OJK mendapatkan sorotan dari beberapa pihak terkait skandal PT Asuransi Jiwasrayahttps://economy.okezone.com/read/2020/01/17/320/2154450/kasus-skandal-jiwasraya-pengawasan-saving-plan-ojk-jadi-sorotanidhttps://economy.okezone.com/read/2020/01/17/320/2154450/kasus-skandal-jiwasraya-pengawasan-saving-plan-ojk-jadi-sorotanhttps://economy.okezone.com/read/2020/01/17/320/2154450/kasus-skandal-jiwasraya-pengawasan-saving-plan-ojk-jadi-sorotanJum'at 17 Januari 2020 18:23 WIBGiri HartomoJiwasraya Akan Lakukan Restrukturisasi. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)https://img.okezone.com/content/2020/01/17/320/2154450/kasus-skandal-jiwasraya-pengawasan-saving-plan-ojk-jadi-sorotan-rcNH8W4DcT.jpgJAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapatkan sorotan terkait skandal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang merugikan negara hingga Rp13,7 triliun. Pasalnya OJK kurang aktif berperan dalam penyelesaian kasus Jiwasraya. Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo mengatakan, dalam kasus Jiwasraya ini memang OJK terlihat lebih pasif dibandingkan institusi lainnya. Ada beberapa sebab yang membuat OJK tampak begitu pasif. Baca Juga: Kasus Jiwasraya Bikin Heru Hidayat Dibui, Bagaimana Nasib Trada Alam Minera? Pertama, banyak kepentingan yang ada di dalamnya. Lalu kedua, dilematis antara melindungi hak nasabah atau justru ikut menyelesaikan permasalahan Jiwasraya. "Sarat kepentingan dan benturan kepentingan antara melindungi pelaku industri dengan melindungi nasabah. OJK ikut main ( rent seeking - kasus Bumiputera), karena OJK memungut iuran dari pelaku industri," ujarnya saat dihubungi Okezone, Jumat (17/1/2020). Baca Juga: Benny Tjokro Ditahan, Hanson International Cari Dirut Baru Irvan juga menilai jika pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbilang cukup lemah. Sebab menurut Irvan, sudah seharusnya sebagai regulator jasa keuangan, OJK mendeteksi hal tersebut sejak awal dan melakukan tindakan serius. "OJK lemah dalam pengawasan. Tidak menegakan aturan yang dibuat sendiri. Saya pernah sebut OJK highly regulated tapi very less supervisory. Dan itu diamini oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dengan kata-kata regulatory supervisory gap," jelasnya.Oleh karena itu, dirinya menilai jika beberapa pejabat OJK perlu dilakukan pemeriksaan. Termasuk juga mantan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad. Karena menurut Irvan, baik OJK masa lalu maupun saat ini memiliki kesalahannya masing-masing. OJK era Muliaman salah karena memberikan izin saving plan sedangkan era Wimboh Santoso bersalah karena tidak menghentikan produk saving plang meskipun keuangan perseroan merugi. "Dua-duannya salah. OJK jilid 1 karena memberi izin saving plan sekalipun ada catatan buru Jiwasraya sejak era Bapepam LK. OJK jilid 2 salah karena tidak pernah menghentikan saving plan sekalipun merugi," jelasnya.JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapatkan sorotan terkait skandal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang merugikan negara hingga Rp13,7 triliun. Pasalnya OJK kurang aktif berperan dalam penyelesaian kasus Jiwasraya. Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo mengatakan, dalam kasus Jiwasraya ini memang OJK terlihat lebih pasif dibandingkan institusi lainnya. Ada beberapa sebab yang membuat OJK tampak begitu pasif. Baca Juga: Kasus Jiwasraya Bikin Heru Hidayat Dibui, Bagaimana Nasib Trada Alam Minera? Pertama, banyak kepentingan yang ada di dalamnya. Lalu kedua, dilematis antara melindungi hak nasabah atau justru ikut menyelesaikan permasalahan Jiwasraya. "Sarat kepentingan dan benturan kepentingan antara melindungi pelaku industri dengan melindungi nasabah. OJK ikut main ( rent seeking - kasus Bumiputera), karena OJK memungut iuran dari pelaku industri," ujarnya saat dihubungi Okezone, Jumat (17/1/2020). Baca Juga: Benny Tjokro Ditahan, Hanson International Cari Dirut Baru Irvan juga menilai jika pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbilang cukup lemah. Sebab menurut Irvan, sudah seharusnya sebagai regulator jasa keuangan, OJK mendeteksi hal tersebut sejak awal dan melakukan tindakan serius. "OJK lemah dalam pengawasan. Tidak menegakan aturan yang dibuat sendiri. Saya pernah sebut OJK highly regulated tapi very less supervisory. Dan itu diamini oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dengan kata-kata regulatory supervisory gap," jelasnya.Oleh karena itu, dirinya menilai jika beberapa pejabat OJK perlu dilakukan pemeriksaan. Termasuk juga mantan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad. Karena menurut Irvan, baik OJK masa lalu maupun saat ini memiliki kesalahannya masing-masing. OJK era Muliaman salah karena memberikan izin saving plan sedangkan era Wimboh Santoso bersalah karena tidak menghentikan produk saving plang meskipun keuangan perseroan merugi. "Dua-duannya salah. OJK jilid 1 karena memberi izin saving plan sekalipun ada catatan buru Jiwasraya sejak era Bapepam LK. OJK jilid 2 salah karena tidak pernah menghentikan saving plan sekalipun merugi," jelasnya.