Pemerintah bakal memberikan sanksi kepada pemerintah daerah (pemda) yang masih melakukan pemungutan pajak berlebih.https://economy.okezone.com/read/2020/02/11/20/2166938/pemda-bakal-diberi-sanksi-jika-pungut-pajak-berlebihanidhttps://economy.okezone.com/read/2020/02/11/20/2166938/pemda-bakal-diberi-sanksi-jika-pungut-pajak-berlebihanhttps://economy.okezone.com/read/2020/02/11/20/2166938/pemda-bakal-diberi-sanksi-jika-pungut-pajak-berlebihanSelasa 11 Februari 2020 19:43 WIBYohana Artha UlyPerpajakan (Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2020/02/11/20/2166938/pemda-bakal-diberi-sanksi-jika-pungut-pajak-berlebihan-6ugV38Rgt0.jpgJAKARTA - Pemerintah bakal memberikan sanksi kepada pemerintah daerah (pemda) yang masih melakukan pemungutan pajak berlebih atau excessive pajak. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan iklim investasi yang sinkron antara pusat dengan daerah. Hal itu tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian atau omnibus law perpajakan. Saat ini RUU tersebut sudah masuk ke DPR untuk dibahas parlemen.  Baca juga: Sudah di DPR, Omnibus Law Perpajakan Tinggal Tunggu Pembahasan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti menjelaskan, melalui beleid itu pemerintah pusat memiliki wewenang untuk melakukan evaluasi pada peraturan daerah (perda) yang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). "Jadi ada dua sisi, yang sudah jadi (perda) nanti kita lihat (evaluasi), kemudian yang belum yaitu baru rancangan perda, kita berikan usul," ujarnya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (11/2/2020).  Baca juga: Kejar Pajak Facebook hingga Netflix, Begini Usul Hary Tanoe untuk Menko Airlangga Menurutnya, jika kedapatan aturan yang bertentangan dengan kebijakan fiskal pemerintah pusat, maka dapat dilakukan pencabutan hingga pemberian sanksi pada pemda tersebut. Sanksi itu dapat melalui dana transfer ke daerah. "Sanksi bisa dua hal, pertama diminta untuk mencabut atau kalau masih dalam bentuk rancangan perda, perlu dilakukan adjustment (penyesuaian). Kedua, kalau misalkan tetap dilaksanakan oleh pemda tersebut, tentunya kami punya mekanisme, ada konsekuensi dari sisi anggaran yang kita ambil," jelasnya.  Baca juga: Sri Mulyani: Tugas Menarik Pajak Tidak Populer Prima menjelaskan dalam omnibus law perpajakan memang terdapat poin aturan mengenai rasionalisasi pajak daerah. Ini mencakup penetapan tarif pajak daerah dapat berlaku nasional, dan evaluasi terhadap perda PDRB terhadap kebijakan fiskal nasional. Dia bilang, pemerintah pusat akan membangun sistem antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk mengawasi aturan pemda tersebut. Meski demikian, Prima enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai skema pemebelian sanksi melalui dana transfer ke daerah itu. "Sehingga nantinya kami punya alert, kalau ada rancangan perda atau perda yang bisa berdampak ke iklim usaha di Indonesia secara umum," katanya. Prima mencontohkan, salah satu yang menjadi evaluasi pemerintah pusat yakni seperti pajak untuk penggunaan air tanah. Padahal, jika ditelusuri pengenaan pajak itu mirip dengan pajak royalti, di mana perusahaan tersebut juga sudah dikenakan pajak royalti. "Hal-hal yang seperti ini, tentu akan kita lihat lagi, soal tarifnya bagaimana," imbuh dia. Menurutnya, pemungutan pajak tersebut tak sejalan dengan upaya pemerintah dalam memberikan insentif fiskal guna meningkatkan investasi. Pemerintah sudah memberikan fasilitas pajak berupa tax holiday, super deduction tax, hingga Pajak Penghasilan (PPh) untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). "Karena pemerintah ingin agar pajak-pajak daerah yang dikenakan oleh masing-masing pemda itu tidak mengganggu iklim investasi daerah. Karena yang namanya investor itu butuh kepastian," kata Prima.JAKARTA - Pemerintah bakal memberikan sanksi kepada pemerintah daerah (pemda) yang masih melakukan pemungutan pajak berlebih atau excessive pajak. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan iklim investasi yang sinkron antara pusat dengan daerah. Hal itu tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian atau omnibus law perpajakan. Saat ini RUU tersebut sudah masuk ke DPR untuk dibahas parlemen.  Baca juga: Sudah di DPR, Omnibus Law Perpajakan Tinggal Tunggu Pembahasan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti menjelaskan, melalui beleid itu pemerintah pusat memiliki wewenang untuk melakukan evaluasi pada peraturan daerah (perda) yang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). "Jadi ada dua sisi, yang sudah jadi (perda) nanti kita lihat (evaluasi), kemudian yang belum yaitu baru rancangan perda, kita berikan usul," ujarnya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (11/2/2020).  Baca juga: Kejar Pajak Facebook hingga Netflix, Begini Usul Hary Tanoe untuk Menko Airlangga Menurutnya, jika kedapatan aturan yang bertentangan dengan kebijakan fiskal pemerintah pusat, maka dapat dilakukan pencabutan hingga pemberian sanksi pada pemda tersebut. Sanksi itu dapat melalui dana transfer ke daerah. "Sanksi bisa dua hal, pertama diminta untuk mencabut atau kalau masih dalam bentuk rancangan perda, perlu dilakukan adjustment (penyesuaian). Kedua, kalau misalkan tetap dilaksanakan oleh pemda tersebut, tentunya kami punya mekanisme, ada konsekuensi dari sisi anggaran yang kita ambil," jelasnya.  Baca juga: Sri Mulyani: Tugas Menarik Pajak Tidak Populer Prima menjelaskan dalam omnibus law perpajakan memang terdapat poin aturan mengenai rasionalisasi pajak daerah. Ini mencakup penetapan tarif pajak daerah dapat berlaku nasional, dan evaluasi terhadap perda PDRB terhadap kebijakan fiskal nasional. Dia bilang, pemerintah pusat akan membangun sistem antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk mengawasi aturan pemda tersebut. Meski demikian, Prima enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai skema pemebelian sanksi melalui dana transfer ke daerah itu. "Sehingga nantinya kami punya alert, kalau ada rancangan perda atau perda yang bisa berdampak ke iklim usaha di Indonesia secara umum," katanya. Prima mencontohkan, salah satu yang menjadi evaluasi pemerintah pusat yakni seperti pajak untuk penggunaan air tanah. Padahal, jika ditelusuri pengenaan pajak itu mirip dengan pajak royalti, di mana perusahaan tersebut juga sudah dikenakan pajak royalti. "Hal-hal yang seperti ini, tentu akan kita lihat lagi, soal tarifnya bagaimana," imbuh dia. Menurutnya, pemungutan pajak tersebut tak sejalan dengan upaya pemerintah dalam memberikan insentif fiskal guna meningkatkan investasi. Pemerintah sudah memberikan fasilitas pajak berupa tax holiday, super deduction tax, hingga Pajak Penghasilan (PPh) untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). "Karena pemerintah ingin agar pajak-pajak daerah yang dikenakan oleh masing-masing pemda itu tidak mengganggu iklim investasi daerah. Karena yang namanya investor itu butuh kepastian," kata Prima.