Jokowi memiliki pengalaman dengan melihat secara langsung berantakannya manajemen pabrik yang ada di PT PAL Indonesiahttps://economy.okezone.com/read/2020/01/27/20/2158983/anggaran-rp127-triliun-presiden-jokowi-minta-kinerja-industri-pertahanan-dipacuidhttps://economy.okezone.com/read/2020/01/27/20/2158983/anggaran-rp127-triliun-presiden-jokowi-minta-kinerja-industri-pertahanan-dipacuhttps://economy.okezone.com/read/2020/01/27/20/2158983/anggaran-rp127-triliun-presiden-jokowi-minta-kinerja-industri-pertahanan-dipacuSenin 27 Januari 2020 16:16 WIBGiri HartomoPanser Pindad. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2020/01/27/20/2158983/anggaran-rp127-triliun-presiden-jokowi-minta-kinerja-industri-pertahanan-dipacu-yHcCGaxaaV.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kinerja di industri pertahanan untuk ditingkatkan. Khususnya yang harus diperbaiki masalah manajemen di pabrik-pabrik sehingga bisa mendongkrak angka ekspor. Menurut Jokowi, dalam 15 tahun ke depan harus ada permintaan akan produk-produk pertahanan dari Indonesia. Apalagi, anggaran pertahanan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 mencapai Rp127 triliun. Baca Juga: Tak Hanya Negara, Anggaran Rumah Tangga Pun Kerap Bocor Lho! “Sehingga arahnya, tata kelolanya bisa direncanakan, bisa dibangun sebuah rencana panjang yang baik dan investasinya menjadi lebih terarah,” ujarnya, mengutip dari laman Setkab, Senin (27/1/2020). Bukan tanpa alasannya Jokowi mengatakan hal tersebut. Sebab Jokowi memiliki pengalaman dengan melihat secara langsung berantakannya manajemen pabrik yang ada di PT PAL Indonesia (Persero). Baca Juga: Industri Pertahanan RI Sudah Diakui Dunia, Ini Buktinya “Saat itu juga langsung saya perintah kepada menteri untuk dibenahi kemudian seingat saya dikucurkan juga setelah itu PMN sebesar Rp1,5 triliun,” ucapnya Menurut Jokowi, tata kelola yang baik ini sebagai lanjutan dari program pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista) dapat memperkuat industri pertahanan di Indonesia. Jokowi berkeinginan keinginan untuk memastikan bahwa program pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista) itu betul-betul dapat memperkuat industri pertahanan di negara Indonesia. “Termasuk di dalamnya adalah reformasi supply chain dan pengembangan industri lokal untuk mengurangi ketergantungan kita kepada barang-barang impor, juga yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi, pembenahan manajemen tata kelola, semuanya,” jelasnya.JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kinerja di industri pertahanan untuk ditingkatkan. Khususnya yang harus diperbaiki masalah manajemen di pabrik-pabrik sehingga bisa mendongkrak angka ekspor. Menurut Jokowi, dalam 15 tahun ke depan harus ada permintaan akan produk-produk pertahanan dari Indonesia. Apalagi, anggaran pertahanan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 mencapai Rp127 triliun. Baca Juga: Tak Hanya Negara, Anggaran Rumah Tangga Pun Kerap Bocor Lho! “Sehingga arahnya, tata kelolanya bisa direncanakan, bisa dibangun sebuah rencana panjang yang baik dan investasinya menjadi lebih terarah,” ujarnya, mengutip dari laman Setkab, Senin (27/1/2020). Bukan tanpa alasannya Jokowi mengatakan hal tersebut. Sebab Jokowi memiliki pengalaman dengan melihat secara langsung berantakannya manajemen pabrik yang ada di PT PAL Indonesia (Persero). Baca Juga: Industri Pertahanan RI Sudah Diakui Dunia, Ini Buktinya “Saat itu juga langsung saya perintah kepada menteri untuk dibenahi kemudian seingat saya dikucurkan juga setelah itu PMN sebesar Rp1,5 triliun,” ucapnya Menurut Jokowi, tata kelola yang baik ini sebagai lanjutan dari program pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista) dapat memperkuat industri pertahanan di Indonesia. Jokowi berkeinginan keinginan untuk memastikan bahwa program pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista) itu betul-betul dapat memperkuat industri pertahanan di negara Indonesia. “Termasuk di dalamnya adalah reformasi supply chain dan pengembangan industri lokal untuk mengurangi ketergantungan kita kepada barang-barang impor, juga yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi, pembenahan manajemen tata kelola, semuanya,” jelasnya.