Jumlah desa mencapai 75.000, di mana masing-masing desa mendapatkan alokasi dana sebesar Rp900 juta hingga Rp3 miliarhttps://economy.okezone.com/read/2020/01/29/20/2160208/netizen-ke-sri-mulyani-ibu-tolong-diawasi-dana-desaidhttps://economy.okezone.com/read/2020/01/29/20/2160208/netizen-ke-sri-mulyani-ibu-tolong-diawasi-dana-desahttps://economy.okezone.com/read/2020/01/29/20/2160208/netizen-ke-sri-mulyani-ibu-tolong-diawasi-dana-desaRabu 29 Januari 2020 16:57 WIBYohana Artha UlyMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2020/01/29/20/2160208/netizen-ke-sri-mulyani-ibu-tolong-diawasi-dana-desa-NGSme2JTBf.jpegJAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkisah, mengenai banyaknya aduan yang dia terima mengenai penyelewengan penggunaan dana desa melalui akun media sosialnya. Menurutnya, hal ini menjadi permasalahan yang perlu segera diperbaiki agar pengelolaan dana desa tepat sasaran. "Kalau di sosmed (sosial media) banyak feedback ke saya, bilang 'ibu tolong diawasi dana desa bu, kepala desa saya baru beli rumah baru', dan semacamnya," kata dia dalam pidatonya di BRI Group Economy Forum di Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (29/1/2020). Baca Juga: Mau Dana Desa? Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Dia menyatakan, jumlah desa di Indonesia saat ini mencapai 75.000, di mana masing-masing desa mendapatkan alokasi dana sebesar Rp900 juta hingga Rp3 miliar setiap tahunnya. Besarnya alokasi ini memang membuat banyak oknum ingin memanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Baca Juga: Madiun Jadi Wilayah Paling Banyak Terima Dana Desa Sri Mulyani bahkan menyebut, dengan adanya alokasi dana desa, kini banyak orang yang ingin menduduki jabatan kepala desa. Di samping dapat gaji, jabatan itu juga memiliki kuasa untuk mengelola dana desa. "Sekarang banyak yang kepengen jadi kepala desa, karena ternyata dapat gaji secara langsung dari pemerintah, terus ada anggaran pastinya (dana desa). Jadi orang 'wah seneng juga yah jadi kepala desa'," ungkapnya. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp72 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), naik dari tahun lalu yang sebesar Rp70 triliun. Adapun dana desa tahun 2020, bakal dilakukan pencairan tahap pertama sebesar 40% pada Januari-Juni 2020. Oleh sebab itu, Sri Mulyani menekankan, memang perlu dilakukan perbaikan formula dan implementasi dari penggunaan dana desa untuk penggunaannya bisa tepat sasaran. "Jadi kita memang juga harus terus memperbaiki formula maupun implementasi dari dana desa tersebut," kata dia.JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkisah, mengenai banyaknya aduan yang dia terima mengenai penyelewengan penggunaan dana desa melalui akun media sosialnya. Menurutnya, hal ini menjadi permasalahan yang perlu segera diperbaiki agar pengelolaan dana desa tepat sasaran. "Kalau di sosmed (sosial media) banyak feedback ke saya, bilang 'ibu tolong diawasi dana desa bu, kepala desa saya baru beli rumah baru', dan semacamnya," kata dia dalam pidatonya di BRI Group Economy Forum di Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (29/1/2020). Baca Juga: Mau Dana Desa? Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Dia menyatakan, jumlah desa di Indonesia saat ini mencapai 75.000, di mana masing-masing desa mendapatkan alokasi dana sebesar Rp900 juta hingga Rp3 miliar setiap tahunnya. Besarnya alokasi ini memang membuat banyak oknum ingin memanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Baca Juga: Madiun Jadi Wilayah Paling Banyak Terima Dana Desa Sri Mulyani bahkan menyebut, dengan adanya alokasi dana desa, kini banyak orang yang ingin menduduki jabatan kepala desa. Di samping dapat gaji, jabatan itu juga memiliki kuasa untuk mengelola dana desa. "Sekarang banyak yang kepengen jadi kepala desa, karena ternyata dapat gaji secara langsung dari pemerintah, terus ada anggaran pastinya (dana desa). Jadi orang 'wah seneng juga yah jadi kepala desa'," ungkapnya. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp72 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), naik dari tahun lalu yang sebesar Rp70 triliun. Adapun dana desa tahun 2020, bakal dilakukan pencairan tahap pertama sebesar 40% pada Januari-Juni 2020. Oleh sebab itu, Sri Mulyani menekankan, memang perlu dilakukan perbaikan formula dan implementasi dari penggunaan dana desa untuk penggunaannya bisa tepat sasaran. "Jadi kita memang juga harus terus memperbaiki formula maupun implementasi dari dana desa tersebut," kata dia.