajak lainnya sebesar Rp6 triliun atau terkontraksi -9,2%. Kemudian penerimaan perpajakan juga berasal dari bea dan cukai sebesar Rp176,2 triliun hingga akhir November, atau mencapai 84,4 dari target di APBN yang sebesar Rp208,8 triliun. Realisasi ini juga tercatat tumbuh 8,9% dari periode di tahun lalu yang sebesar Rp164,9 triliun. <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2019/10/22/59228/304256_medium.jpg" alt="Lambaikan Tangan Kiri, Sri Mulyani Tiba di Istana Negara"  width="100%" /> Sementara itu, penerimaan dari cukai sebesar Rp139,5 triliun, yang tercatat tumbuh 13,1% dari realisasi tahun lalu. Sedangkan dari bea masuk sebesar Rp33,6 triliun yang tumbuh terkontraksi -5% dan bea keluar sebesar Rp3,2 triliun yang pertumbuhannya terkontraksi dalam -48,5%. "Jadi dari penerimaan bea cukai, mayoritas hanya dari cukai yang tumbuhnya dobel digit, jauh lebih tinggi dari bea masuk dan keluar yang pertumbuhannya terkontraksi," kata Sri Mulyani.