Rapat tertutup ini penting dilakukan karena Jiwasraya betul-betul sakithttps://economy.okezone.com/read/2020/01/29/320/2160159/bahas-jiwasraya-erick-thohir-minta-rapat-tertutup-dengan-panja-komisi-vi-dpridhttps://economy.okezone.com/read/2020/01/29/320/2160159/bahas-jiwasraya-erick-thohir-minta-rapat-tertutup-dengan-panja-komisi-vi-dprhttps://economy.okezone.com/read/2020/01/29/320/2160159/bahas-jiwasraya-erick-thohir-minta-rapat-tertutup-dengan-panja-komisi-vi-dprRabu 29 Januari 2020 15:50 WIBTaufik FajarPanja Komisi VI dengan Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2020/01/29/320/2160159/bahas-jiwasraya-erick-thohir-minta-rapat-tertutup-dengan-panja-komisi-vi-dpr-XEc8XZMDWv.jpegJAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambangi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam rangka memenuhi panggilan Panitia Kerja (Panja) Komisi VI. Pembahasan terkait dengan kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dalam sambutannya, Erick Thohir meminta rapat tersebut tertutup supaya upaya pencarian solusi dalam kasus tersebut tidak menimbulkan salah persepsi sehingga berpotensi semakin memperburuk keadaan. Baca Juga: Panja DPR Panggil Erick Thohir Buka-bukaan Kasus Jiwasraya "Kami ucapkan terima kasih diberikan kesempatan menjelaskan secara tertutup. Pasalnya karena kami tidak mau adanya salah persepsi dalam penanggulangan yang kami akan lakukan," ujar dia, Rabu (29/1/2020). Menurutnya, rapat tertutup ini penting dilakukan karena perusahaan tersebut betul-betul sakit dan membutuhkan proses yang panjang untuk disembuhkan. Baca Juga: 5 Saham Terkait Jiwasraya Disuspensi Mulai Hari Ini "Namun, saya yakin koordinasi antara pemerintah dengan pihak-pihak terkait, termasuk DPR, yang kuat dan intens bisa mempercepat perolehan solusi penyelesaian masalah itu," ungkap dia. Dia menambahkan, kondisi Jiwasraya saat ini tentu sangat sakit dan kesulitan, yang memiliki kewajiban pembayaran klaim kepada pemegang polis sebesar Rp16 triliun."Dan saat ini Jiwasraya memiliki kekurangan solvabilitas sebesar Rp28 triliun," kata dia. Kemudian, lanjut dia, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, OJK dan lembaga terkait lainnya untuk menentukan solusi terbaik dalam penyelmatan perusahaan asuransi plat merah tersebut. "Saya pastikan pencairan tunggakan pembayaran polis tahap awal bisa dilakukan pada Maret 2020," tandasnya.JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambangi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam rangka memenuhi panggilan Panitia Kerja (Panja) Komisi VI. Pembahasan terkait dengan kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dalam sambutannya, Erick Thohir meminta rapat tersebut tertutup supaya upaya pencarian solusi dalam kasus tersebut tidak menimbulkan salah persepsi sehingga berpotensi semakin memperburuk keadaan. Baca Juga: Panja DPR Panggil Erick Thohir Buka-bukaan Kasus Jiwasraya "Kami ucapkan terima kasih diberikan kesempatan menjelaskan secara tertutup. Pasalnya karena kami tidak mau adanya salah persepsi dalam penanggulangan yang kami akan lakukan," ujar dia, Rabu (29/1/2020). Menurutnya, rapat tertutup ini penting dilakukan karena perusahaan tersebut betul-betul sakit dan membutuhkan proses yang panjang untuk disembuhkan. Baca Juga: 5 Saham Terkait Jiwasraya Disuspensi Mulai Hari Ini "Namun, saya yakin koordinasi antara pemerintah dengan pihak-pihak terkait, termasuk DPR, yang kuat dan intens bisa mempercepat perolehan solusi penyelesaian masalah itu," ungkap dia. Dia menambahkan, kondisi Jiwasraya saat ini tentu sangat sakit dan kesulitan, yang memiliki kewajiban pembayaran klaim kepada pemegang polis sebesar Rp16 triliun."Dan saat ini Jiwasraya memiliki kekurangan solvabilitas sebesar Rp28 triliun," kata dia. Kemudian, lanjut dia, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, OJK dan lembaga terkait lainnya untuk menentukan solusi terbaik dalam penyelmatan perusahaan asuransi plat merah tersebut. "Saya pastikan pencairan tunggakan pembayaran polis tahap awal bisa dilakukan pada Maret 2020," tandasnya.