Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menaruh harapan besar pada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). https://economy.okezone.com/read/2020/02/12/470/2167562/bp-tapera-diminta-menkeu-jangan-tiru-jiwasraya-dan-asabriidhttps://economy.okezone.com/read/2020/02/12/470/2167562/bp-tapera-diminta-menkeu-jangan-tiru-jiwasraya-dan-asabrihttps://economy.okezone.com/read/2020/02/12/470/2167562/bp-tapera-diminta-menkeu-jangan-tiru-jiwasraya-dan-asabriRabu 12 Februari 2020 21:06 WIBGiri HartomoRupiah (Reuters)https://img.okezone.com/content/2020/02/12/470/2167562/bp-tapera-diminta-menkeu-jangan-tiru-jiwasraya-dan-asabri-t0f7ajn927.JPGJAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menaruh harapan besar pada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Bahkan dirinya berharap agar BP Tapera tidak mengikuti jejak Jiwasraya atau bahkan Asabri dalam pengelolaan dana nasabahnya. Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani saat melakukan rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada hari ini. Dalam rapat tersebut juga dihadiri oleh Komisioner dari BP Tapera.  Baca juga: Hingga April 2019, Bank BTN Sudah Salurkan Rp104,13 Triliun KPR Subsidi Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan, antara BP Tapera dengan Jiwasraya ataupun Asabri memiliki kesamaan. Oleh karena itu, dirinya dimintain tolong agar proses bisnisnya diawasi dengan ketat. "Seperti Asabri, Jiwasraya yang itu. Model bisnis kita kan tabungan investasi. Jadi benar-benar komite menyoroti tolong jagain belajar dari itu. Jadi kita harus membuat framework nya kita harus membuat semuanyalah supaya nggak kejadian seperti itu," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (12/2/2020).  Baca juga: Berkenalan dengan Lima Pejabat BP Tapera yang Baru Menurut Adi, agar kasus Jiwasraya dan Asabri tak terjadi di BP Taper, pihaknya menyiapkan beberapa langkah antisipasi berupa monitoring dana nasabah secara sistem dan manual. Selain itu untuk investasi, BP Tapera juga melakukan koordinasi dengan Manajer Investasi (MI) agar investasi yang dilakukan tidak merugikan nasabah dan perusahaan. "Jadi governance kita jagain, kemudian monitoringnya jangan by sistem tetapi kita aktif melakukan monitoring. Jangan semua di set up lalu ditinggalkan. Ada supervisinya. Dan memang di UU seperti itu kami mensupervisi terkait dengan arahan 'investasi' kami melalui kustodian yang dilakukan oleh MI. Jadi MI itu benar benar menjalankan fungsinya seperti yang kita inginkan," kata Adi.  Baca juga: Menteri Basuki: Pejabat BP Tapera Dilantik Jumat Ini Dia menambahkan sejauh ini pemerintah sudah mengalokasikan dana sebesar Rp2,5 triliun kepada BP Tapera. Dana tersebut sebagian diinvestasikan dalam bentuk deposito sementara sebagian lainnya diperuntukkan bagi operasional perusahaan seperti penyewaan dan pembangunan gedung serta membayar gaji karyawan. "Kami investasi dalam bentuk deposito. Paling simpel itu. Lalu untuk operasional, seperti bayar gaji, sewa gedung kayak gitu. Dan itu Rp 2,5 triliun nggak boleh habis sampai nanti benar benar beroperasi. Beroperasinya menunggu PP (Peraturan Pemerintah) dan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) selesai," jelasnya.JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menaruh harapan besar pada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Bahkan dirinya berharap agar BP Tapera tidak mengikuti jejak Jiwasraya atau bahkan Asabri dalam pengelolaan dana nasabahnya. Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani saat melakukan rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada hari ini. Dalam rapat tersebut juga dihadiri oleh Komisioner dari BP Tapera.  Baca juga: Hingga April 2019, Bank BTN Sudah Salurkan Rp104,13 Triliun KPR Subsidi Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan, antara BP Tapera dengan Jiwasraya ataupun Asabri memiliki kesamaan. Oleh karena itu, dirinya dimintain tolong agar proses bisnisnya diawasi dengan ketat. "Seperti Asabri, Jiwasraya yang itu. Model bisnis kita kan tabungan investasi. Jadi benar-benar komite menyoroti tolong jagain belajar dari itu. Jadi kita harus membuat framework nya kita harus membuat semuanyalah supaya nggak kejadian seperti itu," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (12/2/2020).  Baca juga: Berkenalan dengan Lima Pejabat BP Tapera yang Baru Menurut Adi, agar kasus Jiwasraya dan Asabri tak terjadi di BP Taper, pihaknya menyiapkan beberapa langkah antisipasi berupa monitoring dana nasabah secara sistem dan manual. Selain itu untuk investasi, BP Tapera juga melakukan koordinasi dengan Manajer Investasi (MI) agar investasi yang dilakukan tidak merugikan nasabah dan perusahaan. "Jadi governance kita jagain, kemudian monitoringnya jangan by sistem tetapi kita aktif melakukan monitoring. Jangan semua di set up lalu ditinggalkan. Ada supervisinya. Dan memang di UU seperti itu kami mensupervisi terkait dengan arahan 'investasi' kami melalui kustodian yang dilakukan oleh MI. Jadi MI itu benar benar menjalankan fungsinya seperti yang kita inginkan," kata Adi.  Baca juga: Menteri Basuki: Pejabat BP Tapera Dilantik Jumat Ini Dia menambahkan sejauh ini pemerintah sudah mengalokasikan dana sebesar Rp2,5 triliun kepada BP Tapera. Dana tersebut sebagian diinvestasikan dalam bentuk deposito sementara sebagian lainnya diperuntukkan bagi operasional perusahaan seperti penyewaan dan pembangunan gedung serta membayar gaji karyawan. "Kami investasi dalam bentuk deposito. Paling simpel itu. Lalu untuk operasional, seperti bayar gaji, sewa gedung kayak gitu. Dan itu Rp 2,5 triliun nggak boleh habis sampai nanti benar benar beroperasi. Beroperasinya menunggu PP (Peraturan Pemerintah) dan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) selesai," jelasnya.