Sensus penduduk secara daring akan berlangsung 15 Februari hingga 31 Maret 2020.https://economy.okezone.com/read/2020/02/18/320/2170503/sensus-penduduk-2020-bps-jamin-kerahasiaan-dataidhttps://economy.okezone.com/read/2020/02/18/320/2170503/sensus-penduduk-2020-bps-jamin-kerahasiaan-datahttps://economy.okezone.com/read/2020/02/18/320/2170503/sensus-penduduk-2020-bps-jamin-kerahasiaan-dataSelasa 18 Februari 2020 19:36 WIBIlustrasi: Foto Shutterstockhttps://img.okezone.com/content/2020/02/18/320/2170503/sensus-penduduk-2020-bps-jamin-kerahasiaan-data-pzvEQxXrkv.jpg JAKARTA - Sensus penduduk secara daring akan berlangsung 15 Februari hingga 31 Maret 2020. Masyarakat diminta mengakses laman sensus BPS dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga. Merujuk UU 16/1997 tentang statistik, keikutsertaan setiap penduduk dalam sensus BPS bersifat wajib. Baca Juga: Sensus Penduduk Online, Memudahkan atau Mengancam Data Pribadi? Kepala Subdirektorat Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja BPS Edi Setiawan mengatakan, lembaganya hanya akan membaca data itu untuk memahami demografi masyarakat secara umum. "Pasal 27 UU Statistik menyebut bahwa setiap penduduk wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh BPS," ujar Edi dikutip BBC Indonesia, Jakarta, Selasa (18/2/2020). "Informasi responden itu dirahasiakan BPS. Hasil sensus tidak akan dirilis dalam bentuk data individu atau rumah tangga. Jadi jelas sekali, sensus online maupun dengan metode wawancara, kerahasiaan datanya dijamin undang-undang," tuturnya. BPS dalam keterangan resminya menyatakan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, demi menjamin keamanan kerahasiaan data sensus. Baca Juga: Baru 568 Ribu Orang yang Ikut Sensus Penduduk Online Walau begitu, Wahyudi Djaffar menyebut kerahasiaan data berbeda konteks dengan perlindungan informasi pribadi. "Keamanan data dan perlindungan data harus dibedakan walau berkaitan satu sama lain. Data security lebih soal kerahasiaan dan ketersediaan data saat ingin digunakan. Itu yang mungkin dibicarakan dengan BSSN," ujar Wahyudi. "Tapi dalam konteks perlindungan data, isunya sejauh mana pengendali data memiliki dasar hukum memproses data dan sejauh mana warga negara punya kontrol atas data itu," katanya. Bagaimanapun, meski diklaim metode paling tepat untuk mengumpulkan data penduduk, jumlah data sensus daring belum mencapai target harian hingga hari ketiga. Sampai Senin siang kemarin, yang merespons sensus BPS baru mencapai 174 ribu keluarga dan 369 ribu orang. Dengan target yang ingin dicapai 22,9% dari 80 juta keluarga yang ada atau total 16 juta keluarga, target harian BPS adalah 356 ribu keluarga. "Target harian itu memang belum terpenuhi, tapi dengan publikasi yang lebih masif semoga target itu bisa tercapai pada 31 Maret," kata Edi Setiawan. Juli mendatang, BPS akan melanjutkan sensus penduduk secara manual. Penduduk yang belum mengikuti sensus online akan didatangi satu per satu ke rumah mereka. Targetnya, kata Edi Setiawan dari BPS, tercipta satu data besar demografi kependudukan Indonesia. Melalui data itu, BPS berharap bisa membantu pemerintah mengambil kebijakan yang tepat sasaran. JAKARTA - Sensus penduduk secara daring akan berlangsung 15 Februari hingga 31 Maret 2020. Masyarakat diminta mengakses laman sensus BPS dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga. Merujuk UU 16/1997 tentang statistik, keikutsertaan setiap penduduk dalam sensus BPS bersifat wajib. Baca Juga: Sensus Penduduk Online, Memudahkan atau Mengancam Data Pribadi? Kepala Subdirektorat Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja BPS Edi Setiawan mengatakan, lembaganya hanya akan membaca data itu untuk memahami demografi masyarakat secara umum. "Pasal 27 UU Statistik menyebut bahwa setiap penduduk wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh BPS," ujar Edi dikutip BBC Indonesia, Jakarta, Selasa (18/2/2020). "Informasi responden itu dirahasiakan BPS. Hasil sensus tidak akan dirilis dalam bentuk data individu atau rumah tangga. Jadi jelas sekali, sensus online maupun dengan metode wawancara, kerahasiaan datanya dijamin undang-undang," tuturnya. BPS dalam keterangan resminya menyatakan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, demi menjamin keamanan kerahasiaan data sensus. Baca Juga: Baru 568 Ribu Orang yang Ikut Sensus Penduduk Online Walau begitu, Wahyudi Djaffar menyebut kerahasiaan data berbeda konteks dengan perlindungan informasi pribadi. "Keamanan data dan perlindungan data harus dibedakan walau berkaitan satu sama lain. Data security lebih soal kerahasiaan dan ketersediaan data saat ingin digunakan. Itu yang mungkin dibicarakan dengan BSSN," ujar Wahyudi. "Tapi dalam konteks perlindungan data, isunya sejauh mana pengendali data memiliki dasar hukum memproses data dan sejauh mana warga negara punya kontrol atas data itu," katanya. Bagaimanapun, meski diklaim metode paling tepat untuk mengumpulkan data penduduk, jumlah data sensus daring belum mencapai target harian hingga hari ketiga. Sampai Senin siang kemarin, yang merespons sensus BPS baru mencapai 174 ribu keluarga dan 369 ribu orang. Dengan target yang ingin dicapai 22,9% dari 80 juta keluarga yang ada atau total 16 juta keluarga, target harian BPS adalah 356 ribu keluarga. "Target harian itu memang belum terpenuhi, tapi dengan publikasi yang lebih masif semoga target itu bisa tercapai pada 31 Maret," kata Edi Setiawan. Juli mendatang, BPS akan melanjutkan sensus penduduk secara manual. Penduduk yang belum mengikuti sensus online akan didatangi satu per satu ke rumah mereka. Targetnya, kata Edi Setiawan dari BPS, tercipta satu data besar demografi kependudukan Indonesia. Melalui data itu, BPS berharap bisa membantu pemerintah mengambil kebijakan yang tepat sasaran.