Pemangkasan birokrasi pada jabatan eselon III, IV dan V bukan isapan jempol semata.https://economy.okezone.com/read/2020/01/21/320/2156194/terbitkan-aturan-baru-jokowi-serius-pangkas-eselon-iii-vidhttps://economy.okezone.com/read/2020/01/21/320/2156194/terbitkan-aturan-baru-jokowi-serius-pangkas-eselon-iii-vhttps://economy.okezone.com/read/2020/01/21/320/2156194/terbitkan-aturan-baru-jokowi-serius-pangkas-eselon-iii-vSelasa 21 Januari 2020 17:24 WIBGiri HartomoPNS (Foto: Setkab)https://img.okezone.com/content/2020/01/21/320/2156194/terbitkan-aturan-baru-jokowi-serius-pangkas-eselon-iii-v-2vCSYHRqaX.jpgJAKARTA - Wacana pemerintah untuk melakukan pemangkasan birokrasi pada jabatan eselon III, IV dan V bukan isapan jempol semata. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri PanRB Nomor 28/2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional. Baca Juga: Ini 5 Alur Pemangkasan Jabatan Eselon III-V Regulasi itu menjadi dasar langkah strategis pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya akselerasi pelayanan publik. Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, dikeluarkannya aturan penyederhanaan birokrasi ini menunjukan jawaban atas kondisi birokrasi hierarkis saat ini yang kurang efisien dan fleksibel. Baca Juga: BKN Cek Data Pegawai KPK yang Dijadikan PNS Pasalnya, birokrasi saat ini dilakukan dengan cara komunikasi berjenjang ke setiap tingkatan sehingga kinerja birokrasi semakin rigid. Oleh karenanya, aturan ini menjawab pertanyaan tersebut, karena dengan adanya penyederhanaan birokrasi, maka disposisi/komunikasi lebih fleksibel dan langsung ke fungsional. Akan tetapi, berdasarkan aturan tidak semuanya jabatan bisa dialihkan kepada jabatan fungsional. Sebab ruang lingkup penyetaraan jabatan pada instansi pemerintah meliputi Jabatan Administrator (eselon III), Jabatan Pengawas (eselon IV), dan Jabatan Pelaksana yang menduduki eselon V. “Tidak seluruh jabatan tersebut dapat dialihkan ke jabatan fungsional,” ujarnya mengutip keterangan tertulis, Selasa (21/1/2020). Terkait dengan persyaratan jabatan yang dapat dialihkan antara lain yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional, memiliki tugas dan fungsi jabatan yang dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional, serta jabatan yang berbasis keahlian/keterampilan tertentu. Sementara itu, terdapat jabatan administrasi yang dapat dipertimbangkan untuk tidak dilakukan penyetaraan jabatan, yaitu Kepala Satuan Kerja yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang atau jasa atau yang berkaitan dengan kewenangan dan otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan. Untuk persyaratan jabatan, penyetaraan dilakukan bagi jabatan administrasi yang aktif dan masih menjalankan tugas baik sebagai administrator, pengawas, maupun pelaksana (eselon V). Terhadap jabatan-jabatan fungsional yang akan dialihkan harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah S-1/D-4/S-2 atau yang sederajat. Bagi jabatan fungsional yang memiliki kualifikasi pendidikan di bawah S-1/D-4/S-2 dapat disetarakan melalui uji kompetensi yang dilakukan oleh instansi di mana PNS tersebut ditempatkan. “Banyak pertanyaan apakah harus semua diuji kompetensi, jawabannya tidak. Bagi yang sudah memenuhi kualifikasi pendidikan dan syarat lainnya mereka langsung bisa disetarakan. Namun bagi yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan maka harus mengikuti uji kompetensi oleh kantor bapak/ibu sekalian," katanya. JAKARTA - Wacana pemerintah untuk melakukan pemangkasan birokrasi pada jabatan eselon III, IV dan V bukan isapan jempol semata. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri PanRB Nomor 28/2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional. Baca Juga: Ini 5 Alur Pemangkasan Jabatan Eselon III-V Regulasi itu menjadi dasar langkah strategis pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya akselerasi pelayanan publik. Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, dikeluarkannya aturan penyederhanaan birokrasi ini menunjukan jawaban atas kondisi birokrasi hierarkis saat ini yang kurang efisien dan fleksibel. Baca Juga: BKN Cek Data Pegawai KPK yang Dijadikan PNS Pasalnya, birokrasi saat ini dilakukan dengan cara komunikasi berjenjang ke setiap tingkatan sehingga kinerja birokrasi semakin rigid. Oleh karenanya, aturan ini menjawab pertanyaan tersebut, karena dengan adanya penyederhanaan birokrasi, maka disposisi/komunikasi lebih fleksibel dan langsung ke fungsional. Akan tetapi, berdasarkan aturan tidak semuanya jabatan bisa dialihkan kepada jabatan fungsional. Sebab ruang lingkup penyetaraan jabatan pada instansi pemerintah meliputi Jabatan Administrator (eselon III), Jabatan Pengawas (eselon IV), dan Jabatan Pelaksana yang menduduki eselon V. “Tidak seluruh jabatan tersebut dapat dialihkan ke jabatan fungsional,” ujarnya mengutip keterangan tertulis, Selasa (21/1/2020). Terkait dengan persyaratan jabatan yang dapat dialihkan antara lain yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional, memiliki tugas dan fungsi jabatan yang dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional, serta jabatan yang berbasis keahlian/keterampilan tertentu. Sementara itu, terdapat jabatan administrasi yang dapat dipertimbangkan untuk tidak dilakukan penyetaraan jabatan, yaitu Kepala Satuan Kerja yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang atau jasa atau yang berkaitan dengan kewenangan dan otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan. Untuk persyaratan jabatan, penyetaraan dilakukan bagi jabatan administrasi yang aktif dan masih menjalankan tugas baik sebagai administrator, pengawas, maupun pelaksana (eselon V). Terhadap jabatan-jabatan fungsional yang akan dialihkan harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah S-1/D-4/S-2 atau yang sederajat. Bagi jabatan fungsional yang memiliki kualifikasi pendidikan di bawah S-1/D-4/S-2 dapat disetarakan melalui uji kompetensi yang dilakukan oleh instansi di mana PNS tersebut ditempatkan. “Banyak pertanyaan apakah harus semua diuji kompetensi, jawabannya tidak. Bagi yang sudah memenuhi kualifikasi pendidikan dan syarat lainnya mereka langsung bisa disetarakan. Namun bagi yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan maka harus mengikuti uji kompetensi oleh kantor bapak/ibu sekalian," katanya.