<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Ibu Kota Pindah ke Kaltim, PD Sarana Kaya Minat Kelola Gedung Pemerintah di DKI?</title><description>Pemerintah bakal memindahkan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta menuju Kalimantan.</description><link>https://economy.okezone.com/read/2020/02/13/470/2168039/ibu-kota-pindah-ke-kaltim-pd-sarana-kaya-minat-kelola-gedung-pemerintah-di-dki</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2020/02/13/470/2168039/ibu-kota-pindah-ke-kaltim-pd-sarana-kaya-minat-kelola-gedung-pemerintah-di-dki"/><item><title>Ibu Kota Pindah ke Kaltim, PD Sarana Kaya Minat Kelola Gedung Pemerintah di DKI?</title><link>https://economy.okezone.com/read/2020/02/13/470/2168039/ibu-kota-pindah-ke-kaltim-pd-sarana-kaya-minat-kelola-gedung-pemerintah-di-dki</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2020/02/13/470/2168039/ibu-kota-pindah-ke-kaltim-pd-sarana-kaya-minat-kelola-gedung-pemerintah-di-dki</guid><pubDate>Kamis 13 Februari 2020 18:52 WIB</pubDate><dc:creator>Giri Hartomo</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2020/02/13/470/2168039/ibu-kota-pindah-ke-kaltim-pd-sarana-kaya-minat-kelola-gedung-pemerintah-di-dki-OaFDlowZwA.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Lahan Ibu Kota Baru. (Foto: Dok. Kementerian PUPR)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2020/02/13/470/2168039/ibu-kota-pindah-ke-kaltim-pd-sarana-kaya-minat-kelola-gedung-pemerintah-di-dki-OaFDlowZwA.jpg</image><title>Lahan Ibu Kota Baru. (Foto: Dok. Kementerian PUPR)</title></images><description>JAKARTA - Pemerintah bakal memindahkan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta menuju Kalimantan. Nantinya, gedung-gedung  pemerintahan di Jakarta ini akan dimanfaatkan dengan cara disewakan untuk membiayai pemindahan ibu kota.
Direktur Pengembangan PD Sarana Jaya Indra Sukmono mengatakan hingga saat pihaknya belum memikirkan apakah akan mengambil alih pengelolaan gedung pemerintahan yang ditinggalkan tersebut. Sebab keputusan tersebut berada di tangan pemerintah pusat.
Baca Juga: Jokowi Tugaskan Menteri LHK Buat Lokasi Pembibitan Terbesar di Ibu Kota Baru
Selain itu jika nantinya akan mengambil alih pengelolaan gedung pemerintahan yang akan ditinggalkan juga tidak semudah itu. Mengingat, pihaknya juga masih harus meminta izin kepada Gubernur DKI Jakarta terlebih dahulu.
&quot;Kalau kami belum mempersiapkan aset aset yang intinya apabila ibu kota pindah kami belum ke sana,&quot; ujarnya dalam sebuah diskusi di Novotel Cikini, Jakarta, Kamis (13/2/2020).
Menurut Indra, saat ini pihaknya fokus pada penyediaan hunian yang ada di Jakarta dengan skema DP atau uang muka Rp0 . Dalam RPJMD DKI Jakarta 2017-2022, target 13.830 unit hunian DP 0% dibangun.
Baca Juga: Masalah Ibu Kota Baru, Terbatasnya Suplai Air hingga Habitat Orangutan
Hingga Agustus 2019, realisasi pembangunan hunian DP Rp0 mencapai 780 hunian yang bertempat di Pondok Kelapa. Pada 2021 mendatang, ditargetkan ada sekitar 3.050 hunian dibangun.
Kemudian pada 2022, ada sekitar 10.000 unit hunian DP Rp0 yang akan dibangun. Sehingga target RPJMD sebanyak 13.830 unit hunian bisa tercapai.&quot;Kami sampe sekarang masih menggarap project-project kami,&quot; ucap Indra.
Meskipun cukup ambisius, namun penyediaan hunian di DKI Jakarta ini  harus segera direalisasikan. Pasalnya, angka Backlog di ibu kota ini  masih sangat tinggi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menurut Jakarta dalam  angka tahun 2019, sebanyak 52,16% rumah tangga di Jakarta belum memiliki  rumah atau sebanyak 1,4 juta rumah tangga di Jakarta belum memiliki  rumah sendiri.
Terjadi peningkatan Backlog kepemilikan rumah di DKI Jakarta sebesar  10% dari tahun 2015 hingga 2018. Angka ini terus bertambah seiring  dengan pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta.
&quot;Atas dasar itu, salah satu kegiatan strategis pemerintah daerah salah salah satunya penyediaan rumah,&quot; ujarnya
</description><content:encoded>JAKARTA - Pemerintah bakal memindahkan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta menuju Kalimantan. Nantinya, gedung-gedung  pemerintahan di Jakarta ini akan dimanfaatkan dengan cara disewakan untuk membiayai pemindahan ibu kota.
Direktur Pengembangan PD Sarana Jaya Indra Sukmono mengatakan hingga saat pihaknya belum memikirkan apakah akan mengambil alih pengelolaan gedung pemerintahan yang ditinggalkan tersebut. Sebab keputusan tersebut berada di tangan pemerintah pusat.
Baca Juga: Jokowi Tugaskan Menteri LHK Buat Lokasi Pembibitan Terbesar di Ibu Kota Baru
Selain itu jika nantinya akan mengambil alih pengelolaan gedung pemerintahan yang akan ditinggalkan juga tidak semudah itu. Mengingat, pihaknya juga masih harus meminta izin kepada Gubernur DKI Jakarta terlebih dahulu.
&quot;Kalau kami belum mempersiapkan aset aset yang intinya apabila ibu kota pindah kami belum ke sana,&quot; ujarnya dalam sebuah diskusi di Novotel Cikini, Jakarta, Kamis (13/2/2020).
Menurut Indra, saat ini pihaknya fokus pada penyediaan hunian yang ada di Jakarta dengan skema DP atau uang muka Rp0 . Dalam RPJMD DKI Jakarta 2017-2022, target 13.830 unit hunian DP 0% dibangun.
Baca Juga: Masalah Ibu Kota Baru, Terbatasnya Suplai Air hingga Habitat Orangutan
Hingga Agustus 2019, realisasi pembangunan hunian DP Rp0 mencapai 780 hunian yang bertempat di Pondok Kelapa. Pada 2021 mendatang, ditargetkan ada sekitar 3.050 hunian dibangun.
Kemudian pada 2022, ada sekitar 10.000 unit hunian DP Rp0 yang akan dibangun. Sehingga target RPJMD sebanyak 13.830 unit hunian bisa tercapai.&quot;Kami sampe sekarang masih menggarap project-project kami,&quot; ucap Indra.
Meskipun cukup ambisius, namun penyediaan hunian di DKI Jakarta ini  harus segera direalisasikan. Pasalnya, angka Backlog di ibu kota ini  masih sangat tinggi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menurut Jakarta dalam  angka tahun 2019, sebanyak 52,16% rumah tangga di Jakarta belum memiliki  rumah atau sebanyak 1,4 juta rumah tangga di Jakarta belum memiliki  rumah sendiri.
Terjadi peningkatan Backlog kepemilikan rumah di DKI Jakarta sebesar  10% dari tahun 2015 hingga 2018. Angka ini terus bertambah seiring  dengan pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta.
&quot;Atas dasar itu, salah satu kegiatan strategis pemerintah daerah salah salah satunya penyediaan rumah,&quot; ujarnya
</content:encoded></item></channel></rss>
