Pra-masterplan sudah untuk Ibu Kota Negara saat ini telah selesai.https://economy.okezone.com/read/2020/01/16/470/2153625/libatkan-konsultan-kelas-dunia-perencanaan-ibu-kota-baru-masuk-tahap-masterplanidhttps://economy.okezone.com/read/2020/01/16/470/2153625/libatkan-konsultan-kelas-dunia-perencanaan-ibu-kota-baru-masuk-tahap-masterplanhttps://economy.okezone.com/read/2020/01/16/470/2153625/libatkan-konsultan-kelas-dunia-perencanaan-ibu-kota-baru-masuk-tahap-masterplanKamis 16 Januari 2020 11:44 WIBTaufik FajarKepala Bappenas Suharso Monoarfa (Foto: Setkab)https://img.okezone.com/content/2020/01/16/470/2153625/libatkan-konsultan-kelas-dunia-perencanaan-ibu-kota-baru-masuk-tahap-masterplan-MdNBQ4IXrg.jpgJAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa pra-masterplan sudah untuk Ibu Kota Negara saat ini telah selesai. “Sekarang masuk ke masterpan dan ini international bidding, dan melibatkan dari konsultan-konsultan kelas dunia. Dan untuk itu banyak pihak yang sudah tertarik ikut di dalam international bidding, sekarang sedang berproses,” ujar Kepala Bappenas seperti dilansir setkab, Jakarta, Kamis (16/1/2020). Baca Juga: 7 Instruksi Presiden Jokowi soal Pemindahan Ibu Kota Hal ketiga, menurut Suharso, adalah gagasan urban desain saat ini sudah dimiliki, tetapi perlu ada yang diperbaiki. “Dan sekarang akan lebih didetailkan pada waktu masterplan, misalnya bagaimana posisi Samarinda kemudian Balikpapan, Tenggarong seperti apa nanti posisinya terhadap ibu kota negara,” ujar Suharso. Mengenai legislasi, Menteri PPN menegaskan bahwa naskah akademik dan rancangan undang-undangnya sudah selesai. “Masih memerlukan penajaman saja di sana-sini, bisa dalam bentuk pemerintahan, tetapi secara garis besar sudah kita lakukan. Ada sebagian masuk dalam bentuk semacam omnibus law, yang lainnya omnibus law ada beberapa undang-undang yang kita spesialiskan ke dalam undang-undang,” ujar Suharso. Baca Juga: Konsep Transportasi Ibu Kota Baru, Jokowi: Autonomous Vehicle Soal Badan otorita yang mengelola ibu kota negara, menurut Suharso, akan setingkat kementerian, kemudian menyerupai badan rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh sehingga pelibatan dari semua kementerian ada di sana. “Dan badan otorita ini akan berakhir begitu terbentuknya pemerintahan yang bentuknya sedang kita pikirkan di provinsi tersebut. Di provinsi atau sebutan lain,” tutup Menteri PPN. JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa pra-masterplan sudah untuk Ibu Kota Negara saat ini telah selesai. “Sekarang masuk ke masterpan dan ini international bidding, dan melibatkan dari konsultan-konsultan kelas dunia. Dan untuk itu banyak pihak yang sudah tertarik ikut di dalam international bidding, sekarang sedang berproses,” ujar Kepala Bappenas seperti dilansir setkab, Jakarta, Kamis (16/1/2020). Baca Juga: 7 Instruksi Presiden Jokowi soal Pemindahan Ibu Kota Hal ketiga, menurut Suharso, adalah gagasan urban desain saat ini sudah dimiliki, tetapi perlu ada yang diperbaiki. “Dan sekarang akan lebih didetailkan pada waktu masterplan, misalnya bagaimana posisi Samarinda kemudian Balikpapan, Tenggarong seperti apa nanti posisinya terhadap ibu kota negara,” ujar Suharso. Mengenai legislasi, Menteri PPN menegaskan bahwa naskah akademik dan rancangan undang-undangnya sudah selesai. “Masih memerlukan penajaman saja di sana-sini, bisa dalam bentuk pemerintahan, tetapi secara garis besar sudah kita lakukan. Ada sebagian masuk dalam bentuk semacam omnibus law, yang lainnya omnibus law ada beberapa undang-undang yang kita spesialiskan ke dalam undang-undang,” ujar Suharso. Baca Juga: Konsep Transportasi Ibu Kota Baru, Jokowi: Autonomous Vehicle Soal Badan otorita yang mengelola ibu kota negara, menurut Suharso, akan setingkat kementerian, kemudian menyerupai badan rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh sehingga pelibatan dari semua kementerian ada di sana. “Dan badan otorita ini akan berakhir begitu terbentuknya pemerintahan yang bentuknya sedang kita pikirkan di provinsi tersebut. Di provinsi atau sebutan lain,” tutup Menteri PPN.