Kementerian Keuangan mencatat pembiayaan utang hingga Januari 2020 sebesar Rp68,2 triliun atau sebesar 22,2% dari target APBN.https://economy.okezone.com/read/2020/02/19/20/2171114/tarik-utang-rp68-2-triliun-ini-penjelasan-sri-mulyaniidhttps://economy.okezone.com/read/2020/02/19/20/2171114/tarik-utang-rp68-2-triliun-ini-penjelasan-sri-mulyanihttps://economy.okezone.com/read/2020/02/19/20/2171114/tarik-utang-rp68-2-triliun-ini-penjelasan-sri-mulyaniRabu 19 Februari 2020 20:42 WIBGiri HartomoMenteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Setkab)https://img.okezone.com/content/2020/02/19/20/2171114/tarik-utang-rp68-2-triliun-ini-penjelasan-sri-mulyani-YIJQKS6HfG.jpgJAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat pembiayaan utang hingga Januari 2020 sebesar Rp68,2 triliun atau sebesar 22,2% dari target APBN yang sebesar Rp351,2 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mana angkanya mencapai Rp123 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penurunan pembiayaan utang khususnya terjadi pada pembiayaan utang lewat Surat Berharga Negara (SBN). Hal ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga kesinambungan fiskal APBN 2020. Baca Juga: Utang Pemerintah Tembus Rp4.817 Triliun di Awal Tahun Sri Mulyani menambahkan, pemenuhan kebutuhan pembiayaan melalui utang mempertimbangkan manajemen di awal tahun. Di samping juga pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara optimal dan terus memperhatikan kondisi serta kesempatan di pasar keuangan. "Hal ini menunjukkan kredibilitas fiskal tetap terjaga," ujarnya dalam acara konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2/2020). Baca Juga: Sri Mulyani Akui Ekonomi Indonesia Tertekan karena Virus Korona Adapun rincian dari pembiayaan utang hingga akhir Januari 2020, pembiayaan lewat SBN tercatat sebesar Rp72 triliun di akhir Januari. Angka ini turun dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp119,5 triliun pada tahun lalu. Secara rinci realisasi pinjaman berasal dari pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri yang mencapai Rp3,81 triliun. Sedangkan komponen pinjaman lainnya belum terealisasi. Artinya pemerintah belum melakukan penarikan pinjaman baik dalam maupun luar negeri. Serta juga tidak ada pinjaman dalam negeri yang jatuh tempo. Penerbitan surat utang negara yang dilakukan awal tahun lebih pada penerapan strategi oportunistik di mana pada awal tahun penerbitan SBN cukup menguntungkan. Sebab, pemerintah dapat memperoleh dana dengan biaya minimal dan yield rendah. "Perkembangan SBN setelah korona. Dalam hal ini yield SBN Kita masih stabil. Terbukti kemarin melkukan lelang dan masuk bidingnya 5 kali lipat. Itu menggambarkan SBN menjadi SBN dianggap safe haven," jelasnya. JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat pembiayaan utang hingga Januari 2020 sebesar Rp68,2 triliun atau sebesar 22,2% dari target APBN yang sebesar Rp351,2 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mana angkanya mencapai Rp123 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penurunan pembiayaan utang khususnya terjadi pada pembiayaan utang lewat Surat Berharga Negara (SBN). Hal ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga kesinambungan fiskal APBN 2020. Baca Juga: Utang Pemerintah Tembus Rp4.817 Triliun di Awal Tahun Sri Mulyani menambahkan, pemenuhan kebutuhan pembiayaan melalui utang mempertimbangkan manajemen di awal tahun. Di samping juga pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara optimal dan terus memperhatikan kondisi serta kesempatan di pasar keuangan. "Hal ini menunjukkan kredibilitas fiskal tetap terjaga," ujarnya dalam acara konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2/2020). Baca Juga: Sri Mulyani Akui Ekonomi Indonesia Tertekan karena Virus Korona Adapun rincian dari pembiayaan utang hingga akhir Januari 2020, pembiayaan lewat SBN tercatat sebesar Rp72 triliun di akhir Januari. Angka ini turun dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp119,5 triliun pada tahun lalu. Secara rinci realisasi pinjaman berasal dari pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri yang mencapai Rp3,81 triliun. Sedangkan komponen pinjaman lainnya belum terealisasi. Artinya pemerintah belum melakukan penarikan pinjaman baik dalam maupun luar negeri. Serta juga tidak ada pinjaman dalam negeri yang jatuh tempo. Penerbitan surat utang negara yang dilakukan awal tahun lebih pada penerapan strategi oportunistik di mana pada awal tahun penerbitan SBN cukup menguntungkan. Sebab, pemerintah dapat memperoleh dana dengan biaya minimal dan yield rendah. "Perkembangan SBN setelah korona. Dalam hal ini yield SBN Kita masih stabil. Terbukti kemarin melkukan lelang dan masuk bidingnya 5 kali lipat. Itu menggambarkan SBN menjadi SBN dianggap safe haven," jelasnya.