Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencairkan dana desa tahap I sebesar Rp97,7 miliar.https://economy.okezone.com/read/2020/02/03/320/2162095/fakta-dana-desa-anggarannya-rp72-triliun-hingga-skema-penyaluran-berubahidhttps://economy.okezone.com/read/2020/02/03/320/2162095/fakta-dana-desa-anggarannya-rp72-triliun-hingga-skema-penyaluran-berubahhttps://economy.okezone.com/read/2020/02/03/320/2162095/fakta-dana-desa-anggarannya-rp72-triliun-hingga-skema-penyaluran-berubahSenin 03 Februari 2020 07:13 WIBFabbiola IrawanIlustrasi Mata Uang Rupiah (Foto: Okezone.com/Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2020/02/02/320/2162095/fakta-dana-desa-anggarannya-rp72-triliun-hingga-skema-penyaluran-berubah-soglOnrOWP.jpgJAKARTA – Upaya Pemerintah Indonesia dalam menyejahterakan desa tidak main-main. Hal ini dibuktikan dari penyaluran dana desa yang nilainya tidak tanggung-tanggung. Bahkan melihat angka dana desa yang fantastis, banyak penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, Okezone akan merangkum fakta-fakta dibalik penyaluran dana desa, Jakarta, Senin (3/2/2020): 1. Rp97,7 Miliar Sudah dikucurkan Pada tahap I, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencairkan dana desa sebesar Rp97,7 miliar. Penyaluran tahap satu ini telah dilakukan sejak Selasa, 28 Januari 2020 lalu. Pencairan tersebut dipercepat karena permintaan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Payung hukumnya ini merupakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. "Percepatan penyaluran dana desa diharapkan dapat mempercepat pembangunan desa," ungkap Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (30/1/2020). <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/12/21/59984/308944_medium.jpg" alt="BNI Siapkan Uang Tunai Rp 16,9 Triliun untuk Natal dan Tahun Baru" width="100%" /> 2. Tahun Ini, Alokasi Dana Desa Sebesar Rp72 Triliun Untuk penyaluran dana desa pada tahun ini sendiri, Pemerintah mengalokasikan anggaran dana desa sebesar Rp72 triliun. Nantinya anggaran itu akan disalurkan kepada 74.953 desa di seluruh Indonesia melalui 169 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KKPN). Okezone pun melakukan perhitungan rata-rata per desa yang akan memperoleh aliran dana yaitu sebesar Rp960,6 juta. Angka ini termasuk meningkat dari tahun lalu yang hanya sebesar Rp933,9 juta per desa. Baca Juga: Madiun Jadi Wilayah Paling Banyak Terima Dana Desa 3. Skema Penyaluran Dana Desa Alami Perubahan Tadinya penyaluran dana desa tahap I hanya sekitar 20%, sedangkan di tahap II dan III masing-masing penyaluran sebesar 40% dan 40%. Namun, kini penyaluran pada tahap I menjadi sebesar 40% dari alokasi, tahap II sebesar 40%, dan tahap III sebesar 20%. Terjadi perubahan yang terletak pada penyaluran dana desa tahap I dan tahap III.4. Kriterianya Tetap Sama Walau mengalami penyaluran yang relatif cepat, proses penyaluran dana desa tetap harus memenuhi persyaratan yang berlaku. Persyaratan pertama adalah perkada tata cara pengalokasian dan rincian dana desa per desa. Kedua adalah surat kuasa pemindahbukuan dana desa dari Kepala Daerah. Dan yang ketiga adalah Peraturan Desa (Perdes) APBDesa. Jika persyaratan penyaluran tidak tersampaikan, dapat dipastikan dana desa tidak akan tersalur dan akan menjadi sisa dana desa di RKUN. Kemudian terkait penyalahgunaan dana desa, penyaluran dana desa dapat dihentikan. Baca Juga: Netizen ke Sri Mulyani: Ibu Tolong Diawasi Dana Desa Untuk mekanisme tahapan penyaluran dana