Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluhkan pemerintah daerah (pemda) yang seringkali merekrut pegawai.https://economy.okezone.com/read/2020/01/14/320/2152863/sri-mulyani-kesal-pemda-rekrut-banyak-pegawai-tapi-tak-bayar-pensiunidhttps://economy.okezone.com/read/2020/01/14/320/2152863/sri-mulyani-kesal-pemda-rekrut-banyak-pegawai-tapi-tak-bayar-pensiunhttps://economy.okezone.com/read/2020/01/14/320/2152863/sri-mulyani-kesal-pemda-rekrut-banyak-pegawai-tapi-tak-bayar-pensiunSelasa 14 Januari 2020 18:59 WIBTaufik FajarSri Mulyani (Foto: Setkab)https://img.okezone.com/content/2020/01/14/320/2152863/sri-mulyani-kesal-pemda-rekrut-banyak-pegawai-tapi-tak-bayar-pensiun-yx0meNcTSe.jpg JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluhkan pemerintah daerah (pemda) yang seringkali merekrut pegawai, tapi pemerintah pusat yang harus menanggung tunjangan pensiunannya. "Jadi, kami sebagai bendahara negara, makin melihat bahwa ada ketidakseimbangan yang sangat serius dalam keseluruhan policy pegawai di seluruh Indonesia," ujar Sri Mulyani saat di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (14/1/2020). Baca Juga: Menkeu Bakal Setop Aliran Dana di 56 Desa yang Diduga Fiktif Menurut Sri Mulyani, di daerah merekrut banyak sekali pegawai termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). "Namun, pensiunnya itu yang menanggung adalah seluruhnya pemerintah pusat," pungkas dia. Bahkan, lanjut dia, apabila Pemda tersebut kewalahan menggaji pegawai PPK. Maka pemerintah pusat yang membayar gajinya. Baca Juga: Sri Mulyani Keluhkan Uang Negara Rp220 Triliun Menumpuk di Rekening Daerah "Apabila kita lihat nanti lama-lama pemerintah pusat makin besar belanja untuk pensiun sementara pemerintah daerah merekrut hanya untuk membayar. Jadi ini mungkin sesuatu yang harus kita pikirkan," pungkas dia. JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluhkan pemerintah daerah (pemda) yang seringkali merekrut pegawai, tapi pemerintah pusat yang harus menanggung tunjangan pensiunannya. "Jadi, kami sebagai bendahara negara, makin melihat bahwa ada ketidakseimbangan yang sangat serius dalam keseluruhan policy pegawai di seluruh Indonesia," ujar Sri Mulyani saat di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (14/1/2020). Baca Juga: Menkeu Bakal Setop Aliran Dana di 56 Desa yang Diduga Fiktif Menurut Sri Mulyani, di daerah merekrut banyak sekali pegawai termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). "Namun, pensiunnya itu yang menanggung adalah seluruhnya pemerintah pusat," pungkas dia. Bahkan, lanjut dia, apabila Pemda tersebut kewalahan menggaji pegawai PPK. Maka pemerintah pusat yang membayar gajinya. Baca Juga: Sri Mulyani Keluhkan Uang Negara Rp220 Triliun Menumpuk di Rekening Daerah "Apabila kita lihat nanti lama-lama pemerintah pusat makin besar belanja untuk pensiun sementara pemerintah daerah merekrut hanya untuk membayar. Jadi ini mungkin sesuatu yang harus kita pikirkan," pungkas dia.