Pemerintah selektif dalam mengeluarkan uang untuk kebutuhan yang lebih prioritashttps://economy.okezone.com/read/2020/02/26/20/2174626/suntikan-modal-ke-jiwasraya-sri-mulyani-selektifidhttps://economy.okezone.com/read/2020/02/26/20/2174626/suntikan-modal-ke-jiwasraya-sri-mulyani-selektifhttps://economy.okezone.com/read/2020/02/26/20/2174626/suntikan-modal-ke-jiwasraya-sri-mulyani-selektifRabu 26 Februari 2020 19:58 WIBGiri HartomoMenteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Okezone.com/Dok. PANRB)https://img.okezone.com/content/2020/02/26/20/2174626/suntikan-modal-ke-jiwasraya-sri-mulyani-selektif-qrJllfj4e8.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, negara mempunyai uang untuk bisa menutupi kasus Jiwasraya. Hanya saja, pemerintah selektif dalam mengeluarkan uang untuk kebutuhan yang lebih prioritas. "Menteri Keuangan enggak pernah bilang enggak ada duit. Uang itu selektif untuk apa saja," ujarnya, dalam sebuah diskusi di Hotel Ritz Carlton SCBD, Jakarta, Rabu (26/2/2020). Baca Juga: OJK Sebut Dampak Kasus Jiwasraya Hanya 1% bagi Industri Asuransi Dia mengatakan, masalah Good Coorporate Governance (GCG) perusahaan negara sedang diselesaikan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) fokus menyelesaikan masalah keuangannya. "Karena adanya gap, maka mereka akan mulai melakukan apa yang disebut langkah-langkah restrukturisasi terhadap korporasi tersebut," ucapnya. Baca Juga: Kejagung Tangkap 6 Pelaku di Kasus Jiwasraya, Komisi VI: Hukum Tak Pandang Bulu Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut pihaknya mendapatkan masukan untuk beberapa opsi penyelesaian dari perusahaan asuransi Jiwasraya. Misalnya opsi holding, privatisasi hingga Penyertaan Modal Negara (PMN). "Kita akan nanti melihat proposal yang sifatnya mungkin sifatnya sudah final pada saat saya melihat itu termasuk berbagai kemungkinan," ucapnya. Wanita yang kerap disapa Ani ini menyebut jika ada suatu keputusan penyehatan Jiwasraya akan tercatat dalam UU APBN. Sehingga masyarakat bisa mengawasi UU APBN 2020 secara langsung. "Kalian akan lihat di UU APBN 2020, kan kita nggak ada masuk pos saat ini dan kalau masuk ke 2021 maka akan kita sampaikan dan akan dibahas dengan dewan sehingga nanti kita dapatkan gambaran yang komplit mengenai what and wrong dan apa yang akan dilakukan tahap-tahap perbaikannya oleh pemerintah," jelasnya.JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, negara mempunyai uang untuk bisa menutupi kasus Jiwasraya. Hanya saja, pemerintah selektif dalam mengeluarkan uang untuk kebutuhan yang lebih prioritas. "Menteri Keuangan enggak pernah bilang enggak ada duit. Uang itu selektif untuk apa saja," ujarnya, dalam sebuah diskusi di Hotel Ritz Carlton SCBD, Jakarta, Rabu (26/2/2020). Baca Juga: OJK Sebut Dampak Kasus Jiwasraya Hanya 1% bagi Industri Asuransi Dia mengatakan, masalah Good Coorporate Governance (GCG) perusahaan negara sedang diselesaikan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) fokus menyelesaikan masalah keuangannya. "Karena adanya gap, maka mereka akan mulai melakukan apa yang disebut langkah-langkah restrukturisasi terhadap korporasi tersebut," ucapnya. Baca Juga: Kejagung Tangkap 6 Pelaku di Kasus Jiwasraya, Komisi VI: Hukum Tak Pandang Bulu Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut pihaknya mendapatkan masukan untuk beberapa opsi penyelesaian dari perusahaan asuransi Jiwasraya. Misalnya opsi holding, privatisasi hingga Penyertaan Modal Negara (PMN). "Kita akan nanti melihat proposal yang sifatnya mungkin sifatnya sudah final pada saat saya melihat itu termasuk berbagai kemungkinan," ucapnya. Wanita yang kerap disapa Ani ini menyebut jika ada suatu keputusan penyehatan Jiwasraya akan tercatat dalam UU APBN. Sehingga masyarakat bisa mengawasi UU APBN 2020 secara langsung. "Kalian akan lihat di UU APBN 2020, kan kita nggak ada masuk pos saat ini dan kalau masuk ke 2021 maka akan kita sampaikan dan akan dibahas dengan dewan sehingga nanti kita dapatkan gambaran yang komplit mengenai what and wrong dan apa yang akan dilakukan tahap-tahap perbaikannya oleh pemerintah," jelasnya.