desa, pada tahap awal kepala desa akan menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Kepala Daerah, selanjutnya KepDa akan melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran dari desa dan kemudian menyampaikannya kepada Kepala KPPN. Tahap selanjutnya, KPPN akan menerima kelengkapan dokumen penyaluran dan kemudian melakukan penyaluran. KPPN selanjutnya akan menerbitkan SPM dan SP2D untuk penyaluran dan pemotongan di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Di tahap terakhir KPPN akan menerbitkan SPM dan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan ke Rekening Kas Desa pada tanggal yang sama. <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2020/01/10/60228/310357_medium.jpg" alt="Gejolak Politik AS & Iran Berdampak Menguatnya Nilai Rupiah"  width="100%" /> 5. Sri Mulyani Ingin Kades yang Berkualitas Melihat banyak pengelolaan dana desa yang belum kredibel sehingga hasil yang ditunjukkan belum maksimal, Menteri Keuangan (Menkeu) menginginkan hal ini dapat berkembang. "Memang beberapa sarjana yang bagus jadi kepala desa kalau betul-betul commited, hasilnya sangat amazing," kata Sri Mulyani Sri Mulyani dalam pidatonya di BRI Group Economic Forum, Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (29/1/2020). Dia juga menginginkan kepala desa yang menjabat benar-benar bertanggung jawab dan dapat melakukan perubahan kesejahteraan bagi penduduk desa. Sri Mulyani berharap setiap desa dapat memanfaatkan dana desa untuk kemajuyan desa tersebut. "Kalau kita punya punya 75.000 orang bagus ditaruh di desa, that make a lot of change secara fundamental. Sekarang ini 75.000 masih 20.000 desa yang miskin dan tertinggal, meski ada yang sudah mandiri dan maju," tambahnya.6. Masih Banyak yang Tergiur Dana Desa Menurut Sri Mulyani, angka anggaran dana desa yang tergolong fantastis ini membuat banyak oknum yang menginginkannya untuk kepentingan pribadi saja. Oleh karena itu, tidak sedikit yang ingin menjadi kepala desa. "Sekarang banyak yang kepengen jadi kepala desa, karena ternyata dapat gaji secara langsung dari pemerintah, terus ada anggaran pastinya (dana desa). Jadi orang 'wah seneng juga yah jadi kepada desa'," paparnya. Dengan angka dana desa yang tergolong tinggi, Menkeu menilai perlunya memperbaiki formula dan implementasi dari penggunaan dana desa sehingga dapat tepat sasaran. “Jadi kita memang juga harus terus memperbaiki formula maupun implementasi dari dana desa tersebut," kata Sri Mulyani. Baca Juga: Sri Mulyani Ingin 75.000 Desa Dipimpin Kades Berkualitas 7. Banyak Aduan Tentang Penyelewengan Dana Desa Tidak hanya banyak yang tergiur, Sri Mulyani juga mengungkapkan banyaknya aduan yang diterima mengenai penyelewengan penggunaan dana desa. Umumnya pengaduan itu dilakukan melalui media sosial oleh para warag net (netizen). "Kalau di sosmed (sosial media) banyak feedback ke saya, bilang 'ibu tolong diawasi dana desa bu, kepala desa saya baru beli rumah baru', dan semacamnya," katanya. 