Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sangat berpihak pada buruh.https://economy.okezone.com/read/2020/02/19/20/2171106/menko-luhut-omnibus-law-cipta-kerja-win-win-solutionidhttps://economy.okezone.com/read/2020/02/19/20/2171106/menko-luhut-omnibus-law-cipta-kerja-win-win-solutionhttps://economy.okezone.com/read/2020/02/19/20/2171106/menko-luhut-omnibus-law-cipta-kerja-win-win-solutionRabu 19 Februari 2020 20:19 WIBTaufik FajarMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2020/02/19/20/2171106/menko-luhut-omnibus-law-cipta-kerja-win-win-solution-s4o3w88DzB.jpgJAKARTA - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut draf Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat memihak buruh. "Draf itu sangat berkepentingan sama buruhnya dan kami (pemerintah), juga memberikan suasana kondusif pada investor untuk meningkatkan investasi. Jadi itu ada win-win solution," ujar dia di kantornya Jakarta, Rabu (19/2/2020). Baca Juga:  Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja Libatkan Kepala Daerah, Anies: Belum Lihat Dokumennya Dia juga menginginkan semua pihak agar jangan berkomentar terkait draf yang tidak resmi yang sudah tersebar luas kepada masyarakat. "Draf yang asli sudah kami serahkan kepada DPR RI," ungkap dia. Baca Juga: Masyarakat Harus Pantau Proses RUU Omnibus Law Cipta Kerja di DPR Sebelumnya, pemerintah akan selalu mendengar aspirasi dari berbagai pihak untuk membuat Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Hal itu disampaikan oleh Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin. "Kalau pemerintah itu kan selalu juga mendengar berbagai pihak, jadi melakukan dialog-dialog dengan pihak buruh, pengusaha dan pihak-pihak terlibat," kata Ma'ruf di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.JAKARTA - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut draf Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat memihak buruh. "Draf itu sangat berkepentingan sama buruhnya dan kami (pemerintah), juga memberikan suasana kondusif pada investor untuk meningkatkan investasi. Jadi itu ada win-win solution," ujar dia di kantornya Jakarta, Rabu (19/2/2020). Baca Juga:  Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja Libatkan Kepala Daerah, Anies: Belum Lihat Dokumennya Dia juga menginginkan semua pihak agar jangan berkomentar terkait draf yang tidak resmi yang sudah tersebar luas kepada masyarakat. "Draf yang asli sudah kami serahkan kepada DPR RI," ungkap dia. Baca Juga: Masyarakat Harus Pantau Proses RUU Omnibus Law Cipta Kerja di DPR Sebelumnya, pemerintah akan selalu mendengar aspirasi dari berbagai pihak untuk membuat Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Hal itu disampaikan oleh Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin. "Kalau pemerintah itu kan selalu juga mendengar berbagai pihak, jadi melakukan dialog-dialog dengan pihak buruh, pengusaha dan pihak-pihak terlibat," kata Ma'ruf di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.