Anggaran kebutuhan blangko e-KTP di 2020 tidak cukup terlebih pascabanjir di sejumlah daerah di Indonesiahttps://economy.okezone.com/read/2020/01/13/20/2152447/mendagri-minta-tambahan-anggaran-blangko-e-ktp-ke-sri-mulyaniidhttps://economy.okezone.com/read/2020/01/13/20/2152447/mendagri-minta-tambahan-anggaran-blangko-e-ktp-ke-sri-mulyanihttps://economy.okezone.com/read/2020/01/13/20/2152447/mendagri-minta-tambahan-anggaran-blangko-e-ktp-ke-sri-mulyaniSenin 13 Januari 2020 19:21 WIBYohana Artha UlyMendagri Tito Karnavian. (Foto: Okezone.com/Yohana)https://img.okezone.com/content/2020/01/13/20/2152447/mendagri-minta-tambahan-anggaran-blangko-e-ktp-ke-sri-mulyani-mp8NtQBEMw.jpgJAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah anggaran kebutuhan blangko e-KTP di 2020. Menurutnya, anggaran tahun ini tidak cukup mengingat kebutuhan blangko e-KTP sangat tinggi, terlebih pascabanjir di sejumlah daerah di Indonesia. Baca Juga: Ada Pilkada, Tito Karnavian Minta Sri Mulyani Cairkan Anggaran Rp147 Miliar "Kami perkirakan anggaran blangko di tahun 2020 itu tidak akan cukup sampai dengan akhir tahun. Kami juga sudah ingatkan dari awal diperkirakan pada bulan 5 dan 6 (Mei dan Juni 2020) blangko e-KTP dengan anggaran yang sudah disediakan Kemenkeu," ujarnya usai menemui Sri Mulyani di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (13/1/2020). Saat ini anggaran hanya untuk 16 juta blangko e-KTP, padahal perkiraan kebutuhan mencapai 30 juta blangko. Artinya terdapat kekurangan anggaran untuk 14 juta blangko e-KTP. Baca Juga: Kendalikan Banjir, Pemerintah Anggarkan Rp1,22 Triliun di APBN 2020 Lantaran, pascabanjir Kemendagri menyediakan layanan untuk masyarakat yang kehilangan e-KTP untuk bisa mengurus kembali tanpa dipungut biaya. Itu artinya memang terjadi peningkatan kebutuhan anggaran untuk blangko e-KTP."Jangan sampai (karena kekurangan anggaran) nanti malah menimbulkan kelangkaan untuk pembuatan blangko e-KTP di daerah-daerah," katanya. Berdasarkan pertemuan itu, Tito menyatakan Sri Mulyani meminta pihaknya untuk mengirimkan surat secara resmi pada Kemenkeu perihal kebutuhan tambahan anggaran blangko e-KTP. Surat itu harus memaparkan secara rinci kebutuhan tersebut. "Jadi kami diminta untuk kirim surat secepatnya, berikut rinciannya. Jadi ini akan detail sekali (suratnya)," kata dia.JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah anggaran kebutuhan blangko e-KTP di 2020. Menurutnya, anggaran tahun ini tidak cukup mengingat kebutuhan blangko e-KTP sangat tinggi, terlebih pascabanjir di sejumlah daerah di Indonesia. Baca Juga: Ada Pilkada, Tito Karnavian Minta Sri Mulyani Cairkan Anggaran Rp147 Miliar "Kami perkirakan anggaran blangko di tahun 2020 itu tidak akan cukup sampai dengan akhir tahun. Kami juga sudah ingatkan dari awal diperkirakan pada bulan 5 dan 6 (Mei dan Juni 2020) blangko e-KTP dengan anggaran yang sudah disediakan Kemenkeu," ujarnya usai menemui Sri Mulyani di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (13/1/2020). Saat ini anggaran hanya untuk 16 juta blangko e-KTP, padahal perkiraan kebutuhan mencapai 30 juta blangko. Artinya terdapat kekurangan anggaran untuk 14 juta blangko e-KTP. Baca Juga: Kendalikan Banjir, Pemerintah Anggarkan Rp1,22 Triliun di APBN 2020 Lantaran, pascabanjir Kemendagri menyediakan layanan untuk masyarakat yang kehilangan e-KTP untuk bisa mengurus kembali tanpa dipungut biaya. Itu artinya memang terjadi peningkatan kebutuhan anggaran untuk blangko e-KTP."Jangan sampai (karena kekurangan anggaran) nanti malah menimbulkan kelangkaan untuk pembuatan blangko e-KTP di daerah-daerah," katanya. Berdasarkan pertemuan itu, Tito menyatakan Sri Mulyani meminta pihaknya untuk mengirimkan surat secara resmi pada Kemenkeu perihal kebutuhan tambahan anggaran blangko e-KTP. Surat itu harus memaparkan secara rinci kebutuhan tersebut. "Jadi kami diminta untuk kirim surat secepatnya, berikut rinciannya. Jadi ini akan detail sekali (suratnya)," kata dia.