8. Sejumlah Desa Siap Terima Aliran Dana Di Gorontalo terdapat 13 desa yang siap menerima penyaluran dana, di Sulawesi Selatan atau lebih tepatnya di kabupaten Banteng sebanyak 45 desa siap menerima dana desa. Untuk Kepulauan Riau, lebih tepatnya di Kabupaten Natuna 70 desa siap menerima dana ini. Lalu, Kalimantan Selatan sendiri siap sebanyak 100 desa yang berada di Kabupaten Balangan siap menerima dana ini. Sulawesi Tenggara sendiri sebanyak 39 desa yang berada di Kabupaten Kolaka Timur siap menerima dana ini. Sedangkan sebanyak 3 desa siap menerima dana ini, ketiganya berada di kabupaten Pringsewu, Lampung. Jawa Timur sendiri memiliki 194 desa yang berada di kabupaten Madiun dan sebanyak 49 desa di Kabupaten Pacitan siap menerima dana ini. Dan yang terakhir di Povinsi Nusa Tenggara Timur atau lebih tepatnya di kabupaten Manggarai Barat sebanyak 3 desa siap menerima dana ini.JAKARTA – Upaya Pemerintah Indonesia dalam menyejahterakan desa tidak main-main. Hal ini dibuktikan dari penyaluran dana desa yang nilainya tidak tanggung-tanggung. Bahkan melihat angka dana desa yang fantastis, banyak penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, Okezone akan merangkum fakta-fakta dibalik penyaluran dana desa, Jakarta, Senin (3/2/2020): 1. Rp97,7 Miliar Sudah dikucurkan Pada tahap I, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencairkan dana desa sebesar Rp97,7 miliar. Penyaluran tahap satu ini telah dilakukan sejak Selasa, 28 Januari 2020 lalu. Pencairan tersebut dipercepat karena permintaan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Payung hukumnya ini merupakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. "Percepatan penyaluran dana desa diharapkan dapat mempercepat pembangunan desa," ungkap Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (30/1/2020). <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/12/21/59984/308944_medium.jpg" alt="BNI Siapkan Uang Tunai Rp 16,9 Triliun untuk Natal dan Tahun Baru" width="100%" /> 2. Tahun Ini, Alokasi Dana Desa Sebesar Rp72 Triliun Untuk penyaluran dana desa pada tahun ini sendiri, Pemerintah mengalokasikan anggaran dana desa sebesar Rp72 triliun. Nantinya anggaran itu akan disalurkan kepada 74.953 desa di seluruh Indonesia melalui 169 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KKPN). Okezone pun melakukan perhitungan rata-rata per desa yang akan memperoleh aliran dana yaitu sebesar Rp960,6 juta. Angka ini termasuk meningkat dari tahun lalu yang hanya sebesar Rp933,9 juta per desa. Baca Juga: Madiun Jadi Wilayah Paling Banyak Terima Dana Desa 3. Skema Penyaluran Dana Desa Alami Perubahan Tadinya penyaluran dana desa tahap I hanya sekitar 20%, sedangkan di tahap II dan III masing-masing penyaluran sebesar 40% dan 40%. Namun, kini penyaluran pada tahap I menjadi sebesar 40% dari alokasi, tahap II sebesar 40%, dan tahap III sebesar 20%. Terjadi perubahan yang terletak pada penyaluran dana desa tahap I dan tahap III.4. Kriterianya Tetap Sama Walau mengalami penyaluran yang relatif cepat, proses penyaluran dana desa tetap harus memenuhi persyaratan yang berlaku. Persyaratan pertama adalah perkada tata cara pengalokasian dan rincian dana desa per desa. Kedua adalah surat kuasa pemindahbukuan dana desa dari Kepala Daerah. Dan yang ketiga adalah Peraturan Desa (Perdes) APBDesa. Jika persyaratan penyaluran tidak tersampaikan, dapat dipastikan dana desa tidak akan tersalur dan akan menjadi sisa dana desa di RKUN. Kemudian terkait penyalahgunaan dana desa, penyaluran dana desa dapat dihentikan. Baca Juga: Netizen ke Sri Mulyani: Ibu Tolong Diawasi Dana Desa Untuk mekanisme tahapan penyaluran dana desa, pada tahap awal kepala desa akan menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Kepala Daerah, selanjutnya KepDa akan melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran dari desa dan kemudian menyampaikannya kepada Kepala KPPN. Tahap selanjutnya, KPPN akan menerima kelengkapan dokumen penyaluran dan kemudian melakukan penyaluran. KPPN selanjutnya