Faktor kerja sama ini, dilatarbelakangi oleh penyaluran JBT minyak solar pada 2019 yang melebihi batas kuotahttps://economy.okezone.com/read/2020/01/09/320/2150981/kementerian-esdm-gandeng-polri-jamin-ketersediaan-bbm-premium-dan-solaridhttps://economy.okezone.com/read/2020/01/09/320/2150981/kementerian-esdm-gandeng-polri-jamin-ketersediaan-bbm-premium-dan-solarhttps://economy.okezone.com/read/2020/01/09/320/2150981/kementerian-esdm-gandeng-polri-jamin-ketersediaan-bbm-premium-dan-solarKamis 09 Januari 2020 11:57 WIBYohana Artha UlyESDM-Polri Awasi Distribusi BBM. (Foto: Okezone.com/Yohana)https://img.okezone.com/content/2020/01/09/320/2150981/kementerian-esdm-gandeng-polri-jamin-ketersediaan-bbm-premium-dan-solar-771EgJAGPB.jpgJAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Premium. Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (mou) tentang pengawasan bersama penyediaan dan pendistribusian BBM di Wilayah NKRI, oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Idham Azis. Baca Juga: Dukung Saran Susi Pudjiastuti, BPH Migas Minta Solar Subsidi Hanya untuk Kapal 10 GT Menurut Arifin, kesepakatan ini sebagai komitmen pemerintah dan penegak hukum dalam memberikan kepastian atas layanan penyediaan dan pendistribusian BBM kepada masyarakat. Sehingga mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat terkait distribusi BBM di Indonesia. "Sebagai komoditas vital dan mengusai hajat hidup orang banyak, Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM sebagaimana amanat UU Migas," katanya di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (9/1/2020). Pernyataan bersama yang tertuang dalam nota kesepahaman tersebut, lebih difokuskan untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) yakni minyak solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni premium di seluruh wilayah Indonesia, sehingga pendistribusiannya bisa tepat sasaran dan tepat volume. Baca Juga: Kouta Solar Bersubsidi 2020 Diprediksi Akan Kembali Jebol, Ini Penjelasannya "Pengawasan ini juga mengantisipasi ketersediaan BBM pada hari besar dan hari libur nasional," imbuhnya. Arifin bilang, salah satu faktor terjalinnya kerja sama ini, dilatarbelakangi oleh penyaluran JBT minyak solar pada 2019 yang melebihi batas kuota. Oleh sebab itu perlu dilakukan peningkatan pengawasan dalam distribusi BBM.Upaya lain yang ditempuh Kementerian ESDM adalah menugaskan PT Pertamina (Persero) memasang teknologi IT pada setiap nozzle guna mendata ketepatan penyaluran bensin jenis pelayanan masyarakat (public service obligation/PSO) dan non-PSO. Di samping itu, Kementerian ESDM juga membuat Posko Nasional ESDM yang berlokasi di kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). "Jadi kami perlu mengambil langkah taktis dan strategis seperti ini sehingga dengan penguatan dan efektivitas pengawasan BBM di seluruh wilayah NKRI mampu menekan impor BBM sehingga defisit neraca perdagangan migas dapat diperbaiki," jelas Arifin. Kapolri Idham Azis menambahkan, komitmen pengawasan dilakukan pihaknya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kuda Laut yang dipimpin Kabareskim. Sehingga diharapkan pada tahun ini penyaluran Solar dan Premium bisa dilakukan lebih baik lagi. "Kami bakal tindak tegas yang melanggar. Untuk itu, saya berkomitmen dengan membentuk Satgas Kuda Laut agar kita mengawal program pemerintah ini," kata Idham.JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Premium. Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (mou) tentang pengawasan bersama penyediaan dan pendistribusian BBM di Wilayah NKRI, oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Idham Azis. Baca Juga: Dukung Saran Susi Pudjiastuti, BPH Migas Minta Solar Subsidi Hanya untuk Kapal 10 GT Menurut Arifin, kesepakatan ini sebagai komitmen pemerintah dan penegak hukum dalam memberikan kepastian atas layanan penyediaan dan pendistribusian BBM kepada masyarakat. Sehingga mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat terkait distribusi BBM di Indonesia. "Sebagai komoditas vital dan mengusai hajat hidup orang banyak, Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM sebagaimana amanat UU Migas," katanya di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (9/1/2020). Pernyataan bersama yang tertuang dalam nota kesepahaman tersebut, lebih difokuskan untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) yakni minyak solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni premium di seluruh wilayah Indonesia, sehingga pendistribusiannya bisa tepat sasaran dan tepat volume. Baca Juga: Kouta Solar Bersubsidi 2020 Diprediksi Akan Kembali Jebol, Ini Penjelasannya "Pengawasan ini juga mengantisipasi ketersediaan BBM pada hari besar dan hari libur nasional," imbuhnya. Arifin bilang, salah satu faktor terjalinnya kerja sama ini, dilatarbelakangi oleh penyaluran JBT minyak solar pada 2019 yang melebihi batas kuota. Oleh sebab itu perlu dilakukan peningkatan pengawasan dalam distribusi BBM.Upaya lain yang ditempuh Kementerian ESDM adalah menugaskan PT Pertamina (Persero) memasang teknologi IT pada setiap nozzle guna mendata ketepatan penyaluran bensin jenis pelayanan masyarakat (public service obligation/PSO) dan non-PSO. Di samping itu, Kementerian ESDM juga membuat Posko Nasional ESDM yang berlokasi di kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). "Jadi kami perlu mengambil langkah taktis dan strategis seperti ini sehingga dengan penguatan dan efektivitas pengawasan BBM di seluruh wilayah NKRI mampu menekan impor BBM sehingga defisit neraca perdagangan migas dapat diperbaiki," jelas Arifin. Kapolri Idham Azis menambahkan, komitmen pengawasan dilakukan pihaknya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kuda Laut yang dipimpin Kabareskim. Sehingga diharapkan pada tahun ini penyaluran Solar dan Premium bisa dilakukan lebih baik lagi. "Kami bakal tindak tegas yang melanggar. Untuk itu, saya berkomitmen dengan membentuk Satgas Kuda Laut agar kita mengawal program pemerintah ini," kata Idham.