akan menerbitkan SPM dan SP2D untuk penyaluran dan pemotongan di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Di tahap terakhir KPPN akan menerbitkan SPM dan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan ke Rekening Kas Desa pada tanggal yang sama. <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2020/01/10/60228/310357_medium.jpg" alt="Gejolak Politik AS & Iran Berdampak Menguatnya Nilai Rupiah"  width="100%" /> 5. Sri Mulyani Ingin Kades yang Berkualitas Melihat banyak pengelolaan dana desa yang belum kredibel sehingga hasil yang ditunjukkan belum maksimal, Menteri Keuangan (Menkeu) menginginkan hal ini dapat berkembang. "Memang beberapa sarjana yang bagus jadi kepala desa kalau betul-betul commited, hasilnya sangat amazing," kata Sri Mulyani Sri Mulyani dalam pidatonya di BRI Group Economic Forum, Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (29/1/2020). Dia juga menginginkan kepala desa yang menjabat benar-benar bertanggung jawab dan dapat melakukan perubahan kesejahteraan bagi penduduk desa. Sri Mulyani berharap setiap desa dapat memanfaatkan dana desa untuk kemajuyan desa tersebut. "Kalau kita punya punya 75.000 orang bagus ditaruh di desa, that make a lot of change secara fundamental. Sekarang ini 75.000 masih 20.000 desa yang miskin dan tertinggal, meski ada yang sudah mandiri dan maju," tambahnya.6. Masih Banyak yang Tergiur Dana Desa Menurut Sri Mulyani, angka anggaran dana desa yang tergolong fantastis ini membuat banyak oknum yang menginginkannya untuk kepentingan pribadi saja. Oleh karena itu, tidak sedikit yang ingin menjadi kepala desa. "Sekarang banyak yang kepengen jadi kepala desa, karena ternyata dapat gaji secara langsung dari pemerintah, terus ada anggaran pastinya (dana desa). Jadi orang 'wah seneng juga yah jadi kepada desa'," paparnya. Dengan angka dana desa yang tergolong tinggi, Menkeu menilai perlunya memperbaiki formula dan implementasi dari penggunaan dana desa sehingga dapat tepat sasaran. “Jadi kita memang juga harus terus memperbaiki formula maupun implementasi dari dana desa tersebut," kata Sri Mulyani. Baca Juga: Sri Mulyani Ingin 75.000 Desa Dipimpin Kades Berkualitas 7. Banyak Aduan Tentang Penyelewengan Dana Desa Tidak hanya banyak yang tergiur, Sri Mulyani juga mengungkapkan banyaknya aduan yang diterima mengenai penyelewengan penggunaan dana desa. Umumnya pengaduan itu dilakukan melalui media sosial oleh para warag net (netizen). "Kalau di sosmed (sosial media) banyak feedback ke saya, bilang 'ibu tolong diawasi dana desa bu, kepala desa saya baru beli rumah baru', dan semacamnya," katanya. 8. Sejumlah Desa Siap Terima Aliran Dana Di Gorontalo terdapat 13 desa yang siap menerima penyaluran dana, di Sulawesi Selatan atau lebih tepatnya di kabupaten Banteng sebanyak 45 desa siap menerima dana desa. Untuk Kepulauan Riau, lebih tepatnya di Kabupaten Natuna 70 desa siap menerima dana ini. Lalu, Kalimantan Selatan sendiri siap sebanyak 100 desa yang berada di Kabupaten Balangan siap menerima dana ini. Sulawesi Tenggara sendiri sebanyak 39 desa yang berada di Kabupaten Kolaka Timur siap menerima dana ini. Sedangkan sebanyak 3 desa siap menerima dana ini, ketiganya berada di kabupaten Pringsewu, Lampung. Jawa Timur sendiri memiliki 194 desa yang berada di kabupaten Madiun dan sebanyak 49 desa di Kabupaten Pacitan siap menerima dana ini. Dan yang terakhir di Povinsi Nusa Tenggara Timur atau lebih tepatnya di kabupaten Manggarai Barat sebanyak 3 desa siap menerima dana ini.